Rencana Setop Cetak Sawah Harus Diikuti Koreksi Kebijakan Pangan

BETAHITA.ID - Pengumuman terbaru pemerintah untuk menyetop pembukaan kawasan hutan untuk pangan dinilai kontras dengan realitas kebijakan dan kondisi di lapangan. 

Dalam pidatonya di Indonesia International Sustainability Forum (6/10) di Jakarta, Hasyim Djojohadikusumo—Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus saudara Presiden Prabowo Subianto—mengumumkan bahwa pemerintah berencana untuk berhenti membuka kawasan hutan untuk cetak sawah di kawasan food estate di Papua Selatan. 

Di sisi lain, pemerintah masih menjalankan berbagai kebijakan pangan dan energi yang bergantung pada pelepasan kawasan hutan dan konversi hutan alam. Menurut Musdalifah Jamal, pengampanye ekosistem esensial dan pangan Walhi Nasional, salah satunya adalah alokasi 5,7 juta hektare hutan untuk proyek pangan dan energi yang baru diumumkan Kementerian Kehutanan beberapa waktu lalu.

"Hingga saat ini kawasan hutan masih dilepas dan dialokasikan untuk berbagai proyek pangan dan energi. Selama kebijakan yang menjadikan hutan sebagai ruang ekspansi pembangunan masih dipertahankan, maka klaim penghentian pembukaan hutan hanya menjadi narasi yang tidak mencerminkan kenyataan," kata Musdalifah, Rabu, 7 Oktober 2026. 

Sepanjang 2025, Walhi mencatat Indonesia kehilangan 283.803 hektare hutan. Selain itu, sekitar 26 juta hektare hutan alam masih berada dalam ancaman melalui berbagai skema perizinan kehutanan, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit.

Adapun pengembangan PSN pangan dan energi seluas 2,32 juta hektare di Merauke, Papua Selatan, dikembangkan di atas kawasan hutan, termasuk pelepasan hutan seluas 486.939 hektare. Lebih dari 50 persen atau 265.208 hektare di antaranya merupakan hutan alam. 

Menurut Musdalifah, kawasan tersebut direncanakan untuk pengembangan kebun tebu etanol, cetak sawah baru, dan perkebunan sawit untuk mendukung program biodiesel B50. Di dalamnya terdapat sedikitnya 24 kampung masyarakat adat yang berpotensi kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupannya.

Berdasarkan analisis Walhi, PSN Merauke telah menyebabkan pembukaan sekitar 40 ribu hektare hutan alam hingga awal Juli 2026. Deforestasi akibat proyek tersebut diperkirakan mencapai 695.315 hektare. 

“Data tersebut menunjukkan bahwa pembukaan kawasan hutan masih menjadi bagian dari strategi pembangunan pangan dan energi nasional,” kata Musdalifah.

Musdalifah mendesak pemerintah untuk segera mengoreksi kebijakan energi dan pangan berkaitan dengan pengumuman dari Hashim. Data Walhi mengungkap, saat ini terdapat sekitar 3,69 juta hektare alokasi ruang untuk food estate, dengan sekitar 1,57 juta hektare berada di dalam kawasan hutan. Sedikitnya lima proyek food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua juga gagal mencapai target yang dijanjikan.

Proyek food estate yang dikembangkan sejauh ini juga meninggalkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, serta menghilangkan wilayah kelola rakyat dan menyimpan risiko bencana ekologis, kata Musdalifah. 

"Bagi kami pernyataan saja tidak cukup untuk menunjukkan komitmen untuk tidak membuka hutan untuk sawah, lebih dari itu, pemerintah harus menyusun kebijakan secara partisipatif untuk melindungi hutan dari proyek-proyek pangan dan energi skala besar,” ujar Musdalifah. 

“Misalnya, bagaimana pengaturan moratorium berbasis pemulihan selama 20 tahun harusnya diatur dalam UU Kehutanan yang tengah direvisi. Norma hukum dan kebijakan saja sering tidak dijalankan oleh pemerintah, apalagi hanya pernyataan seperti itu,” ujarnya.