Krisis Iklim x Petani dan Nelayan: Sehat Dulu, Baru Produksi

BETAHITA.ID - Krisis iklim di Indonesia dianggap tidak lagi sebatas ancaman terhadap penurunan hasil panen atau gelombang laut yang tak menentu. Di balik piring makanan yang tersaji setiap hari, terdapat ancaman keselamatan, kesehatan fisik, hingga kesejahteraan mental yang kian nyata bagi para produsen pangan di garis depan. 

Persoalan tersebut menjadi dorongan utama diluncurkannya kertas posisi terbaru berjudul "Panas yang Tak Terlihat: Mengapa kesehatan petani dan nelayan harus menjadi agenda utama adaptasi iklim Indonesia" dalam Forum Dialog Kebijakan Nasional yang digelar di kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Kertas posisi yang disusun oleh LaporIklim bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) di bawah naungan Yayasan Suara Sains Terbuka Indonesia (YSSTI) ini menyandarkan temuannya pada survei cepat kesehatan dan iklim terhadap 300 petani dan nelayan di Kabupaten Indramayu (Jawa Barat) serta Kota dan Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur). Kajian ini memaparkan secara gamblang bagaimana lonjakan suhu global dan cuaca ekstrem telah merusak ketahanan tubuh serta kesejahteraan psikologis para pekerja luar ruang tersebut.

Secara fisik, sengatan panas ekstrem telah memicu krisis keselamatan kerja. Sebanyak 78,3 persen responden mengaku pernah mengalami kram otot berat, pusing hebat, hingga hampir pingsan saat bekerja di bawah terik matahari. 

Di Indramayu, 47 persen nelayan bahkan melaporkan pernah hampir pingsan saat melaut, melengkapi kenyataan bahwa 94,7 persen nelayan di wilayah tersebut pernah menghadapi kejadian cuaca ekstrem langsung di tengah laut. Dampaknya, 91 persen pekerja terpaksa menghentikan aktivitasnya sementara, 92,3 persen mengalami penurunan kecepatan kerja, dan 84 persen merasa beban kerja saat ini jauh lebih meletihkan.

Situasi ini diperparah oleh dilema penggunaan alat pelindung diri (APD). Meskipun 95–96 persen petani mengaplikasikan pestisida, tingkat kepatuhan penggunaan APD lengkap hanya mencapai 35–40 persen. Pakaian pelindung yang tebal menciptakan perangkap panas yang membuat tubuh semakin gerah, sehingga petani terpaksa melepas APD dan membiarkan diri mereka terpapar risiko bahan kimia berbahaya.

Sains atmosfer dan proyeksi iklim lokal

Koordinator Bidang Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Siswanto, menjelaskan bahwa tren pemanasan di Indonesia kian mengkhawatirkan. Suhu rata-rata nasional mencatatkan rekor tertinggi 27,52°C dengan anomali +0,8°C, sejalan dengan suhu global yang menembus batas kritis 1,5°C. Ia mengatakan, fenomena asimetri pemanasan diurnal menyebabkan suhu malam hari melonjak lebih agresif dibanding siang hari sehingga merampas waktu pemulihan fisik alami. 

"Ketika stres termal Universal Thermal Climate Index (UTCI) melampaui 38°C, sistem termoregulasi tubuh manusia berisiko mengalami kegagalan total yang mengancam keselamatan petani dan nelayan," katanya, pada Kamis (24/9/2026).

Siswanto menuturkan, proyeksi lokal menunjukkan laju pemanasan malam di Indramayu mencapai +0,41°C/dekade, sedangkan Kupang mengalami lonjakan suhu rerata +0,33°C/dekade yang memicu hari tanpa hujan (HTH) panjang. Perubahan pola atmosfer ini turut mendorong eskalasi bencana hidrometeorologi hingga mendominasi 98% dari rerata 3.000 bencana tahunan di Indonesia.

Menghadapi risiko ini, Siswanto menekankan pentingnya reframing kebijakan iklim berbasis tiga pilar, yakni perlindungan kesehatan dan jam kerja adaptif, sistem peringatan dini berbasis dampak (impact-based forecasting), serta ketahanan pangan berorientasi manusia (human-centered resilience). 

