Perdagangan Ilegal Masih Mengancam Harimau di Asia Tenggara

BETAHITA.ID - Populasi harimau liar di seluruh Asia Tenggara tetap terancam oleh perdagangan ilegal, yang didorong oleh permintaan yang terus-menerus akan kulit, tulang, hewan hidup, dan produk turunannya. Meskipun telah ada perlindungan hukum internasional dan nasional selama puluhan tahun, jaringan perdagangan ilegal terus memanfaatkan penegakan hukum yang tidak merata, tanggapan peradilan yang tidak konsisten, serta celah sistemik di seluruh kawasan ini.

Dalam laporan berjudul "From Seizure to Sentence, An Assessment of Tiger Trafficking Prosecutions in Southeast Asia", GuArdean, WWF, dan TRAFFIC menyajikan penilaian regional komprehensif mengenai penangkapan, penuntutan, dan putusan peradilan terkait harimau di tujuh negara penyebarluasan harimau di Asia Tenggara: Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (RDRL), Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, yang mencakup periode 2019-2024, disertai analisis mendalam tambahan terhadap dokumen pengadilan di Indonesia yang mencakup periode Januari 2015-Juni 2025.

Kelompok masyarakat tersebut menggarisbawahi, meskipun tujuh negara tersebut menetapkan harimau sebagai spesies yang dilindungi, respons sistem peradilan pidana bervariasi. Hambatan utama adalah keterbatasan transparansi catatan peradilan. Kecuali di Indonesia, data penuntutan tidak dapat diakses publik, sehingga menghambat akuntabilitas lintas lembaga, analisis komparatif, dan rekomendasi pengembangan kapasitas yang terarah.

Menurut mereka, tidak adanya catatan yang transparan juga menyamarkan tingkat kegagalan kasus, sehingga menyulitkan pemahaman mengenai alasan kegagalan kasus dan di mana intervensi diperlukan. Di beberapa negara, penggunaan hukuman percobaan, denda yang rendah, dan putusan peradilan yang tidak konsisten berisiko memperkuat persepsi bahwa pelanggaran terkait harimau hanya menimbulkan konsekuensi minimal, yang pada akhirnya melemahkan respons peradilan pidana dan kepercayaan publik.

Indonesia menonjol berkat catatan putusan hukumnya yang komprehensif dan dapat diakses publik. Dokumen-dokumen ini menyoroti beberapa faktor yang terkait dengan hasil penuntutan yang kuat: koordinasi antarlembaga yang efektif, penggunaan rutin bukti forensik, informasi dari anggota masyarakat, operasi penyamaran, serta rantai bukti yang jelas.

“Bahkan hukum yang paling ketat pun menjadi tidak berarti tanpa tindak lanjut dari sistem peradilan pidana. Menganalisis respons peradilan terhadap kehahatan yang marak terjadi dalam praktiknya membantu mengidentifikasi strategi implementasi yang efektif dan meningkatkan alokasi sumber daya untuk mengatasi kejahatan,” kata Dr Rachel Boratto, penulis utama laporan dan Direktur Eksekutif, Pusat Penelitian Konservasi GuArdean, dalam sebuah keterangan tertulis, pada 24 Juni 2026.

Mayoritas individu yang dituntut adalah pelaku tingkat bawah atau menengah (misalnya, pemburu, pengangkut, atau pedagang skala kecil) yang keterlibatannya sering kali terkait dengan kerentanan ekonomi, oportunisme, konflik manusia-satwa liar, atau jaringan sosial. Namun, para pengorganisir dan penyandang dana tingkat tinggi sebagian besar tidak hadir dalam persidangan, yang kemungkinan mencerminkan kesulitan dalam menyelidiki struktur kejahatan yang kompleks serta kecenderungan bahwa pelaku di garis depan memiliki kemungkinan tertinggi untuk dituntut.

Kasus-kasus yang terdokumentasi hampir sepenuhnya mengandalkan undang-undang satwa liar, tanpa memanfaatkan undang-undang anti-pencucian uang, korupsi, kejahatan keuangan, atau kejahatan terorganisir. Memanfaatkan undang-undang tersebut dapat membuka jalur hukum untuk menargetkan pelaku tingkat atas dan membongkar jaringan perdagangan ilegal.

Memperluas penggunaan sanksi perdata dan administratif, mekanisme keadilan restoratif, serta Pernyataan Dampak terhadap Spesies Korban (SVIS) juga dapat memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Secara paralel, meningkatkan peran penjagaan berbasis masyarakat (misalnya, dengan mendukung pelaporan kejahatan oleh masyarakat) melalui sosialisasi, pendidikan, dan koordinasi dapat membantu meningkatkan identifikasi aktivitas ilegal, kualitas kasus, dan hasil peradilan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang efektif, mulai dari penyelidikan, penyitaan, dan penangkapan, hingga penuntutan dan penetapan hukuman. Negara-negara juga memerlukan pendekatan terkoordinasi di tingkat nasional dan regional yang didasarkan pada transparansi, strategi hukum yang beragam, kerja sama antarlembaga yang kuat, kemitraan dengan masyarakat, dan sistem pengawasan yang efektif.

