Membilang Luas Kebakaran di Kalimantan

BETAHITA.ID - Sudah empat bulan berjalan, batuk yang diderita tiga cucu Agus Brianto acapkali kambuh. Ketika si bungsu—berusia tiga bulan—baru saja pulih, giliran cucu yang berumur empat dan lima tahun bergantian jatuh sakit. “Batuknya kering yang dibarengi sakit tenggorokan,” kata lelaki 48 tahun itu ketika dihubungi pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Sewaktu dirujuk ke puskesmas, tenaga medis hampir selalu memberi diagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada ketiga cucu Agus. Identifikasi serupa juga didapati pada mayoritas anak-anak yang tinggal di Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Agus lekas menyimpulkan, dugaan wabah ISPA berhubungan dengan memburuknya kualitas udara di Tanjung Taruna. Sejak Juli lalu, desanya selalu diselubungi asap. Warnanya kecokelatan dan disertai serpihan abu yang melayang di udara. Ketika terpapar ke manusia, asap bakal menusuk hidung, menciptakan rasa pedih di mata, tenggorokan kering, bahkan iritasi.

Saking pekatnya asap, kata Agus, jarak pandang yang tersisa hanya sepelemparan batu saja. Situasi ini dipicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung kampung dengan penduduk 5,4 ribu jiwa tersebut. Perkiraan dia, sebagian area kampung dari 9,9 ribu hektare, telah habis dilahap api.

Berjarak sekira 32 kilometer dari sisi timur Kota Palangka Raya, Tanjung Taruna memang menjadi langganan api. Pada masa El-Niño 2015, ribuan hektare hutan dan lahan di area itu terbakar. Tidak mengherankan karena desa itu bercokol di atas gambut kering—bagian dari Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kahayan-Sungai Sebangau yang seluas 451,5 ribu hektare.

Sejak Agustus lalu, Agus bersama warga kampung, sebetulnya sudah gotong royong memadamkan api. Tetapi sekuat apapun upaya mereka, gambut kering ibarat bensin sedang menunggu pemantik. “Makanya saat kebakaran, kami tidak bisa bekerja karena bahaya,” ucap Agus sembari menceritakan 95 persen penduduk Tanjung Taruna adalah nelayan di Sungai Kahayan.

Tidak hanya berbahaya bagi manusia, habitat satwa endemik turut terancam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan bersama Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) sempat mengevakuasi satu orang utan jantan yang hampir terpanggang di Tanjung Taruna pada Selasa, 13 Oktober lalu. Sebulan sebelumnya evakuasi orang utan juga sempat dilakukan dari lokasi yang sama.

Kepala Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kalimantan, Yunus Sudaryanti, tak memungkiri Tanjung Taruna terbakar selama dua bulan berturut-turut, tanpa henti. “Makanya kami segera eksekusi skema pembasahan gambut di Tanjung Taruna dan Desa Tumbang Nusa,” ucap pejabat di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut.

Kedua desa yang bertetangga itu disebut oleh Sudaryanti sebagai bagian dari episentrum api di Pulang Pisau. Makanya pemerintah menjadikannya sebagai sorotan. Bahkan, kata dia, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, dijadwalkan datang untuk memimpin operasi pemadaman kebakaran pada akhir pekan ini.

Sebelum Dudung tiba, Sudaryanti sudah diminta mempersiapkan skenario pembasahan gambut sekaligus pemadaman api. Rencananya, akan ada enam jalur pengairan untuk membasahi gambut kering. Caranya dengan memompa air dari Sungai Kahayan, lalu dialirkan melalui kanal-kanal menuju lokasi kebakaran. “Supaya gambut tetap tergenang air.”

Mengingat jarak kebakaran cukup jauh dari sungai, mekanisme pengairan akan dibuat estafet. Sudaryanti sudah menyediakan pompa jinjing dan selang sepanjang 2,6 kilometer. Metode perendaman gambut ini dinilai efektif untuk memadamkan api.

Agus Brianto menyangsikan atas taktik yang dirancang Sudaryanti tersebut. Kata dia, jarak sungai dengan area terbakar sekitar 3-8 kilometer. Lagi pula, gambut yang telanjur kering bakal susah direndam air, apalagi sekadar bermodal pompa. “Justru pemerintah seharusnya memperbanyak sumur bor untuk menjangkau gambut yang terbakar,” kata Agus.

