Regulator Keuangan Gagal Perbaiki Komitmen Keanekaragaman Hayati

BETAHITA.ID - Pemerintah negara di berbagai belahan dunia, sekitar 4 tahun lalu, telah sepakat menyelaraskan aliran dana publik dan swasta dengan tujuan melanggengkan keanekaragaman hayati global. Namun penilaian baru menemukan bahwa  yurisdiksi keuangan utama belum menerjemahkan komitmen tersebut menjadi aturan yang mengikat dan mampu menghentikan pembiayaan deforestasi serta perusakan ekosistem.

Laporan berjudul “Regulating Finance for Biodiversity: An Assessment for the Global Biodiversity Framework 2026” yang dirilis Forests & Finance Coalition, mengkaji regulasi keuangan di 11 yurisdiksi yang memainkan peran strategis penting dalam pembiayaan industri-industri berisiko hutan, yakni Brasil, Kanada, Komunitas Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah, Tiongkok, Uni Eropa, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat.

Berdasarkan tiga kriteria yang diterapkan di masing-masing yurisdiksi tersebut, tidak ada satupun yang mencapai peringkat hijau tertinggi dalam laporan ini, yang mana 30 dari 33 peringkat berwarna merah atau merah tua, dan hanya tiga yang berwarna kuning. Yang paling mencolok, para peneliti menemukan bahwa tidak ada yurisdiksi yang secara komprehensif melarang bank atau investor untuk mendanai perusahaan yang terlibat dalam deforestasi atau konversi ekosistem alam.

Temuan ini dirilis bersamaan dengan pertemuan para pemerintah di Yerevan untuk COP17 Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, yang menandai titik tengah antara pengesahan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal pada 2022 dan target-targetnya pada 2030.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk menyelaraskan keuangan dengan sasaran keanekaragaman hayati global, tetapi janji itu belum tercermin dalam aturan yang mengatur bank dan investor,” kata Merel van der Mark, Koordinator Forests & Finance Coalition, pada 21 Oktober 2026.

Van der Mark mengatakan, lembaga keuangan semakin diminta untuk mengungkapkan risiko terkait alam, tetapi mereka masih relatif bebas membiayai perusakan yang dijelaskan dalam pengungkapan tersebut. Transparansi itu penting, kata van der Mark, tetapi pengungkapan tanpa aturan yang mengatur ke mana uang mengalir tidak akan menghentikan deforestasi.

Target 14 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global menyerukan agar pemerintah secara bertahap menyelaraskan aliran dana publik dan swasta dengan sasaran dan target kerangka tersebut. Laporan baru ini, yang ditugaskan kepada Profundo oleh Rainforest Action Network atas nama Forests & Finance Coalition, mengkaji apakah regulasi keuangan mulai mewujudkan komitmen itu.

Laporan ini menemukan kesenjangan besar antara janji internasional terkait keanekaragaman hayati dan aturan yang mengatur pemberian pinjaman serta investasi. Keanekaragaman hayati semakin sering muncul dalam kerangka pengungkapan keuangan, taksonomi, dan kebijakan manajemen risiko, tetapi persyaratan mengikat yang berlaku bagi seluruh portofolio keuangan masih jarang ditemukan.

Kebijakan moneter minim memperhatikan biodiversitas  

Studi menemukan, pembiayaan perusakan ekosistem sebagian besar masih tidak dibatasi. Tidak satu pun dari 11 yurisdiksi secara menyeluruh melarang lembaga keuangan membiayai atau berinvestasi pada perusahaan yang terlibat dalam deforestasi atau konversi ekosistem alami.

Pengungkapan juga berkembang lebih cepat daripada akuntabilitas. Persyaratan pelaporan mulai muncul di sejumlah yurisdiksi, tetapi tidak ada yurisdiksi yang mewajibkan transparansi penuh atas aliran pembiayaan dan investasi sekaligus pengungkapan menyeluruh mengenai dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan masyarakat.

Sementara itu, keanekaragaman hayati sebagian besar belum masuk dalam kebijakan moneter. Bank sentral memang mulai memasukkan pertimbangan iklim ke dalam sejumlah operasi, tetapi keanekaragaman hayati jarang tercermin dalam kerangka agunan, pembiayaan kembali, pembelian aset, atau instrumen kebijakan moneter lainnya.

Persyaratan transisi yang berkeadilan sebagian besar juga belum ada. Ditemukan, regulasi keuangan umumnya tidak mewajibkan bank dan investor memastikan bahwa transisi di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan sektor berisiko tinggi lainnya melindungi Masyarakat Adat, komunitas lokal, pekerja, dan produsen skala kecil.