“Penangkapan dan penyitaan harimau saja tidak cukup. Tanpa penuntutan yang konsisten dan kuat serta hukuman yang berarti, risiko bagi para pelaku tetap rendah dan harimau terus menanggung akibatnya,” ucap Heather Sohl, Pimpinan Perdagangan Harimau WWF.

Dengan memperkuat unsur-unsur ini, pemerintah dapat mengurangi faktor pendorong perdagangan harimau, meningkatkan risiko bagi pelaku di semua tingkatan rantai pasokan, serta membangun sistem peradilan pidana yang mampu memberikan perlindungan yang kredibel bagi harimau, sekaligus memberikan manfaat bagi spesies lain.

Analisis terhadap penyitaan, penangkapan, penuntutan, dan putusan hukuman atas kejahatan perdagangan harimau di tujuh negara habitat harimau di Asia Tenggara mengidentifikasi adanya celah dalam proses penuntutan setelah penangkapan terkait perdagangan harimau, dengan adanya perbedaan antarkelompok negara dalam hal tingkat keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi.

Analisis dokumen pengadilan dari Indonesia memberikan wawasan berharga lebih lanjut, dengan detail yang lebih mendalam, yang dapat menjadi acuan bagi intervensi di masa depan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh kawasan.

“Meskipun tantangan masih ada, Asia Tenggara telah menawarkan beberapa contoh kuat tentang penuntutan yang efektif dan hukuman yang berarti. Ada banyak hal yang dapat dipelajari satu sama lain dan kami berharap kisah-kisah sukses ini akan menginspirasi reformasi positif dalam sistem peradilan di seluruh wilayah,” kata Kanitha Krishnasamy, Direktur TRAFFIC di Asia Tenggara.

Dalam laporan ini, kelompok masyarakat sipil merekomendasikan sejumlah kegiatan yang terarah yang dapat membantu pemerintah dan mitra meningkatkan respons sistem peradilan pidana. Kegiatan-kegiatan ini dapat diprioritaskan berdasarkan konteks nasional masing-masing. Rkomendasi tersebut:

1. Meningkatkan transparansi di seluruh proses penegakan hukum dan peradilan sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas, mengidentifikasi kelemahan sistemik, dan meningkatkan kepercayaan terhadap penuntutan tindak pidana satwa liar.
2. Untuk memastikan tindak pidana terhadap satwa liar ditindak secara efektif dan konsisten, kerangka hukum harus menetapkan standar yang jelas dan dapat ditegakkan.
3. Untuk memastikan tindak pidana terhadap satwa liar ditangani secara efektif dan konsisten, sistem peradilan pidana harus dilengkapi dengan sarana, keahlian, dan mekanisme koordinasi yang diperlukan guna membangun kasus yang kuat dan didasarkan pada bukti.
4. Penangkapan dan penuntutan sering kali berfokus pada pelaku tingkat bawah, seperti pengangkut atau kurir, sementara para pengorganisir, penyandang dana, dan koordinator lintas batas lolos dari pertanggungjawaban. Untuk mengatasi masalah yang terus berlanjut ini, pihak berwenang harus mengembangkan strategi yang terarah untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut pelaku tingkat atas, termasuk pelaku perdagangan manusia tingkat menengah dan atas, fasilitator korup, penyandang dana, serta mereka yang mengelola jaringan transnasional. 
   Memperkuat penyelidikan sangat penting untuk memastikan vonis yang tegas. Selain itu, memperkuat pengumpulan intelijen dan penyelidikan keuangan, termasuk melacak aliran dana, menganalisis komunikasi, dan menggunakan alat penyelidikan digital untuk mengungkap struktur jaringan. Untuk mendukung upaya ini, koordinasi dengan perusahaan telekomunikasi dan sistem perbankan sangatlah penting.
5. Membangun landasan bukti yang kokoh sangat penting untuk meningkatkan strategi penuntutan dan hasil peradilan. Penelitian ini akan memungkinkan para pembuat kebijakan merancang intervensi dan program pelatihan yang lebih efektif serta didasarkan pada kondisi di lapangan.
6. Perdagangan harimau menimbulkan dampak merugikan di bidang ekologi, budaya, ekonomi, dan sosial. Penerapan pendekatan restoratif dapat memperkuat terwujudnya keadilan serta memperdalam pemahaman masyarakat mengenai betapa seriusnya kejahatan terhadap satwa liar.