Senin, 23 November 2026

            

Opini

Undang-Undang Perlindungan Aset Pejabat dan Kroninya?

Jangan sampai undang-undang yang dinantikan selama 18 tahun berubah menjadi Undang-Undang Perlindungan Aset Pejabat dan Kroninya.

Senin, 23 November 2026
Aktivis berpakaian layaknya pejabat yang korup dengan topeng tikus dalam aksi teatrikal di depan Badan Pengawas Pemilu. Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan BersihkanIndonesia menuntut dua kandidat presiden agar menghentikan korupsi politik terkait bisnis batu bara karena mengancam kelestarian lingkungan, Selasa, 15 Januari 2019. Dok. Greenpeace
Aktivis berpakaian layaknya pejabat yang korup dengan topeng tikus dalam aksi teatrikal di depan Badan Pengawas Pemilu. Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan BersihkanIndonesia menuntut dua kandidat presiden agar menghentikan korupsi politik terkait bisnis batu bara karena mengancam kelestarian lingkungan, Selasa, 15 Januari 2019. Dok. Greenpeace

SELAMA hampir 18 tahun, masyarakat menantikan kehadiran undang-undang yang dapat memperkuat upaya negara dalam merampas aset hasil tindak pidana. Regulasi ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting untuk menghadapi korupsi, pencucian uang, dan kejahatan di sektor sumber daya alam serta berbagai kejahatan dengan motif ekonomi yang selama ini memungkinkan pelakunya menikmati hasil kejahatan meskipun proses penegakan hukumnya belum berjalan.

Secara konseptual, perampasan aset memiliki peran strategis. Ia akan memastikan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana maupun yang diperoleh secara tidak sah dan tidak wajar yang dinikmati oleh pelaku, keluarga, ataupun pihak lain yang menjadi bagian dari jaringan kejahatan dapat diambil oleh negara.

Bayangkan seorang pejabat yang sebelum menduduki jabatan publik memiliki kekayaan Rp10 miliar. Dua tahun kemudian, kekayaannya meningkat menjadi Rp500 miliar. Padahal, penghasilan resminya sebagai pejabat sebesar Rp150 juta per bulan, dan menurut aturan yang berlaku dilarang merangkap jabatan atau menduduki posisi tertentu di perusahaan swasta, tentu muncul pertanyaan mendasar: dari mana tambahan kekayaan sebesar itu berasal?

Perbedaan yang sangat besar antara penghasilan resmi dan pertumbuhan kekayaan tersebut patut menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut. Negara perlu menelusuri sumber kekayaan, transaksi keuangan, kepemilikan aset, hubungan bisnis, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Di sinilah seharusnya Undang-Undang Perampasan Aset bekerja. Bukan merampas hasil kejahatan yang normanya sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketika partisipasi publik hanya menjadi formalitas

Pada 19 November 2026, DPR akhirnya menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Kabar ini semestinya menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Sayangnya, pengesahan tersebut justru menyisakan pertanyaan serius mengenai bagaimana undang-undang ini dibentuk dan sejauh mana masyarakat dilibatkan di dalamnya.

Undang-undang yang diklaim menjawab kebutuhan masyarakat, seharusnya lahir melalui proses legislasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Dalam sistem demokrasi, masyarakat bukan penonton yang diminta menerima hasil akhir pembahasan, melainkan pihak yang memiliki hak untuk mengetahui, mengkritisi, dan memberikan masukan terhadap setiap materi yang akan mengikat kehidupan bernegara.

Prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) tidak boleh dimaknai hanya mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat atau memberikan kesempatan menyampaikan aspirasi. Setidaknya, masyarakat harus memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan.

Persoalannya, bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan secara bermakna apabila dokumen yang menjadi dasar pembentukan undang-undang, termasuk naskah akademik dan rancangan yang dibahas, tidak tersedia secara terbuka dan mudah diakses sepanjang proses pembahasan?

Tanpa akses terhadap dokumen tersebut, masyarakat tidak memiliki landasan yang memadai untuk menguji argumentasi pembentuk undang-undang, menilai ketepatan rumusan pasal, mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, maupun mengajukan alternatif pengaturan. Jika proses pembentukannya tidak memberikan ruang partisipasi yang memadai, bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar dibentuk untuk kepentingan publik?

Jangan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas

Persoalan berikutnya adalah efektivitas dan arah penggunaan kewenangan perampasan aset. Kita tentu tidak ingin undang-undang ini hanya menjadi instrumen penindakan terhadap pihak-pihak tertentu, sementara kekayaan pejabat dan orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan justru tidak tersentuh.

Undang-undang perampasan aset semestinya dapat memperkuat penelusuran kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah, terutama apabila terdapat indikasi keterkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, ketidakseimbangan kekayaan bukan dengan sendirinya bukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Harus ada mekanisme pemeriksaan dan pembuktian yang objektif, independen, dan menjamin hak setiap orang.

Karena itu, efektivitas undang-undang ini tidak cukup diukur dari seberapa besar nilai aset yang berhasil dirampas. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah instrumen tersebut dapat diterapkan secara konsisten, termasuk terhadap pejabat publik, pemilik modal, dan pihak-pihak yang selama ini memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Jangan sampai kewenangan perampasan aset justru menjadi alat yang berpotensi disalahgunakan untuk menekan pihak yang kritis, mengambil hak masyarakat, atau mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pengawasan independen harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaannya.

Jangan lupakan siapa yang membentuk undang-undang ini

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset bukan akhir dari perjuangan masyarakat untuk menghadirkan sistem pemberantasan kejahatan terhadap perekonomian yang adil. Justru, pengesahan ini harus menjadi pengingat bahwa kualitas suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh judul dan tujuan yang diklaim, tetapi juga oleh proses pembentukan, substansi pengaturan, dan bagaimana kewenangan di dalamnya kelak digunakan.

Masyarakat berhak mempertanyakan keputusan para wakilnya. Mereka juga berhak mengetahui siapa yang menyusun, membahas, dan menyetujui setiap ketentuan yang pada akhirnya mengikat seluruh warga negara.

Jangan sampai kepentingan publik hanya dijadikan alasan untuk mempercepat pengesahan undang-undang, sementara keterbukaan dan partisipasi masyarakat justru dikesampingkan. 

Jika proses legislasi mengabaikan suara masyarakat, kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan tentu akan semakin dipertanyakan. Masyarakat perlu mengingat rekam jejak para pembentuk undang-undang ini dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam menentukan bagaimana aspirasi politik mereka akan disalurkan pada masa mendatang.

Mungkin undang-undang ini kelak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk merampas aset hasil kejahatan. Namun, efektivitas itu tidak boleh diterima begitu saja tanpa pengawasan dan pengujian publik.

Bagi pejabat yang memperoleh kekayaan secara tidak sah, undang-undang ini seharusnya menjadi peringatan bahwa jabatan bukanlah jalan untuk memperkaya diri. Sementara bagi para pembentuk undang-undang, pengesahan bukanlah akhir dari pertanggungjawaban kepada rakyat.

Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset yang kita nantikan selama 18 tahun justru berubah menjadi Undang-Undang Perlindungan Aset Pejabat dan Kroninya. Selamat bagi mereka yang hari ini merasa telah menyelesaikan tugas legislasi. Namun, pengawasan masyarakat tidak berhenti setelah palu diketuk. Perlawanan terhadap kejahatan ekonomi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan akan terus berjalan sampai hukum benar-benar bekerja untuk semua orang.