Pemerintah Berencana Setop Buka Hutan untuk Cetak Sawah di Papua

BETAHITA.ID - Pemerintah Indonesia mengumumkan akan menghentikan ekspansi proyek kawasan pangan dan energi Food Estate di Papua, dan akan mengalihkan seluruh pengembangan proyek tersebut di masa depan ke lahan terdegradasi. 

Dalam dua pengumuman yang disampaikan di Indonesian Sustainability Forum di Jakarta, Selasa (6/10), Utusan Khusus Presiden Untuk Iklim dan Energi Hashim Djodjohadikusumo, serta Utusan Khusus Presiden untuk Multilateralisme dan Perdagangan Internasional, Mari Pangestu, menyatakan bahwa Indonesia akan mengalihkan proyek padi maupun tebu ke lahan terdegradasi.

“Berkat keberhasilan (swasembada beras) yang telah dicapai, pemerintah Indonesia ingin mengumumkan bahwa pemerintah berpandangan tidak perlu lagi memperluas budidaya padi ke kawasan hutan,” kata Hashim saat memberikan pidato dalam acara tersebut, Selasa, 6 Oktober 2026.  

“Target program 2 juta hekatre tersebut telah tercapai tanpa harus menanam di lahan seluas 2 juta hektare. Penanaman telah dilakukan di lahan rawa di Papua dan Kalimantan,” kata Hashim. 

“Kami kembali menegaskan bahwa pemerintah merasa tidak perlu lagi memperluas areal budidaya padi di kawasan hutan sebagaimana yang diumumkan beberapa tahun lalu,” ujarnya. 

Menurut Hashim, kebijakan tersebut diambil setelah Indonesia mencapai swasembada beras. Dia mengklaim pemerintah memiliki stok beras sebanyak 5,3 juta ton, tiga tahun lebih awal dari target 2029. Kebijakan tersebut juga didukung oleh sejumlah insentif, termasuk peningkatan subsidi dan penurunan harga pupuk bagi petani, ujarnya. 

“Program yang akan jalankan adalah intensifikasi; kami tidak akan melakukan ekstensifikasi,” ujarnya. 

Tigor Hutapea, staf advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengatakan, program cetak sawah masih berjalan di kawasan PSN Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Papua Selatan. 

Dia juga menyoroti kebijakan sebelumnya. Pada 2025, Menteri Kehutanan mengubah status dan melepaskan sekitar 451.000 hingga 486.939 hektare kawasan hutan di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi menjadi kawasan bukan hutan untuk program pelat merah tersebut. 

“Sebelumnya Menteri Kehutanan sudah melepaskan status hutan untuk pengembangan sawah dan energi. Pernyataan Hashim tidak membangun di kawasan hutan bisa jadi benar, karena sudah ada sekitar 1 juta hektare yang status hutannya dilepaskan. Kecuali ada tindakan mengembalikan statusnya,” kata Tigor.

Sementara itu pendiri sekaligus CEO Mighty Earth Glenn Hurowitz menyebut pengumuman tersebut sebagai kemenangan yang sangat berarti secara global bagi alam, iklim, dan masyarakat lokal Indonesia. 

“Hari ini, Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan yang sangat penting bagi alam dan iklim dalam skala global dengan menghentikan deforestasi demi pengembangan sektor pangan dan energi,” kata Hurowitz. 

“Keputusan ini memperbarui peran kepemimpinan Indonesia dalam menunjukkan cara memperluas sektor pertanian sembari tetap melestarikan alam. Meskipun Mighty Earth dan para mitra akan terus memantau pelaksanaannya, kami optimistis akan potensi keputusan ini dalam mendorong transisi berkelanjutan menuju pertanian yang ramah lingkungan dan pelestarian alam,” ujarnya.