Berita
Pegiat Lingkungan Ajukan Keberatan Wisata Karst Tanpa Izin
Para pegiat lingkungan ajukan keberatan wisata On The Rock yang beraktivitas tanpa perizinan di kawasan karst Gunung Kidul.
Minggu, 22 November 2026

BETAHITA.ID - Para pegiat lingkungan mengajukan keberatan wisata On The Rock yang beraktivitas tanpa perizinan di kawasan karst Gunung Kidul. Penelusuran menunjukkan lokasi wisata tersebut berada di atas kawasan karst lindung.
Tim Advokasi Perlindungan Karst Gunungsewu (TAPaK Gunungsewu), selaku kuasa hukum Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengajukan keberatan administratif kepada Bupati Gunungkidul dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya diduga melakukan pembiaran kegiatan usaha wisata On The Rock yang dikelola CV South City Nature di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.
Surat keberatan kepada Bupati Gunungkidul dikirimkan melalui kantor pos, sedangkan surat kepada Gubernur DIY diantarkan langsung ke Kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan.
On The Rock beroperasi komersial di Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu sejak 19 Desember 2025. Lokasi wisata tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh Menteri ESDM dan Kawasan Strategis Kasultanan dalam Perda RTRW DIY. Kawasan ini juga bagian dari Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.
Juru Bicara TAPaK Gunungsewu, Abiyoga, menilai pelanggaran oleh On The Rock terang, mereka beroperasi tanpa perizinan berusaha dan melakukan perubahan bentang karst. Padahal pembangunan itu dilarang oleh Perda RTRW DIY maupun Perda RTRW Gunungkidul.
On The Rock mengubah bentang alam karst melalui pemotongan dan pembongkaran bukit untuk jalur masuk, gardu pandang, dan bangunan kafe, serta pembangunan dek dan dinding beton di atas batuan karst di garis pantai.
Padahal, baik Perda RTRW DIY, Perda RTRW Gunungkidul yang lama, maupun Perda RTRW Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 7 Oktober 2026, sama-sama melarang kegiatan yang merusak atau mengubah bentang alam karst. Keberadaan On The Rock juga menghalangi akses warga yang selama ini mencari nafkah di Pantai Watu Bolong.
Pemerintah daerah mengetahui hal tersebut, bahkan Bupati Gunungkidul telah secara terbuka mengakui bahwa perizinannya belum lengkap.
“Namun, hampir satu tahun On The Rock beroperasi, tidak ada satu pun tindakan penertiban dari pemerintah daerah. Atas dasar pembiaran itulah kami mengajukan keberatan kepada Bupati Gunungkidul dan Gubernur DIY,” ujarnya pada Jumat (20/11/2026).
Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diakses melalui Putusan Komisi Informasi Daerah DIY Nomor 005/IV/KIDDIY-PS/2026, menunjukkan On The Rock belum memiliki perizinan berusaha, belum memiliki Persetujuan Lingkungan, dan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Sebanyak 13 usaha wisata yang diperiksa dalam sengketa informasi tersebut, On The Rock usaha wisata yang tidak memiliki data perizinan berusaha untuk lokasi usahanya.
Meski pelanggaran ini berlangsung hampir satu tahun dan diakui secara terbuka oleh pemerintah, namun tidak ada satu pun peringatan tertulis, apalagi penghentian kegiatan atau penutupan lokasi. Padahal Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memungkinkan peringatan tertulis diterbitkan sewaktu-waktu, dan sanksi penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, serta pemulihan fungsi ruang dapat dijatuhkan secara langsung dan kumulatif.
“Gubernur DIY pun memiliki kewenangan mengawasi kinerja Bupati, melakukan pengawasan khusus atas aduan masyarakat, dan mengambil alih pengenaan sanksi ketika pemerintah kabupaten tidak mampu menjalankannya,” ucapnya.
Mereka pun menuntut Bupati Gunungkidul segera menerbitkan peringatan tertulis kepada CV South City Nature dan, apabila diabaikan, menutup kegiatan On The Rock tanpa menunggu proses pengurusan izin.
Gubernur DIY harus mengawasi dan membina Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, serta mengambil alih pengenaan sanksi apabila Bupati tetap tidak bertindak.
Keduanya harus membongkar bangunan yang berdiri di atas bentukan karst yang diubah, memulihkan fungsi ruang kawasan karst, dan membuka kembali akses warga ke Pantai Watu Bolong.
TAPaK Gunungsewu pun mengancam akan menempuh upaya hukum lanjutan, termasuk gugatan atas tindakan pembiaran ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.




