Sulawesi kian Dekat dengan Krisis Ekologi

BETAHITA.ID - Pulau Sulawesi dianggap semakin dekat dengan krisis ekologis. Menurut Peta Wilayah Rawan Bencana, konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Sulawesi teridentifikasi berada pada wilayah dengan kerentanan yang tinggi. Tingkat risiko bencana yang seharusnya ditekan justru berpotensi meningkat dengan hadirnya industri energi yang ekstraktif dan eksploitatif. 

Berdasarkan hitungan kelompok masyarakat sipil, saat ini terdapat 622.213 hektare konsesi PBPH atau 97% lokasinya berada di wilayah rawan bencana di Sulawesi. Program Manager Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani, mengatakan industri energi hadir dengan wajah ‘transisi energi’, tetapi hal yang diklaim bersih justru meninggalkan jejak destruktif, seperti deforestasi untuk HTE proyek biomassa. 

"Fungsi ekologis menghilang, kerentanan bencana ikut meningkat dan merambah ke ekosistem maupun masyarakat di wilayah tersebut,” ujarnya, pada Kamis (17/9/2026). 

Hal serupa juga terjadi pada sektor pertambangan, terdapat 1.154.180 hektare IUP nikel dengan 96% lokasinya juga menumpuk di zona rawan bencana. Menempatkan konsesi skala besar di wilayah yang secara alami sudah rawan sama saja dengan sengaja mengundang bencana bagi masyarakat di Sulawesi.

Kondisi tersebut diperburuk dengan merambahnya konsesi IUP  nikel di kawasan berhutan hingga ke area hutan lindung. Sepanjang 2020–2026, industri nikel telah memicu penggundulan hutan seluas 66.550 hektare, meninggalkan sisa hutan alam di dalam konsesinya hanya seluas 686.876 hektare. 

Jika dikaitkan dengan konteks hilangnya area hutan yang menyokong ekosistem, ketika banjir datang tak mengherankan jika wilayah yang padat industri nikel mengalami banjir setiap tahun, seperti di Morowali maupun Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Keberadaan HTE di Gorontalo memicu deforestasi dan berujung pada kejadian banjir yang berulang kali juga terjadi. Banjir bandang di Wanggarasi, Pohuwatu, Gorontalo pada 2025 meninggalkan luka di Desa Tuweya dan Desa Bohusami. HTE PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari diduga ikut memicu respons alam ketika tak lagi bisa menampung saat hujan deras hadir.

Direktur Walhi Gorontalo, Defri Sofyan, mengungkapkan bahwa Gorontalo sering mengalami banjir bandang dan karhutla. Dalam kurun waktu lima tahun (2018–2023) terjadi 172 bencana. Pada 2024 terjadi banjir dan longsor, tercatat 27 korban jiwa. 

"Sementara karhutla di Gorontalo berujung pada kriminalisasi warga, apalagi yang lahannya berdampingan dengan wilayah konsesi," ujar Defri. 

Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hotspot atau titik panas terbanyak pada Agustus ditemukan di konsesi PT Vale Indonesia di Sulawesi Selatan. Terdapat 323 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence). Catatan kerusakan lingkungan yang disebabkan PT Vale Indonesia bertambah setelah tumpahan Marine Fuel Oil 2025 lalu. Trend Asia mencatat insiden serupa sudah terjadi lima kali sejak 2009 di Luwu Timur. 

Hal ini menegaskan, keberadaan industri ekstraktif berpotensi meningkatkan ancaman dan memperbesar risiko bencana bagi masyarakat di Sulawesi. Karhutla yang membara di Kalimantan menjadi contoh nyata ketika kabut asap, yang menyebar sampai ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, memperburuk kualitas hidup manusia dan semua makhluk hidup yang terkena dampaknya.

Kerusakan ini memperlihatkan adanya trade-off berbahaya antara rusaknya ekosistem hutan dan ekspansi masif industri. Hilangnya hutan alam terkoneksi dengan meningkatnya kerentanan ekologis, padahal Sulawesi masih memiliki 9 juta hektare (50% dari luas pulau) hutan alam tersisa yang wajib dilindungi.

Program Manager Critical Mineral Trend Asia, Rizki Maulana Hakim, mengatakan apa yang terjadi di Sulawesi adalah kebencanaan yang didesain dan terjadi sehari-hari. Sulawesi yang menjadi episentrum pasar nikel, membuat kehidupan masyarakat di pulau ini bergantung pada kondisi pasar global, kerentanan pun muncul dari berbagai aspek. 

"Lalu siapa yang mau bertanggung jawab? Warga kehilangan hak atas segalanya,” ujarnya.

Direktur LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa, menambahkan, bila membaca lanskap Sulawesi dan kerentanannya, pulau ini hancur lebur karena agenda hilirisasi nikel menyisakan bencana ekologis seperti yang terjadi di Bantaeng, Luwu Timur, Torobulu dan Wawonii serta berbagai wilayah lain di Sulawesi. 

"Tidak ada satu pun yang memberikan bukti hilirisasi menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat,” ucapnya.