Selain itu, sejumlah yurisdiksi justru mengalami kemunduran dalam perlindungan biodiversitas. Laporan ini mengidentifikasi pencabutan atau pelemahan regulasi maupun reformasi yang mandek di beberapa pasar, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Forest & Finance menganggap kesenjangan regulasi ini sangat signifikan, mengingat besarnya aliran dana yang terus mengalir ke sektor-sektor yang terkait dengan perusakan hutan tropis. Koalisi ini mengidentifikasi pinjaman dan penjaminan yang telah disesuaikan dengan risiko hutan sebesar 894 miliar dolar AS antara Januari 2016 dan September 2026: 531 miliar dolar AS terkait dengan komoditas pertanian dan 363 miliar dolar AS terkait dengan pertambangan logam dan mineral. Sebanyak 595 miliar dolar AS diucurkan mulai 2020.

Direktur Profundo, Jan Willem van Gelder, menuturkan bahwa berdasarkan prinsip materialitas keuangan, otoritas pengatur berusaha melindungi bank dan investor dari risiko yang disebabkan oleh hilangnya keanekaragaman hayati, sementara hampir tidak melakukan apa pun untuk melindungi alam dan masyarakat dari dampak keputusan pembiayaan yang diambil oleh bank dan investor.

“Ketidakseimbangan itu harus diakhiri. Pembiayaan yang menyebabkan perusakan keanekaragaman hayati harus disertai konsekuensi regulasi yang nyata,” katanya.

Laporan tersebut menemukan perbedaan signifikan di antara berbagai yurisdiksi, namun tidak ada yang menonjol sebagai pemimpin.

Brasil memiliki beberapa pembatasan yang paling ketat dan terarah, termasuk pembatasan kredit pedesaan yang dikendalikan pemerintah yang terkait dengan deforestasi ilegal, kawasan lindung, dan tanah masyarakat adat, namun perlindungan tersebut tidak mencakup pinjaman bank biasa dan produk pasar modal.

Indonesia mewajibkan lembaga keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, telah memperkuat kriteria keanekaragaman hayati dalam taksonomi nasional, dan mendapat manfaat dari taksonomi regional ASEAN, namun langkah-langkah ini tidak mewajibkan penyelarasan portofolio secara penuh atau melarang pembiayaan yang terkait dengan konversi ekosistem.

China sedang bergerak menuju pelaporan keberlanjutan perusahaan yang wajib pada 2030, termasuk beberapa pertimbangan terkait keanekaragaman hayati, namun persyaratan tersebut belum diterjemahkan menjadi aturan sistemik yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengalihkan modal dari kegiatan-kegiatan yang merusak.

Uni Eropa telah mengembangkan kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang paling komprehensif di antara yurisdiksi yang ditinjau, namun aturan-aturan utama terkait alam masih belum cukup mencakup sektor keuangan itu sendiri, sementara perubahan regulasi baru-baru ini telah mempersempit atau menunda beberapa aspek pelaporan keberlanjutan perusahaan dan uji tuntas.

Amerika Serikat menonjol dalam laporan ini karena pembalikan kebijakan regulasi, menyusul penarikan prinsip-prinsip risiko iklim antarlembaga, pembubaran struktur terkait iklim di dalam Federal Reserve, dan usulan pencabutan aturan pengungkapan iklim federal.

Laporan tersebut berpendapat bahwa untuk menutup kesenjangan tersebut, pemerintah perlu bergerak melampaui panduan sukarela dan label keberlanjutan tingkat produk menuju aturan yang mengikat yang mengatur seluruh portofolio pinjaman dan investasi.

Di antara rekomendasinya, terdapat persyaratan bagi bank dan investor untuk mengungkapkan aliran pembiayaan serta dampaknya terhadap keanekaragaman hayati; uji tuntas wajib untuk pembiayaan yang terkait dengan deforestasi dan konversi ekosistem; kriteria keanekaragaman hayati dalam regulasi kehati-hatian dan operasi bank sentral; target penyelarasan portofolio dengan batas waktu; perlindungan yang kuat bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Berbasis Informasi; serta sanksi yang efektif jika lembaga keuangan gagal mematuhi ketentuan tersebut.

“Pemerintah tidak bisa terus membiayai perusakan keanekaragaman hayati di satu sisi, lalu berharap pendanaan untuk perlindungan di sisi lain dapat mengimbangi hal tersebut,” kata Tom Picken, Direktur Kebijakan Hutan & Keuangan di Rainforest Action Network. 

“Tinjauan Global pada COP17 harus menempatkan aliran keuangan yang merugikan sebagai fokus utama: mengatur aliran dana yang jauh lebih besar yang mendorong perusakan, sekaligus menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati,” imbunya.