Pulau Borneo menjadi Sumbu Api

Ketika pemerintah masih sibuk menyiapkan skenario pemadaman, api terus berkobar melahap gambut kering. Merujuk temuan Yayasan Pantau Gambut Inisiatif—organisasi nirlaba bidang perlindungan gambut—mencatat sebaran hotspot nasional berpusat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

“Titik panas atau potensi api di dua provinsi ini mencapai 254 ribu dan 120 ribu hotspot pada rentang Januari-September 2026,” kata Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian pada Rabu. Hotspot sebanyak itu menyumbang 74,1 persen dari total titik panas nasional sebesar 505,6 ribu dalam rentang yang sama.

Putra juga membuat perbandingan dari luasan area terbakar di Kalimantan. Kata dia, luasan kebakaran di Pulau Borneo mencapai 150,4 ribu hektare dalam kurun Januari-Agustus 2026, berpusat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jumlah itu menyumbang 61,8 persen dari total kebakaran nasional yang mencapai 243,2 ribu hektare.

Menurut Putra, luasnya kebakaran di Kalimantan karena pemerintah sekadar mengandalkan kegiatan pemadaman api. Padahal, skenario water bombing atau penyemprotan menggunakan nozzle tanam punya keterbatasan dalam menangani gambut terbakar. Keduanya punya kelemahan tidak bisa menjangkau api secara menyeluruh.

Penanganan kekabaran seharusnya dimulai dari perlindungan gambut yang masih terjaga ekosistemnya, lalu pemulihan gambut rusak, dan pengendalian kanal. Di luar itu, pemerintah juga perlu membuka data kebakaran secara transparan dan proses penegakan hukum yang dijalankan. Semua skenario ini hanya bisa berjalan bila dilakukan terus menerus, setiap tahun.

Dengan kata lain, teknologi pemadaman harus ditempatkan sebagai strategi yang lebih luas, bukan pengganti kekosongan tata kelola. Pemerintah tidak cukup sekadar memastikan bahwa air tersedia ketika gambut terbakar. Justru tanggung jawab regulator adalah menjamin kebijakan pembangunan, pengelolaan, dan tata ruang tidak merusak gambut.

Mengafirmasi kritik Putra, peneliti Save Our Borneo (SOB) Jahrul Husin membuktikannya di lapangan. Beberapa bulan sebelum api membumbung, dia tidak melihat upaya pembasahan gambut yang dilakukan pemerintah. “Yang berjalan sampai sekarang kegiatan pemadaman saja,” tutur Jahrul.

Ketiadaan pencegahan ini yang disinyalir membuat api cepat melahap gambut-gambut kering. Di Kota Palangka Raya, dalam tiga bulan terakhir, asap telah mengubah langit biru menjadi kelabu. Dampaknya mengancam kesehatan masyarakat, penutupan sebagian sekolah, dan penghentian sementara operasional Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya.

Merujuk laman media sosial Bandara Tjilik Riwut, mereka secara rutin menginformasikan daftar maskapai yang membatalkan atau menunda penerbangan. Pada 28 September lalu, misalnya, Citilink membatalkan rute perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya pada tiga hari berturut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bahwa pengendalian kebakaran di Kalimantan Tengah bakal terus digenjot. Mereka mengirim 4.686 personel gabungan dan sejumlah alutsista untuk memadamkan api di sejumlah lokasi. Beberapa alat yakni 6 unit satuan tugas water bombing dan 2 unit operasi modifikasi cuaca.

Selain Kalimantan Tengah, pemadaman turut berjalan di Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Total personel yang dikerahkan di daerah-daerah itu mencapai 60,1 ribu petugas. BNPB mengklaim, setiap hari berhasil memadamkan rata-rata di atas 80 persen dari total luas lahan terbakar.

Langkah pencegahan kebakaran juga mulai dilakukan melalui wacana pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Fungsi lembaga ini kembali dihidupkan setelah sempat dibubarkan Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2024. “Kita sepakat dulu, kita butuh badan ini. Harus ada ya,” kata Prabowo saat mengumpulkan akademisi membincangkan kebakaran pada 24 September 2026.