"Ketahanan pangan sejati tidak lagi diukur dari infrastruktur atau target produksi semata, melainkan dari keselamatan fisik para petani dan nelayan di lapangan demi mewujudkan kedaulatan pangan yang berkeadilan," ujarnya. 

Peneliti sekaligus Koordinator KRKP, Said Abdullah, menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan adaptasi iklim pemerintah yang selama ini ia nilai terlalu berfokus secara kaku pada capaian produksi fisik semata, sembari mengabaikan keselamatan jiwa para pelakunya.

Ia mempertanyakan bagaimana menciptakan proses adaptasi yang tidak hanya memastikan produksi tetap berlangsung, tetapi juga menyelamatkan kesehatan dan nyawa petani dan nelayan. Menurut Said, petani yang berdaulat tidak cukup hanya diberi bantuan pompa air dan traktor. Selama ini adaptasi pemerintah lebih ke arah produksi supaya gudang Bulog penuh, tetapi kebijakan agar petaninya tidak sakit dan nelayannya tidak meninggal itu belum ada. 

"Melindungi kesehatan dan keselamatan petani serta nelayan adalah bagian penting untuk memastikan Republik ini tidak goncang karena krisis pangan," kata Said Abdullah.

Potret kerentanan lapangan dan butanya kebijakan daerah

Program Officer LaporIklim, Fajar Sanintan, membeberkan sejumlah temuan lapangan yang memprihatinkan. Di Indramayu, ekstremnya suhu udara memaksa warga mengambil langkah berisiko. Sejumlah warga dan pekerja sengaja mengonsumsi obat-obatan seperti parasetamol saat sarapan agar tubuh mereka mampu bertahan di tengah paparan suhu panas ekstrem saat bekerja. Praktik berbahaya ini berlangsung tanpa pernah tercatat dalam sistem kesehatan nasional.

Selain masalah kesehatan fisik, lanjut Fajar, penurunan pendapatan akibat hasil tangkapan yang tidak pasti juga memaksa nelayan di Indramayu dan Kupang mengorbankan kebutuhan gizi keluarga. Para nelayan merelakan hasil jual ikannya untuk membeli kipas angin agar bisa tidur di malam hari, sehingga keluarga mereka hanya mengonsumsi mi instan dengan kuah yang diperbanyak. Sayangnya, di tengah eskalasi ancaman tersebut, respons kebijakan di tingkat daerah ia nilai masih sangat minim.

"Seluruh dokumen perencanaan daerah di wilayah studi, mulai dari RPJMD, RKPD, KLHS, rencana adaptasi pertanian, hingga rencana penanggulangan bencana, tidak ada satu pun yang secara eksplisit menyebut kesehatan mental petani dan nelayan sebagai dampak perubahan iklim yang perlu ditangani," jelas Fajar. 

LaporIklim pun mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera memasukkan mitigasi dampak kesehatan fisik dan mental ke dalam dokumen kebijakan resmi.

Direktur Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono, menegaskan pentingnya perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat informal di sektor pangan. Ia menyoroti bagaimana sistem ekonomi sering kali hanya melihat produktivitas dan hasil kerja, namun mengabaikan kondisi manusia yang bekerja.

Menurut Torry, para petani dan nelayan tidak pernah mengetahui mengapa perubahan iklim ini terjadi dan mereka tidak bertanggung jawab atas krisis ini, tetapi mereka harus menanggung dampaknya secara langsung. 

"Kebijakan perlindungan sosial yang adaptif sangat mendesak untuk menangani heat stress, termasuk soal pengaturan waktu kerja," ujar Torry. 

Ia membagikan gambaran kearifan lokal di Kupang hingga akhir era 1990-an, di mana pekerja menghentikan aktivitas pada jam terik siang hari untuk beristirahat dan kembali bekerja pada sore hari atau memulai kerja sejak subuh.

Dampak tekanan panas dan panas malam hari

Dalam dialog ini, Safarina G. Malik, peneliti dari YSSTI dan Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN), memaparkan bukti ilmiah global mengenai dampak tekanan panas (heat stress) terhadap kondisi fisiologis pekerja. Ia menerangkan bahwa meta-analisis terhadap 111 studi dari 30 negara menemukan bahwa satu shift kerja di bawah tekanan panas meningkatkan risiko gangguan kesehatan empat kali lipat lebih tinggi. 

