Pemerintah Didesak untuk Serius Tangani Krisis Iklim

BETAHITA.ID - Dua spanduk raksasa dibentangkan oleh Greenpeace Indonesia, dari atas Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Selasa (20/10/2026). Satu bertuliskan "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup," yang menghadap ke Istana Merdeka, dan satu lagi "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" menghadap ke selatan Bundaran HI.

Aksi tersebut dilakukan sebagai desakan Greenpeace Indonesia kepada pemerintah agar lebih serius menangani dampak krisis iklim yang kian mengancam kualitas hidup masyarakat. Seperti diketahui, dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini, berbagai bencana yang dipicu krisis iklim di berbagai daerah, seperti banjir bandan dan longsor di Sumatera dan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah yang memicu kabut asap berkepanjangan.

Menurut Greenpeace, saat berbagai bencana tersebut melanda, biaya hidup malah justru terus meningkat, yang semakin mencekik jutaan warga yang sedang bertahan menghadapi krisis iklim. Riset teranyar Greenpeace Indonesia, bertajuk “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah,” mengungkap bahwa krisis iklim bukan hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga menggerus penghasilan dan daya beli pekerja. Nelayan dan pekerja gig–seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas–merupakan kelompok pekerja yang paling terdampak.

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampak krisis iklim paling berat, dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi," ujar Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, pada Selasa (20/10/2026). 

Cuaca ekstrem dan bencana ekologis, lanjut Jeanny, tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. 

Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Jeanny.

Laporan Besok Harga Naik! ini mengungkap bagaimana dampak krisis iklim pada kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yaitu Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya). Hasil riset menunjukkan bahwa dampak krisis iklim paling kuat dirasakan  pada pola konsumsi dan biaya pangan (41%), disusul dengan produktivitas dan pendapatan (39%) masyarakat. 

Sementara itu, 20% responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi yang langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, menyoroti klaim Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD tahun 2026 yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 5,45% dalam paruh pertama 2026. 

"Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat," katanya. 

Atha menuturkan, ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Menurut Atha, publik tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup.

Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, masyarakat terpaksa harus melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di tengah krisis yang terjadi, mulai dari penghematan hingga mencari pekerjaan tambahan. Laporan ini mencatat bahwa 57,34% responden dari berbagai kelompok masyarakat terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan. 

Sebanyak 38,78% responden memilih untuk menanam kebutuhan pokok di rumah yang membantu menghemat sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan. Untuk menambah pendapatan, 56,79% responden memilih untuk mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru yang menambah pemasukan sekitar Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan. 

Sementara itu, 17,73% sisanya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang dapat menghasilkan Rp5.000–Rp500.000 per bulan. Berbagai upaya ini menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi ini juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga.

Beban tersebut semakin berat ketika masyarakat juga harus menghadapi berbagai bencana iklim. Bagi masyarakat yang mengalami bencana, krisis ini berarti tambahan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, serta ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. 

Di sisi lain, pemerintah justru memprioritas anggaran negara pada program-program yang memperburuk beban masyarakat di tengah dampak krisis iklim, seperti Makan Bergizi Gratis yang menyebabkan inflasi harga pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika Indonesia diterpa berbagai bencana. Rakyat lagi-lagi harus menanggung beban ini sendirian.

Jeanny menambahkan, temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah, imbuhnya, tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. 

"Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?" ucap Jeanny.