Minggu, 27 September 2026

            

Berita

El Nino: Ancaman Ketahanan Pangan Global

Fenomena iklim ini berpotensi mengganggu produksi dan pasokan pangan dunia, sekaligus mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas hingga 2027

Minggu, 27 September 2026
Seorang petani memanen padidi sawah dengan menggunakan masker, tak jauh dari PLTU batu bara Indramayu, Sumuradem, Sukra, Indramayu, Jawa Barat. Dok. Candra Ismeth Bey/Trend Asia
Seorang petani memanen padidi sawah dengan menggunakan masker, tak jauh dari PLTU batu bara Indramayu, Sumuradem, Sukra, Indramayu, Jawa Barat. Dok. Candra Ismeth Bey/Trend Asia

BETAHITA.ID - Fenomena El Nino memasuki kategori sangat kuat. Data National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) melaporkan, indeks Nino 3.4 pada 2 September 2026 telah mencapai +2,7°C (super/sangat kuat), sekaligus menjadi rekor tertinggi sejak 1950. Menguatnya El Nino ini dikhawatirkan bakal mengancam ketahanan pangan global.

Guru Besar Fakultas Pertanian sekaligus Kepala Biotech Center IPB University, Dwi Andreas Santosa, mengatakan bahwa kondisi El Nino ini bukan hanya soal kekeringan. Fenomena iklim ini berpotensi mengganggu produksi dan pasokan pangan dunia, sekaligus mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas hingga 2027.

“Saat ini El Nino telah memasuki fase yang mengkhawatirkan, yaitu sangat kuat. Dampak paling kuat untuk Asia Tenggara diperkirakan terjadi pada akhir 2026 dan awal 2027,” ujarnya, pada Kamis (24/9/2026).

Prof Dwi menyebut El Nino berdampak terhadap musim tanam. Ia memperkirakan El Nino kategori sangat kuat akan berlangsung hingga Februari 2027, sementara kondisi kuat hingga moderat dapat berlanjut sampai April 2027. 

“Musim hujan tahun ini juga diperkirakan mundur ke November atau Desember dengan curah hujan lebih rendah. Akibatnya, musim tanam pertama berpotensi bergeser dan produksi padi pada 2027 berisiko kembali tertekan,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Prof Dwi, persoalan pangan tidak hanya menyangkut harga saat ini, tetapi juga bagaimana memastikan pasokan tetap tersedia ketika dampak El Nino mulai terasa pada produksi pertanian.

Ia menuturkan, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan utama produksi dan perdagangan beras dunia. India, Thailand, Vietnam, dan Myanmar sebagai pemasok utama beras juga termasuk wilayah yang sensitif terhadap El Nino. Gangguan produksi di negara-negara tersebut dapat memberikan tekanan pada pasokan dan harga beras dunia.

Tekanan tersebut mulai tercermin pada pergerakan harga pangan global. Food and Agriculture Organization (FAO) dalam Rice Price Update (4/9/2026) mencatat, indeks harga pangan FAO meningkat dari 130,8 poin (Juli) menjadi 133,3 poin (Agustus). Indeks harga beras FAO juga mengalami kenaikan dari 108,4 (Juli) menjadi 109,0 (Agustus), kenaikannya terutama disumbang oleh beras indika (beras yang dikonsumsi rata-rata masyarakat Indonesia) dari 110,8 (Juli) menjadi 112,2 (Agustus).

Sementara itu, Indonesia juga menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Di satu sisi, produksi padi pada 2025 meningkat 13,29 persen dan stok beras pemerintah mencapai level tertinggi. 

"Namun, peningkatan produksi dan besarnya stok tersebut belum berbanding lurus dengan harga beras di tingkat konsumen,” tutur Prof Dwi.

Ia mencontohkan, harga beras medium di pasar tradisional terus meningkat. Dari Rp15.800 per kilogram pada Februari 2026, harga naik menjadi Rp16.370 pada Agustus dan mencapai Rp16.458 pada September 2026.

Menurut dia, salah satu persoalannya berada pada dinamika penyerapan gabah. Pada Januari–Juli 2026, surplus produksi mencapai 4,03 juta ton setara beras. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,5 juta ton diserap Bulog sehingga hanya sekitar 0,5 juta ton yang tersisa untuk pasar. Pada saat yang sama, harga gabah kering panen terus meningkat hingga mencapai Rp7.646 per kilogram pada Agustus.

“Stok jumbo beras pemerintah tidak serta-merta mampu berkontribusi terhadap pengendalian harga di pasar,” katanya.

Ia menilai, tata kelola pangan perlu diperkuat, terutama melalui kebijakan berbasis data, perbaikan manajemen stok pemerintah, peningkatan elastisitas pasokan, serta penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.

“Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi agar tekanan iklim dan pasar pangan tidak berkembang menjadi gangguan pangan yang lebih luas,” ucap Prof Dwi.