"Paparan panas menaikkan suhu inti tubuh, denyut jantung, dan dehidrasi, menciptakan dilema berat: berhenti bekerja demi kesehatan atau terus bekerja demi pendapatan keluarga," ujar Safarina.

Safarina menyebut fenomena lonjakan suhu malam hari berpotensi menghambat pemulihan fisik. Dengan konstruksi rumah masyarakat di wilayah studi yang 92,7 persen beratap seng, panas terperangkap berlebihan di dalam ruangan sehingga 80,3 persen responden mengalami kesulitan tidur dan 55 persen nelayan bangun dalam kondisi tetap lelah. 

"Suhu malam hari naik lebih cepat dan merusak kualitas serta durasi tidur. Kita perlu bersama-sama menentukan berapa sebenarnya batas suhu malam hari yang acceptable agar masyarakat bisa beristirahat dan pulih," katanya.

Perwakilan Direktorat Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Nurasni, menyampaikan apresiasi atas laporan ini dan memaparkan perhatian Kemenkes terhadap empat penyakit utama yang sangat sensitif iklim, yaitu DBD, Malaria, ISPA, dan Diare.

"Peningkatan suhu udara mempercepat siklus perkembangbiakan nyamuk vektor DBD dan Malaria. Dari yang mestinya memakan waktu sepuluh hari dari telur menjadi nyamuk dewasa, kini dalam seminggu sudah bisa menularkan penyakit," kata Nurasni. 

Ia menambahkan bahwa cuaca panas dan polusi memicu ISPA, sementara krisis air bersih memicu diare. Menanggapi kendala jam kerja Puskesmas yang sering tutup saat nelayan/petani selesai bekerja di sore hari, Nurasni menekankan pentingnya mengoptimalkan skema puskesmas keliling (Pusling) serta kunjungan langsung ke rumah warga.

Selain ancaman fisik, kertas posisi ini membongkar krisis kesehatan mental yang selama ini luput dari perhatian publik. Selain faktor suhu malam yang panas, sebanyak 31,7 persen responden kerap sulit tidur akibat rasa cemas memikirkan ketidakpastian iklim dan keberlanjutan mata pencaharian mereka.

Tingkat kecemasan tertinggi tercatat pada nelayan di Indramayu, di mana 65,3 persen di antaranya mengaku sering mengalami gangguan tidur karena cemas. Lebih jauh lagi, 39 persen responden merasa menjadi lebih mudah marah dan 37 persen setidaknya pernah merasa tertekan menghadapi kondisi iklim serta ekonomi yang kian memberatkan. Kondisi ini kian memprihatinkan sebab 33 persen responden memilih tidak berobat saat sakit karena terkendala biaya, waktu, dan takut kehilangan pendapatan harian.

Berangkat dari temuannya tersebut, LaporIklim dan KRKP merumuskan enam arah kebijakan strategis, yakni:

1. Penguatan Sistem Kesehatan Adaptif Panas: Mendorong puskesmas dan dinas kesehatan untuk mendeteksi, mencatat, dan menangani penyakit akibat paparan panas kerja serta gangguan kesehatan mental.
2. Perluasan Perlindungan Sosial dan Asuransi: Memperluas cakupan BPJS Kesehatan/KIS serta mengembangkan skema asuransi pertanian dan perikanan yang responsif terhadap risiko panas ekstrem.
3. Penyusunan Panduan Keselamatan Panas (Heat Safety Guidelines): Menyediakan panduan keselamatan kerja panas yang praktis bagi petani dan nelayan, terhubung langsung dengan sistem peringatan dini BMKG.
4. Penguatan Adaptasi Berbasis Komunitas: Menyediakan tempat peneduh portabel, pasokan air bersih di lahan dan pelabuhan, serta melatih kader kesehatan iklim di tingkat desa.
5. Integrasi Risiko Panas ke Perencanaan Daerah: Memasukkan indikator stres termal dan risiko kesehatan ke dalam dokumen RPJMD, RKPD, KLHS, dan rencana aksi sektor terkait.
6. Perhatian Eksplisit pada Kesehatan Mental dan Kelompok Rentan: Menjadikan kesejahteraan psikologis sebagai bagian dari indikator kebijakan iklim serta memberi perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia.