Penetapan Pemenang WK Natuna D-Alpha Dinilai Sarat Kepentingan

BETAHITA.ID - Kementerian ESDM mengumumkan PT Nation Petroleum, anak usaha Arsari Group, sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Natuna D-Alpha. Jatam mencium konflik kepentingan, konsentrasi sumber daya alam oleh elit politik, dan inkonsistensi komitmen Indonesia atas iklim. 

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 108.K/ MG.4/ DJM/ 2026 tanggal 17 September 2026 mengumumkan pemenang lelang enam wilayah kerja pada Tahap I 2026. 

Enam pemenang lelang itu adalah Eni Indonesia Limited untuk WK Sapukala, PT Nations Petroleum untuk WK Natuna D-Alpha, Sinopec International Energy Investment (HK) Holdings Limited untuk WK Bengara II, PT Timur Hijau Investama untuk WK Pesut Mahakam dan WK Puti, serta Cinda Energy (Hongkong) Limited untuk WK Rupat.   

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyoroti soal pemenangan PT Nations Petroleum dengan komitmen investasi sebesar 103,309 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,83 triliun untuk tiga tahun pertama kegiatan eksplorasi. Nilai tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh pemenang lelang WK Migas Tahap I Tahun 2026. 

Selain itu, perusahaan juga diwajibkan membayar bonus tanda tangan sebesar US$200.000 kepada negara.

Periset Jatam, Fanny Tri Jambore, menyebutkan investasi pada Natuna D-Alpha mencapai sekitar 73 persen dari total komitmen investasi seluruh wilayah kerja yang dilelang pemerintah pada Tahap I Tahun 2026. Total nilai investasi 141,512 juta dolar AS untuk enam wilayah kerja. 

Ia menduga dominasi besar ini tidak lepas dari fakta bahwa Hashim Djojohadikusumo merupakan adik kandung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

“Dalam prinsip tata kelola antikorupsi internasional, keluarga dekat kepala negara termasuk dalam kategori Politically Exposed Persons (PEP), yaitu kelompok yang memerlukan pengawasan dan transparansi lebih tinggi karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan,” ucapnya dalam perbincangan pada Senin (21/9/2026).

Kemenangan ini memunculkan kontradiksi karena Hashim juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Hashim seharusnya menjadi bagian dari upaya Indonesia menjalankan komitmen Perjanjian Paris dan mempercepat transisi menuju energi bersih.

Namun pada saat yang sama, kelompok usaha yang terafiliasi dengannya justru memperoleh hak pengelolaan salah satu proyek migas terbesar yang diumumkan pemerintah tahun ini. Padahal, laporan Net Zero Emissions by 2050 dari International Energy Agency (IEA) menegaskan bahwa pencapaian target pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C mensyaratkan tidak adanya lagi pengembangan proyek energi fosil baru.

Blok Migas Natuna D-Alpha pertama kali ditemukan pada 1973 oleh Agip Oil asal Italia dan diklaim sebagai salah satu blok migas terbesar di Asia Tenggara yang belum dieksploitasi. Blok Natuna D-Alpha sempat dikembangkan, tetapi pada 2017 Exxon Mobile sebagai pengembang mengembalikan hak kelola ke Kementerian ESDM karena dinilai tidak ekonomis. 

Meski mengandung potensi cadangan gas raksasa hingga 46 TCF (Trillion Cubic Feet), namun kandungan CO2 sangat tinggi mencapai 72%. Alasan itulah yang membuat eksploitasi Natuna D-Alpha sempat mandeg 45 tahun.

“Natuna D-Alpha yang saat ini dikuasai oleh Entitas Arsari Group diproyeksikan akan dikembangkan dalam 3 tahun, sedangkan sebelumnya membutuhkan waktu 6-10 tahun hingga benar-benar dapat menghasilkan gas yang dapat dikomersilkan,” ungkapnya.

Rere, nama sapaan Fanny Tri Jambore, memperingatkan proyek migas di Indonesia kerap meninggalkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, perampasan ruang hidup, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya saja kasus Lumpur Lapindo, pengeboran sumur gas Banjar Panji-1 milik PT Lapindo Brantas. Bencana tersebut menenggelamkan 19 desa, merendam lebih dari 10.426 rumah, memaksa puluhan ribu warga mengungsi, dan menghancurkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat selama bertahun-tahun. 

Penelitian juga menemukan kandungan senyawa PAH di area sekitar lumpur hingga 2.000 kali di atas ambang normal, sementara peningkatan kasus ISPA dan gangguan kesehatan lainnya terus membayangi warga terdampak bahkan setelah dua dekade berlalu.

Di Bojonegoro, Lapangan Migas Sukowati menunjukkan bagaimana risiko tersebut berlangsung secara berulang. Selama hampir dua dekade terjadi kebocoran gas hidrogen sulfida (H₂S), ledakan sumur, kebakaran fasilitas, semburan lumpur, tumpahan minyak, serta dugaan pencemaran lahan pertanian dan saluran irigasi. Ribuan warga pernah mengungsi dan ratusan lainnya mengalami mual, muntah, sesak nafas, pusing hingga pingsan akibat paparan gas beracun. 

Ia pun memperingatkan proyek Natuna D-Alpha tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi dan potensi penerimaan negara. 

“Publik berhak mempertanyakan mengapa pemerintah terus membuka karpet merah bagi proyek-proyek energi fosil baru ketika rekam jejak industri ini menunjukkan begitu banyak dampak lingkungan, sosial, dan kemanusiaan yang belum terselesaikan,” kata dia. 

Jatam pun mendesak pemerintah untuk menghentikan pemberian izin, kontrak, dan wilayah kerja baru bagi industri energi fosil, termasuk minyak dan gas bumi. Menurut mereka ekspansi migas bukan solusi, melainkan bagian dari masalah di tengah ancaman krisis iklim.

Arsari Group membantah tudingan Jatam. Public Affair and Government Relation Arsari Group, Nicholay Aprilindo, menyebutkan tak ada manuver politik dalam kemenangan lelang PT Nation Petroleum atas WK Natuna D-Alpha. 

"Kemenangan atas lelang wilayah kerja Natuna D-Alpha oleh PT Nation Petroleum (Asari Group) murni lewat prosedur lelang yang sesuai ketentuan prosedur yang berlaku dan tidak ada manuver politik apapun itu murni B to B (Bussiness to Bussiness)," ucapnya melalui pesan kepada redaksi.