Berita
Sistem Pelacakan Kayu di COP31: Di Sana Dijual, Di Sini Dicekik
Rantai pasok kayu digaungkan pemerintah di COP31, tapi sulit ditelusuri publik akibat pembatasan informasi oleh Kementerian Kehutanan.
Sabtu, 21 November 2026

BETAHITA.ID - Koalisi Pemantau Independen mengkritik capaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang sedang digaungkan pemerintah dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Sistem pelacakan untuk menjamin kelestarian hutan itu disebut tidak kredibel karena Kementerian Kehutanan menutup akses informasi atas ketertelusuran kayu.
“Sejak 2021, sejumlah akses atas dokumen perizinan ditutup dari Koalisi Pemantau Independen, sehingga kami tidak dapat menguji sertifikasi yang dilakukan pemerintah,” Direktur Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Muhammad Ichwan, pada Rabu, 18 November 2026.
Dokumen-dokumen yang dimaksud Ichwan merujuk pada kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kayu yang diproduksi berasal dari sumber legal dan dikelola secara lestari. Beberapa di antaranya yakni dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH); Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH); Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI); hingga dokumen produksi dan distribusi hasil hutan.
Keseluruhan dokumen tersebut sebetulnya dibuka untuk publik agar pemantau independen dapat melakukan pengawasan. Mekanisme ini dibuat untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan atas partisipasi publik. Tujuan utamanya untuk membangun sitem perdagangan kayu berkelanjutan, menghentikan praktik pembalakan liar, dan menekan laju deforestasi.
Diberlakukan sejak 2009, SVLK digunakan untuk mendapat pengakuan pasar dari Eropa melalui lisensi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT). Sistem ini juga dimasukkan ke dalam dokumen komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca Nationally Determined Contribution (NDC). Dalam dokumen strategi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, pemerintah mengejar penurunan emisi, salah satunya menggunakan mekanisme SVLK.
Ketika perhelatan COP31 berlangsung di Turki, Kementerian Kehutanan turut mengampanyekan capaian SVLK. Sistem itu disebut telah berhasil mendukung administrasi kehutanan, verifikasi bahan baku, dokumentasi legalitas kayu, hingga pemantauan ekspor.
“Karena itu, ketertelusuran harus dimulai dari hutan itu sendiri, melalui tata kelola yang jelas, kepastian hukum, praktik pengelolaan yang bertanggung jawab, serta perlindungan sumber daya hutan yang efektif,” ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, di Turki pada Kamis, 12 November 2026.
Ketika menyatakan bergabung ke dalam kemitraan politik global Forest and Climate Leader’s Partnership (FCLP) di COP31, pemerintah ikut memasarkan SVLK sebagai strategi untuk menghentikan dan membalikkan laju deforestasi. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan pemerintah terus mendorong pengakuan terhadap SVLK. Di dalamnya juga merencanakan pengelolaan 13 juta hektare gambut dan 3,4 juta hektare mangrove.
Muhammad Ichwan melihat pemerintah sekadar berbusa-busa mengampanyekan SVLK tanpa disertai kredibilitas. Selama ini, kata dia, kerja-kerja Koalisi Pemantau Independen dalam pelacakan kayu hanya digunakan untuk melegitimasi praktik lancung yang berlangsung. “Sistem ini seolah menjadi instrumen greenwashing,” ucap Ichwan.
Pencucian hijau itu dilakukan dengan cara membiarkan praktik pembalakan hutan. Kayu-kayu yang ditebang secara ilegal kemudian disertifikasi dan masuk ke dalam perdagangan yang diatur dalam SVLK. Praktik ini berlangsung bertahun-tahun, tanpa pembenahan dan diduga melibatkan banyak pihak.
Ketika praktik lancung terus berjalan, pemerintah justru menerbitkan kebijakan penutupan akses informasi. Hal itu muncul dalam dokumen Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur daftar informasi publik yang dikecualikan. Hal ini yang menjadi pangkal persoalan dokumen-dokumen pelacakan kayu tidak bisa diakses pemantau independen.
Juru Kampanye Hutan Forest Watch Indonesia (FWI), Alvin Alviransyah, menyebut sebelumnya dokumen RKUPH, RKTPH, RPBBI, dan sejumlah data lainnya terbuka bagi publik. “Komisi Informasi Pusat dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menguatkan tentang kewajiban keterbukaan itu,” ucap Alvin.
Menurut dia, keterbukaan dokumen pelacakan kayu itu prasyarat utama untuk menjamin keterbukaan publik dalam mengawasi tata kelola hutan, pemanfaatan sumber daya alam, serta akuntabilitas pelaku usaha dan pemerintah. Jika mekanisme ini tidak dijalankan, pelaku usaha berpotensi berbuat lancung, salah satunya membiarkan kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi, atau bahkan sengaja melakukan pembabatan hutan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menghargai kontribusi masyarakat sipil dalam pembangunan dan pengawasan SVLK. “Kami memandang Pemantau Independen sebagai mitra penting dalam menjaga kredibilitas sistem serta memastikan kesesuaian antara dokumen, pelaksanaan pengelolaan, dan kondisi faktual di lapangan,” kata Ristianto ketika dikonfirmasi pada Rabu lalu.
Menurut dia, saran dan kritik masyarakat sipil menjadi bahan evaluasi bagi pemeirntah, utamanya menyangkut tuduhan pembatasan akses informasi. Ristianto menyebut, kasus itu harus ditelaah secara spesifik agar terdapat kejelasan mengenai infomasi yang dapat diakses, prosedur memperolehnya, serta dasar pengaturannya. Pelaksanaannya perlu mendukung efektivitas pemantauan dengan tetap memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan informasi yang secara sah dikecualikan.
Saat ini, Kementerian Kehutanan sedang melakukan proses revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, termasuk ketentuan mengenai penyelenggaraan SVLK. Salah satu arah penyempurnaannya adalah memperjelas dan memperkuat peran Pemantau Independen agar pemantauan dapat menjangkau rantai pasok hasil hutan secara lebih menyeluruh, dari sumber bahan baku, proses produksi, peredaran, hingga perdagangan. Penguatan ruang lingkup tersebut tentu perlu disertai mekanisme akses informasi dan tindak lanjut yang jelas agar dapat dilaksanakan secara efektif.
“Kami memahami pelibatan Pemantau Independen perlu memberi ruang yang bermakna untuk membahas kendala di lapangan,” ucap dia. Karena itu, konsultasi publik maupun dialog terkait kerja sama SVLK dengan Uni Eropa dan Inggris menjadi ruang penting untuk memperoleh masukan bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaannya.




