Papua Selatan Jadi Episentrum Baru Karhutla

BETAHITA.ID - Papua Selatan menjadi episentrum baru kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil pun mendesak agar pemerintah segera menetapkan siaga darurat dan menyiapkan mekanisme pengendalian yang sesuai dengan karakter wilayah Papua. 

Data terbaru analisis spasial area indikatif terbakar (AIT) Madani Berkelanjutan menunjukkan, provinsi ini memiliki luas area indikatif terbakar sebesar 41.790 hektare, setelah Kalimantan Barat, dan melampaui Riau serta Kalimantan Tengah. Yang mengkhawatirkan, 89,5 persen area terbakar di Papua Selatan terjadi hanya di bulan Juli. 

“Papua Selatan beriklim monsun dengan pola musim bertolak belakang dari Sumatera dan Kalimantan. Musim keringnya baru dimulai pada Juni atau Juli dan berlangsung sampai Desember. Juli bukanlah puncak, melainkan bulan pembuka. Menerapkan kalender karhutla Indonesia Barat ke Papua akan berdampak fatal,” kata Deputi Direktur Madani Berkelanjutan Giorgio B. Indrarto, Kamis, 6 Agustus 2026. 

Kabupaten Merauke memecahkan rekor dengan wilayah kebakaran tertinggi secara nasional, seluas 33.609 hektare. Menurut Madani, risiko kebakaran ini diperparah oleh proyek lumbung pangan dan energi (PSN Merauke) milik pemerintah seluas 2,32 juta hektare. Per awal Juli tahun ini, 40.000 hektare hutan alam telah dibuka untuk mengembangkan megaproyek tersebut. 

Adapun titik api di Papua Selatan mencapai 1.292 hotspot sepanjang 1-9 Juli 2026. Di antaranya, 399 hotspot teridentifikasi berada di dalam konsesi PSN. Rinciannya 245 hotspot di konsesi pangan, 115 di konsesi kehutanan, dan 39 di konsesi perkebunan kelapa sawit. 

“Ketika 2,32 juta hektare rencana pembukaan lahan diletakkan di atas sabana yang mudah terbakar, asumsi bawaan harus diubah. Yang wajar diminta sekarang adalah pembuktian terbalik; para pemegang izin PSN wajib membuktikan penerapan metode tanpa bakar,” kata Giorgio. 

Madani mencatat, sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini untuk Merauke dan Mappi sejak 18 Juni 2026. Di sisi lain belum ada langkah yang serius untuk menangani tingkat dan risiko karhutla di wilayah tersebut. 

Lead Program Transisi Energi Berbasis Komunitas Madani Berkelanjutan, Riza Egi Arizona mengatakan, terdapat kesenjangan kesiapsiagaan operasional antara Papua Selatan dengan wilayah lainnya. Kalimantan Selatan, misalnya, menyediakan 180 Manggala Agni yang secara khusus bertugas mengendalikan kebakaran. Kalimantan Barat dan Sumatra Selatan juga tercatat telah lama menetapkan siaga darurat karhutla. Namun hingga saat ini belum ada langkah serupa dari Papua Selatan. 

Menurut Riza, karhutla dan mekanisme pengendaliannya di Papua Selatan tidak bisa disamakan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Tidak seperti gambut barat, pembuatan sekat tak kanal tidak berguna di wilayah sabana. 

"Tanpa penyesuaian kalender kesiapsiagaan, risiko meluasnya karhutla di Papua Selatan akan semakin besar,” kata Riza. 

“Periode kering di Papua Selatan dapat berlangsung ketika masa siaga darurat di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai berakhir. Karena itu, kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan pola musim dan tingkat risiko di masing-masing wilayah" ujarnya. 

“Selain itu harus ada pembedaan yang jelas antara praktik adat atau kearifan lokal dengan pembukaan lahan skala raksasa. Jangan sampai masyarakat adat dikriminalisasi,” kata Riza. 

Giorgio mengatakan, pemerintah harus segera menetapkan status siaga darurat untuk Papua Selatan. Periodenya pun harus disesuaikan dengan iklim monsun timur, yakni diperpanjang  hingga Desember. 

“Ujian terbesarnya adalah apakah sistem pencegahan kita mampu membaca dinamika perubahan risiko bentang alam. Musim kering Papua Selatan baru berjalan sebulan, puncaknya belum datang. Pertanyaannya, adakah yang masih menjaga di November nanti saat perhatian nasional beralih? Data telah memberi peringatan, kini saatnya bertindak,” kata Giorgio. 

Giorgio mengatakan pemerintah juga harus mengaudit kapasitas dan jumlah Manggala Agini di Papua Selatan, serta mendesak perusahaan untuk membuka data setiap titik api di wilayahnya. 

“Kami berharap pemerintah menjadikan perkembangan area indikatif terbakar ini sebagai peringata untuk memperkuat pencegahan karhutla selama periode kemarau yang masih berlangsung,” katanya.