13 Industri Wisata di Karst Gunungsewu Diduga Tak Punya AMDAL

BETAHITA.ID - Aktivitas industri pariwisata di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu diduga mengandung kejahatan lingkungan, pelanggaran perizinan, serta potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan bahwa aktivitas 13 perusahaan di KBAK beroperasi tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Ketiadaan AMDAL ini melanggar ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sebab kawasan ini merupakan kawasan lindung geologi nasional yang memiliki fungsi ekologis sangat penting bagi keberlanjutan hidrologi dan kehidupan masyarakat.

Walhi menguraikan, aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut telah menyebabkan perubahan bentang alam karst seluas sedikitnya 34,46 hektare melalui pemangkasan bukit karst, pembentukan morfologi baru, eksploitasi sumber daya air, serta penghilangan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat setempat.

Kawasan Karst Gunungsewu telah ditetapkan sebagai KBAK melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3045 K/40/MEM/2014. Status tersebut menegaskan bahwa Karst Gunungsewu merupakan bagian dari kawasan lindung nasional yang harus dijaga dari aktivitas yang mengubah bentuk dan fungsi ekologisnya, sebagai pengatur alami tata air, penyimpan cadangan air tanah dalam sistem akuifer, penyerap karbon, dan habitat penting bagi berbagai jenis flora dan fauna.

Kerusakan pada sistem karst tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber air yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat di wilayah Gunungkidul. Terdapat dua proyek industri pariwisata di karst Gunungsewu yang kini tengah mengancam warga, seperti Obelix Sea View yang mengancam warga di Pantai Sanglen dan pembangunan resort On The Rock di sisi utara Pantai Watu Bolong. Resort tersebut dibangun dengan memangkas dan membelah bukit karst untuk membentuk lanskap baru. Sedikitnya 57 kepala keluarga di sekitar Pantai Sanglen dan 37 kepala keluarga di sekitar Pantai Watu Bolong terdampak langsung oleh ekspansi industri pariwisata.

Suparjiyanti, perempuan Paguyuban Sanglen Berdaulat, mengatakan bahwa di balik pembangunan resort dan fasilitas wisata yang dipromosikan sebagai simbol kemajuan ekonomi, masyarakat lokal justru mengalami kehilangan ruang hidup dan sumber pendapatan. Kondisi ini memperlihatkan pembangunan yang menempatkan investasi di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak warga.

“Masuknya perusahaan industri pariwisata membuat kami tidak lagi bisa berjualan di sekitar Pantai Sanglen. Kami yang memanfaatkan kawasan itu untuk membuka lapak dagangan diminta keluar karena pembangunan resort. Dulu kami juga menanam jagung, kacang, dan umbi-umbian, tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi,” ujar Suparjiyati, dalam sebuah keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Hal senada disampaikan oleh Yulianto, perwakilan warga Watu Bolong, yang menyampaikan bahwa penurunan pendapatan menjadi dampak yang paling dirasakan masyarakat sejak berbagai proyek pembangunan mulai berlangsung.

“Masyarakat setempat telah mengembangkan usaha wisata berbasis komunitas sejak tahun 2020. Kehadiran proyek-proyek besar tanpa perlindungan terhadap ruang kelola masyarakat berpotensi menghilangkan sumber ekonomi warga yang selama ini tumbuh secara mandiri,” ungkap Yulianto, Kelompok Masyarakat Wisata (Pokdarwis) Watu Bolong.

Rizki Abiyoga dari Walhi Yogyakarta menyebut seluruh industri pariwisata yang diinvestigasi Walhi diduga tidak memiliki dokumen AMDAL. Fakta tersebut bahkan telah disampaikan oleh Bupati Gunungkidul. Padahal, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mewajibkan setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk memiliki AMDAL. Selain itu, Pasal 5 ayat (2) huruf b PP Nomor 22 Tahun 2021 secara tegas mengharuskan AMDAL bagi usaha yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, tanpa melihat skala kegiatan.

“Pelanggaran yang terjadi tidak bersifat tunggal, melainkan sistemik dan berlapis. Bentuk pelanggaran tersebut mencakup perusakan morfologi karst sebagai kawasan lindung geologi, ketiadaan AMDAL pada seluruh industri, eksploitasi air tanah oleh sejumlah perusahaan, pelanggaran sempadan pantai, serta pengabaian hak ekonomi masyarakat yang terdampak langsung,” ujar Rizky.

Selain itu, Walhi juga mencium adanya dugaan TPPU dalam operasi perusahaan-perusahaan pariwisata itu, berdasarkan temuan Walhi mengenai ketiadaan dokumen lingkungan, kerusakan bentang alam karst, dan ketidaksesuaian tata ruang yang dikonfirmasi oleh Bupati Gunungkidul. Temuan tersebut menjadi landasan adanya dugaan tindak pidana asal. Namun demikian, penelusuran transaksi dan aliran keuangan perlu dilakukan lebih lanjut oleh PPATK sesuai kewenangannya.

Dana Prima Tarigan, Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi, menyatakan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a UUPPLH. Ia menegaskan bahwa Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, serta ATR/BPN harus menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan dan pemulihan kawasan karst yang mengalami kerusakan.

Walhi, imbuh Dana, menilai bahwa dugaan pelanggaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan nyata pada kawasan karst serta beroperasinya usaha tanpa dokumen lingkungan dapat menjadi tindak pidana asal (predicate crime) sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

“Oleh karena itu, terdapat dasar yang cukup untuk mendorong penelusuran lebih lanjut terhadap aliran dana dan sumber pembiayaan proyek-proyek tersebut,” ujar Dana.

Oleh karena itu Walhi bersama warga Gunungkidul Yogyakarta menuntut Kementrian Lingkungan Hidup untuk melakukan penyidikan, penegakan hukum, evaluasi terhadap model pembangunan di kawasan karst, dan berkoordinasi dengan kementrian ESDM, ATR/BPN, PPATK, dan aparat penegak hukum untuk menghentikan, serta mengusut potensi tindakan pidana lingkungan dan TPPU serta menjamin pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.