Dunia Harus Pangkas Emisi 18% dalam Empat Tahun, Atau....

BETAHITA.ID - Dunia perlu memangkas emisi karbon hingga hampir seperlima dalam empat tahun ke depan, dan hampir setengahnya dalam satu dekade, guna menghindari pelampauan target iklim dalam skala yang bisa membawa bencana, menurut Program Lingkungan PBB (UNEP). 

Meskipun "peluang" untuk menjaga kenaikan suhu tetap di angka 1,5°C—sesuai dengan saran ilmiah—sudah tertutup, membatasi tingkat "pelampauan" dari target tersebut masih dimungkinkan, kata PBB. 

Di sisi lain laporan yang sama juga menyoroti adanya kesenjangan emisi antara tujuan iklim dan kebijakan yang ada. Badan tersebut menemukan bahwa berbagai negara gagal menerjemahkan target jangka panjang pengurangan emisi mereka ke dalam tindakan jangka pendek.

Emisi karbon global tampak stagnan; tingkat emisi pada 2025 secara umum serupa dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, para analis UNEP berhati-hati untuk menyebut kondisi ini sebagai puncak atau titik jenuh, mengingat besarnya ketidakpastian geopolitik serta meningkatnya ketergantungan pada bahan bakar fosil, terlepas dari pertumbuhan pesat energi terbarukan.

Mengurangi gas rumah kaca sebesar 18% pada 2030 dan 45% pada 2035 akan memberikan peluang yang cukup baik untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,7°C di atas tingkat pra-industri. Langkah ini memang masih memungkinkan terjadinya peristiwa seperti gelombang panas ekstrem yang memecahkan rekor dalam beberapa bulan terakhir—yang mungkin akan terus sering terjadi—namun setidaknya dapat membantu mencegah kondisi tersebut menjadi jauh lebih buruk.

Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen mengatakan, selama bertahun-tahun, pemerintah telah diperingatkan bahwa waktu hampir habis. “Dulu kami mengatakan masih ada peluang jika kita melakukan upaya yang sangat luar biasa untuk tetap berada dalam batas kenaikan suhu 1,5°C,” ujarnya,  Rabu, 21 Oktober 2026. 

“Kini jelas bahwa upaya luar biasa tersebut tidak dilakukan. Kita menunda-nunda, dan sekarang kita harus mengatakan bahwa peluang itu sudah tertutup,” kata Andersen. 

Meskipun demikian, ia mendesak berbagai negara untuk tetap mempertahankan target 1,5°C—inti dari Perjanjian Iklim Paris. “Kita bisa membuat periode pelampauan (overshoot) target tersebut sesingkat mungkin. Ini bukan saatnya untuk menyerah. Fokus kita sekarang adalah bagaimana menemukan jalan kembali ke jalur yang tepat, secepat dan sesegera mungkin,” kata Andersen. 

Di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat—negara penghasil emisi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok—telah menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dan mengancam akan membalikkan tren penurunan emisi gas rumah kaca yang telah berlangsung lama.

“Semua pemerintah memiliki tanggung jawab, namun khususnya bagi produsen bahan bakar fosil utama seperti AS dan Arab Saudi—yang memproduksi 20–25% bahan bakar fosil secara global—ini adalah saatnya untuk berhenti bermain politik dan menghadapi realitas ilmiah,” kata Bill Hare, kepala eksekutif lembaga pemikir Climate Analytics. 

Menurut analisis UNEP, janji-janji terkait gas rumah kaca yang dibuat tahun lalu tergolong sangat lemah. Pada konferensi iklim COP30 di Brasil November lalu, berbagai pemerintah seharusnya menetapkan komitmen baru di bawah Perjanjian Iklim Paris untuk memangkas emisi. Namun, komitmen yang dihasilkan jauh dari kata memadai.

Bahkan jika semua janji yang telah diperbarui tersebut dipenuhi, suhu tetap akan naik hingga 2,6°C di atas tingkat pra-industri—menurut proyeksi UNEP—yang akan membahayakan kehidupan di berbagai belahan dunia.

Kebijakan yang ada saat ini pun belum selaras dengan janji-janji tersebut. Berdasarkan kebijakan yang berlaku di seluruh dunia, suhu diperkirakan akan naik hingga 2,8°C. Setiap lima tahun emisi gas rumah kaca pada tingkat saat ini akan meningkatkan prediksi pemanasan global sebesar 0,1°C. Para ilmuwan juga khawatir bahwa semakin besar selisih kenaikan suhu di atas 1,5°C, semakin besar pula kemungkinan terpicunya titik kritis dalam sistem iklim.

"Tragedinya adalah kita sebenarnya sudah memiliki solusinya. Energi surya dan angin berkembang jauh lebih cepat daripada perkiraan siapa pun, namun pemerintah masih gagal beralih dari bahan bakar fosil dengan cukup cepat. Teknologinya melaju pesat, sementara kepemimpinan politik justru bergerak sangat lamban," kata Mohamed Adow, direktur lembaga pemikir, Power Shift Africa. 

Kesenjangan dalam komitmen berbagai negara seharusnya diperbaiki melalui mekanisme dalam Perjanjian Paris yang disebut "penilaian kemajuan global" , sebuah evaluasi target emisi yang dijadwalkan berikutnya pada tahun 2028. Namun, proses ini pun kini diragukan. 

Johan Rockström, direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research sekaligus salah satu ilmuwan iklim terkemuka di dunia, menyatakan bahwa perdebatan mengenai jadwal laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB tidak boleh menghambat tindakan pemerintah. 

"Jika semua komitmen nasional saat ini dilaksanakan, emisi global diproyeksikan mencapai sekitar 50 gigaton setara karbon dioksida per tahun pada 2035, padahal seharusnya berada di bawah 35 gigaton. Landasan ilmiahnya sudah jelas. Menutup kesenjangan tersebut adalah masalah tindakan politik, bukan karena kurangnya bukti ilmiah," ujarnya.

Salah satu cara yang diidentifikasi oleh UNEP untuk membatasi pemanasan dengan cepat adalah dengan mengurangi metana, sebuah gas rumah kaca yang memiliki dampak 80 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida.