Gambut Mati Meninggalkan Jejak: Trase

BETAHITA.ID - Ketika hutan lenyap dibabat dan gambut ludes dibakar, ada yang terus menerus membilang cuan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit nasional. “Pada 2024 saja, terjadi subsidensi gambut yang melepaskan 148 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) akibat perluasan kebun sawit,” kata Adelina Chandra, peneliti Data Scientist Trase Earth dari Global Canopy saat paparan di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Ratusan juta ton karbon dioksida tersebut setara emisi yang dihasilkan 35 juta mobil dalam setahun. Sebagai gambaran, subsidensi yang dimaksud Adelina yakni penyusutan gambut akibat pengeringan. Metodenya melalui pembangunan saluran drainase atau kanal di lahan bergambut agar bisa ditancap tanaman yang punya nama lain Elaeis guineensis Jacq tersebut.

Estimasi itu hanya dihitung dari pelepasan subsidensi gambut pada 2024. Di tahun yang sama, terdapat alih fungsi perkebunan sawit yang memicu pembakaran hutan dengan pelepasan emisi 15 juta ton CO2e dan perubahan tutupan lahan tahunan sebesar 29 juta ton CO2e. 

Sederhananya, pada tahun tersebut, Adelina mencatat terdapat 192 juta ton CO2e emisi yang melayang akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. Emisi sebesar itu menyumbang 23,6 persen dari total emisi nasional yang mencapai 812 juta ton CO2e pada 2024.

Platform Trase Earth juga mencatat pelepasan emisi akibat perluasan kebun sawit di tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, misalnya, emisi sempat menyentuh 216 juta ton CO2e yang didominasi faktor subsidensi gambut. Secara keseluruhan, dalam rentang 2015-2024 terdapat total emisi yang mencapai 2.163 ton CO2e atau dengan rata-rata emisi tahunan mencapai 215 juta ton CO2e. 

Data ini menunjukkan kecenderungan sawit di lahan bergambut rentan terbakar bila menghadapi fenomena El Niño-Southern Oscillation (ENSO)—pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Hal itu terbukti saat kebakaran hutan dan lahan pada 2015, 2019, dan 2023. “Kemungkinan juga akan terjadi pada tahun ini, karena hingga Agustus 2026 telah ada 677,7 ribu hektare yang terbakar.”

Paparan Adelina tersebut hanya satu dari sekian masalah yang dipicu ekspansi perkebunan sawit. Para peneliti juga menyoroti jejak penggundulan hutan atau deforestasi pada rantai pasok bisnis sawit nasional. 

Pada 2021, deforestasi untuk ekspansi perkebunan sawit sempat menyentuh titik terendah, yakni 18 ribu hektare. Di tahun berikutnya, pembabatan hutan alam merangkak naik menjadi 23 ribu hektare. Lalu pada 2023 melonjak menjadi 34 ribu hektare. Sementara deforestasi di 2024 dan 2025 sama-sama menyentuh di angka 32 ribu hektare.

Peneliti Trase Earth dari Yayasan Auriga Nusantara, Akhmad Kamaluddin, menyatakan pembilang deforestasi tersebut sekadar angka bila dilihat hanya dari statistik. Justru yang perlu dicemaskan adalah pola pembabatan yang kini terkonsentrasi di Kalimantan dan Papua. “Terdapat lonjakan deforestasi di dua pulau ini,” kata Kamaluddin pada Selasa. 

Di Papua, kata dia, deforestasi akibat sawit dari semula 3,6 ribu hektare pada 2024, melonjak menjadi 7,3 ribu hektare pada 2025. Sementara deforestasi di Kalimantan mencapai 17,9 ribu hektare pada 2025 atau menyumbang lebih dari 56 persen angka deforestasi nasional. Kamaludin menduga, peningkatan deforestasi di kedua pulau ini berhubungan masifnya perluasan sawit di sana. 

Ekspansi perkebunan sawit sebetulnya bukan omong kosong Kamaluddin. Menggunakan pemodelan Trase Earth, dia membedah produksi minyak sawit nasional yang mencapai 47,4 juta ton pada 2024—setara antrean 2,2 juta truk tangki. Jumlah itu dihasilkan dari 940 ribu hektare perkebunan sawit yang terbesar di seluruh wilayah, mayoritas Sumatera dan Kalimantan.

Bila ditelisik ke muaranya, sekitar 22,6 juta ton diekspor ke luar negeri dan 24,6 juta ton sisanya dikonsumsi dalam negeri. Masalah muncul ketika 67 persen minyak sawit untuk pasar domestik justru berasal dari perkebunan hasil deforestasi. “Kemungkinan ini berhubungan dengan pasar dalam negeri yang tidak terikat pada kepatuhan atau komitmen nol deforestasi,” ucap Kamal. 

Prasangka Kamaluddin ini bertalian dengan target pemerintah untuk meningkatkan bauran bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar. Biodiesel semula hanya ditargetkan bauran sawit 35 persen (B35), meningkat menjadi 50 persen (B50). Setali tiga uang, data juga menunjukkan tren peningkatan minyak sawit dalam dari pasar domestik.

Pada 2018, konsumsi minyak sawit dalam negeri hanya 13,7 juta ton. Dua tahun berturut, konsumsi meningkat menjadi 17,7 juta ton pada 2019 dan 2020. Lonjakan terus berlangsung dari 18,1 juta ton pada 2021; 20,6 juta ton pada 2022; 19,7 juta pada 2023; dan puncaknya 24,6 juta ton pada 2024. Kemungkinan konsumsi pada 2025 dan 2026 akan meningkat drastis. 

Skenario yang Disiapkan Pemerintah

Pejabat pada Kedirekturan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Dedi, S.P., M.P., menyadari adanya deforestasi maupun degradasi lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. “Memang ada beberapa tantangan, utamanya produktivitas sawit nasional kita,” kata Dedi pada Selasa. 

Rendahnya produktivitas menjelma masalah, mengingat hal itu digunakan sebagai dalih untuk ekspansi lahan. Padahal, faktor utama rendahnya produktivitas akibat perkebunan tidak memberlakukan prinsip good agricultural practices (GAP), benih yang tidak unggul, dan mayoritas kelapa sawit tergolong tua. 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas sawit nasional mencapai 16,8 juta hektare—lebih sedikit ketimbang catatan MapBiomas koleksi V yang mencapai 19,4 juta hektare. Dari jumlah tersebut, rata-rata produktivitas tahunan hanya 3,61 ton per hektare. Angka ini lebih rendah ketimbang rata-rata produktivitas sawit di Malaysia yang mencapai 4-5 ton per hektare. 

Pemerintah mengatasi persoalan ini melalui beberapa cara. Dalam dua tahun ke depan, Kementerian Pertanian menyiapkan skema intensifikasi lahan, mempercepat peremajaan sawit rakyat, penataan air, integrasi data produksi, memperkuat kelembagaan sawit rakyat, hingga sinkronisasi untuk kebutuhan B50. 

Salah satu implementasi yang sudah dijalankan adalah mengejar target peremajaan 50 ribu hektare sawit rakyat pada 2026. Dari ambisi itu, 23,6 ribu hektare di antaranya berhasil diremajakan. “Dengan peremajaan, produktivitas sawit kita akan bertambah dan ekspansi sawit juga akan berkurang,” ucap Dedi. 

Selain urusan peremajaan, dia turut menyoroti persoalan legalitas lahan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Dia tidak memungkiri banyak petani sawit yang lahannya belum bersertifikat hak milik, tidak mengantongi surat tanda daftar budidaya (STDB), atau bahkan belum masuk dalam rantai pasok Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Kebuntuan ini dipecahkan pemerintah melalui program bagi-bagi sertifikat bagi petani.

Dedi tidak memungkiri bahwa sejumlah program peningkatan produktivitas ini digenjot lantaran pemerintah sedang mengejar kapasitas B50. Kata dia, Presiden Prabowo Subianto berharap bauran bahan bakar minyak nabati akan digenjot mencapai 50 persen atau bahkan 100 persen dari sawit. “Kalau semangatnya sampai B100, maka kita perlu tambahkan berapa juta ton CPO. Itu akan jadi pembicaraan lanjutan.”

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, Arief Murdiyanto, mengamini ihwal upaya menggenjot kapasitas B50. Kebijakan nasional bahkan telah mengarahkan Kalimantan Timur sebagai pusat hilirisasi biodiesel nasional. “Ini menjadi momentum strategis bagi Kalimantan Timur karena kami memiliki 109 pabrik kelapa sawit dan sekitar 1,4 juta hektare kebun kelapa sawit.”

Kata Arief, Kalimantan Timur juga telah memfasilitasi empat pabrik penyulingan kelapa sawit di Kabupaten, Bontang, Kutai Timur, dan Kota Balikpapan. Pemerintah daerah juga sedang membuka masuknya investasi untuk pembangunan pabrik B50. Meski begitu, Arief menyadari bahwa masih banyak sawit di Kalimantan Timur yang ditopang dari kerja-kerja pembabatan hutan.

Tidak hanya di Kalimantan Timur, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Ristika Putri Istanti, ikut mengamini masih banyak kabupaten yang terkait deforestasi. Kata dia, dari sembilan kabupaten anggota LTKL, deforestasinya dipicu oleh pertambangan, perkebunan kayu, dan kebun kelapa sawit.

“Anggota kita di Sumatera dan Kalimantan memang mendominasii deforestasi, khususnya dari sawit.”

Hal ini menggelitik Ristika untuk melakukan transformasi berkelanjutan. Dia memulainya dari pendekatan lanskap, yakni mendorong perusahaan aktif mengejar komitmen no deforestation, no peat, no exploitation (NDPE). Konsep ini mulai diterapkan dalam seluruh rantai pasok mulai hulu hingga hilir. *