Anomali dalam Pidato Prabowo di BRICS 

BETAHITA.ID - Presiden Prabowo berbicara mengenai mengubah kerentanan bangsa menjadi kekuatan pada 18th BRICS Summit di India. Namun Walhi mencatat anomali, karena kerentanan karhutla di Indonesia tak disampaikan pada forum internasional ini. Karhutla justru jadi bencana berulang. 

Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang ketahanan, keberlanjutan, dan pertumbuhan global inklusif pada forum 18th BRICS Summit di India pada 12-13 September 2026. Ia menekankan pentingnya mengubah kerentanan menjadi kekuatan serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. 

“Dan demi memberikan hasil nyata bagi rakyat, kita harus mampu mengubah kerentanan menjadi peluang, serta mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Indonesia sangat memahami kenyataan ini. Kita adalah negara kepulauan yang terletak di kawasan *Ring of Fire* yang paling aktif. Dalam keseharian, kita hidup berdampingan dengan naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan gunung berapi aktif,” ucap Presiden pada BRICS Summit Open Session pada Minggu (13/9/2026). 

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), karhutla tak disampaikan dalam pidato ini. Padahal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dalam 24 jam saja, pada Minggu (13/9/2026), terdapat 929,83 Ha lahan yang terbakar. 

Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi, Patria Rizky Ananda, menyebutkan ketahanan semestinya tidak dimaknai sebatas kemampuan negara merespons bencana setelah terjadi, melainkan memastikan masyarakat tidak dalam situasi rentan.

“Ketahanan tidak boleh berhenti menjadi jargon di forum internasional. Ketika masyarakat Indonesia masih menghirup asap dan menghadapi dampak karhutla, pemerintah harus menunjukkan bahwa ketahanan juga berarti mencegah rakyat dan lingkungan terus ditempatkan dalam kondisi rentan,” ujarnya. 

Situation Report Kementerian Kesehatan per 27 Agustus 2026 menunjukkan karhutla berdampak pada 10.674.201 penduduk dan menyebabkan 113.336 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) per September 2026 di tujuh provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan). 

Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke juga mencatat terdapat sekitar 1.500 kasus ISPA di Merauke akibat kebakaran hutan maupun kebakaran yang lain. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa ketika ekosistem gagal dilindungi, masyarakatlah yang pada akhirnya menanggung biaya dari kerentanan tersebut.

Kondisi ini berlangsung di tengah krisis iklim yang semakin memperbesar risiko kebakaran melalui suhu tinggi dan kekeringan. Data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) menunjukkan, pada periode 6–12 September, karhutla di Indonesia diperkirakan melepaskan 12,73 juta ton karbon. 

“Situasi ini menunjukkan bagaimana kerusakan ekosistem, tata kelola hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan krisis iklim saling berkelindan dalam memperbesar risiko bencana,” kata Patria. 

Walhi mendesak pemerintah menggeser pendekatan bencana dari sekadar respons menuju pencegahan dan mereduksi kerentanan. Perlindungan dan pemulihan gambut serta hutan harus diperkuat, sistem peringatan dini, dan layanan kesehatan harus memastikan masyarakat terlindungi, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat harus diperluas, dan penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan kebakaran harus dilakukan secara serius. 

Pemerintah, kata Patria, tidak bisa meminta masyarakat untuk terus menjadi tangguh menghadapi bencana, sementara kebijakan negara masih memungkinkan kerentanan ekologis terus diproduksi. Ketahanan yang sesungguhnya adalah ketika negara mampu mencegah kebakaran, melindungi ekosistem, dan memastikan masyarakat tidak selalu menjadi pihak yang membayar dampak dari krisis ekologis. 

“Jika Indonesia ingin berbicara tentang ketahanan di tingkat global, maka ketahanan itu pertama-tama harus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ucap dia.