Listrik di Sumatera Byar-pet Pertanda Jaringan Perlu Transformasi

BETAHITA.ID - Pemadaman listrik total yang berkali terjadi di Sumatera beberapa bulan lalu merupakan pertanda bahwa Indonesia perlu melakukan penguatan atau transformasi jaringan listrik. Demikian menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), yang kemudian menawarkan empat solusi yang bisa diterapkan sebagai upaya penguatan atau transformasi jaringan listriknya.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera menunjukkan adanya masalah yang lebih besar daripada sekadar kurangnya kapasitas pembangkitan. Masalah dimaksud termasuk kerentanan dalam topologi fisik jaringan transmisi, sistem proteksi, dan fleksibilitas operasi, serta kemampuan pemulihan sistem. 

"PT PLN (Persero) melaporkan bahwa kejadian ini disebabkan oleh penurunan frekuensi, generator trip (pemutusan otomatis pembangkit), dan pemadaman berantai (cascading outage),” kata Fabby, dalam webinar bertajuk “Independent Transmission Company: A Constitutionally Compatible Model for Financing Indonesia’s Grid” yang diselenggarakan oleh Client Earth, IESR, dan Climate Policy Initiative pada Kamis (24/9/2026). 

Saat itu, lanjut Fabby, jaringan transmisi listrik memang sempat tersambung kembali selama sekitar dua jam. Pemutusan transmisi kembali terjadi dan penyebab pastinya tidak diketahui secara pasti, namun yang jelas saluran tersebut mengalami kerusakan. 

Walaupun PLN mengklaim mampu menyambungkan kembali saluran transmisi tersebut dalam waktu dua jam yang tergolong cepat, pembangkit listrik termal membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 jam mulai dari tahap start-up hingga beroperasi penuh, sehingga proses pemulihan menjadi lebih lambat. 

Akibatnya, baru setelah dua hari, tepatnya pada 24 Mei, PLN berhasil memulihkan sebagian besar gardu induk dan gardu-gardu tambahan lainnya. Bila ditotal, butuh waktu sekitar tiga hari hingga sistem pulih sepenuhnya dan konsumen dapat kembali menikmati aliran listrik. 

Tak hanya itu, pada 4 Juni, hujan deras dan angin kencang dilaporkan menyebabkan kerusakan fisik pada 12 menara transmisi di Sumatera Utara. Tiga menara roboh dan dua lainnya bengkok di koridor transmisi 275 kilovolt Galang-Simangkuk. 

Sementara itu, enam menara roboh dan satu lainnya bengkok di jalur 150 kilovolt Tebing Tinggi-Serotan. PLN kemudian melakukan pemadaman bergilir, dengan durasi sekitar tiga hingga empat jam per periode dan potensi frekuensi satu atau dua kali sehari, selama proses pemasangan menara darurat berlangsung. 

Fabby menuturkan, dua insiden ini menunjukkan model kegagalan yang berbeda berdasarkan karakteristik kejadiannya. Insiden Mei pada dasarnya berkaitan dengan keamanan sistem dan kegagalan berantai (cascading failure), di mana terputusnya satu jalur memicu pemadaman total pada sistem kelistrikan Sumatera yang berdampak luas di sebagian besar wilayah provinsi tersebut. 

Empat solusi penguatan jaringan listrik

Sebaliknya, insiden Juni merupakan kegagalan aset yang disebabkan oleh faktor iklim. Oleh karena itu, imbuh Fabby, berdasarkan dua peristiwa itu, upaya penguatan atau transformasi jaringan listrik memerlukan empat solusi. 

Pertama, Indonesia harus menjadikan ketahanan iklim sebagai kriteria wajib dalam perencanaan jaringan listrik. Adaptasi iklim harus beralih dari sekadar tambahan aspek teknis menjadi setara dengan aspek prakiraan beban dan keandalan sistem N-1. 

Kabar baiknya, PLN telah menyusun kerangka kerja yang disebut Pedoman Infrastruktur Tahan Iklim (Climate Resilient Infrastructure Guidelines) serta melakukan penilaian risiko dan adaptasi terhadap iklim dan bencana, namun hal ini masih sebatas proyek percontohan. 

Ini menunjukkan bahwa mereka mengakui banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan sambaran petir sebagai risiko material bagi jaringan transmisi. Langkah selanjutnya adalah benar-benar menerapkan hasil pembelajaran tersebut atau mengaplikasikan pendekatan itu secara sistematis pada seluruh aset transmisi milik PLN. 

“Selain itu, untuk setiap koridor kritis bertegangan 500 kV, 275 kV, atau 100 kV, PLN perlu menetapkan indeks kerentanan iklim dan indeks kekritisan berbasis geospasial," ujar Fabby. 

Fabby menjelaskan, indeks ini menggabungkan data proyeksi sistem, angin, banjir, tanah longsor, erosi, petir, serta risiko kebakaran lahan yang kini juga kita hadapi, beserta konsekuensi kegagalan aset yang mungkin timbul. Kemudian, aset-aset tersebut diperingkat berdasarkan indikator energy not served (energi yang tidak tersalurkan), bukan sekadar indikator ‘H’ yang sederhana. 

"Saat ini, mereka hanya menggunakan indikator ‘H’, namun faktor iklim belum dimasukkan ke dalamnya. Ini adalah salah satu hal yang perlu dilakukan,” katanya

Poin kedua, menurut Fabby, adalah membangun redundansi dan tulang punggung transmisi yang lebih kuat. Dalam sistem PLN saat ini, Sumatra sangat bergantung pada koridor panjang yang membentang dari utara ke selatan mulai dari Lampung hingga Aceh, mencakup Sumatra Utara dan Aceh. 

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 sebenarnya telah mengakui masalah ini. PLN merencanakan penambahan jaringan transmisi sepanjang sekitar 11.200 circuit-kilometer di Sumatra, sebagai tambahan dari sekitar 23.700 circuit-kilometer yang sudah ada pada 2024. Porsi Sumatera sendiri mencakup sekitar seperempat dari total rencana transmisi baru dalam RUPTL tersebut. 

Dalam konteks Sumatera, lanjut Fabby, penyelesaian dan penguatan tulang punggung transmisi 500 kV sangatlah penting. RUPTL menetapkan jaringan 500 kV sebagai kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada koridor transmisi 275 kV yang ada saat ini serta meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. 

Ia bilang, proyek 500 kV ini sebenarnya sudah direncanakan sejak 2014 dan awalnya ditargetkan rampung pada 2019, namun sempat tertunda. Akibatnya, saat ini Sumatera masih bergantung pada satu jalur transmisi 275 kV saja. 

Solusi ketiga adalah perlunya transformasi jaringan listrik Indonesia dari jaringan pasif menjadi smart grid (jaringan cerdas) yang dikendalikan secara aktif. Namun, sejauh ini konsep smart grid sering kali hanya dikaitkan dengan smart meter; padahal, cakupannya harus lebih luas daripada sekadar itu. 

RUPTL telah mengamanatkan integrasi smart grid, sistem penyimpanan energi pumped-hydro, serta teknologi High-Voltage Direct Current (HVDC) berskala besar. PLN memperkirakan kebutuhan investasi smart grid mencapai sekitar USD5 miliar hingga 2034, yang menunjukkan besarnya kebutuhan investasi tersebut. 

Tujuannya adalah beralih dari sekadar merespons pemadaman setelah terjadi, menjadi mampu memprediksi beban berlebih (overload) dan ketidakstabilan sistem beberapa menit atau jam sebelumnya. Terlebih lagi, dengan adanya kebutuhan untuk mendistribusikan sumber energi melalui program tenaga PLTS 100 GW, pembangunan smart grid menjadi suatu keharusan. 

Bersamaan dengan itu, Indonesia perlu menciptakan arsitektur fleksibilitas yang jelas, yang mencakup sistem penyimpanan energi, layanan penunjang (ancillary services), dan demand response (pengaturan respons permintaan). Solusi terakhir ini mungkin merupakan perubahan mendasar yang paling penting. 

Fabby mengungkapkan, saat ini jaringan listrik PLN beroperasi sesuai dengan aturan jaringan (grid code). Aturan tersebut telah menetapkan ketentuan mengenai pengendalian frekuensi dan persyaratan cadangan, termasuk apa yang disebut sebagai cadangan berputar (spinning reserve). 

Ketentuan ini mencakup persyaratan cadangan yang setidaknya setara dengan kapasitas unit pembangkit terbesar yang terhubung, serta kriteria cadangan lebih luas yang dikaitkan dengan unit terbesar tersebut dan margin keandalan. 

Menurut Fabby, margin cadangan PLN saat ini adalah 30%, yang berarti sebenarnya terdapat kapasitas cadangan yang tersedia. Meskipun demikian, penyediaan layanan ini masih dilakukan melalui pembangkitan yang diatur secara terpusat (centrally dispatched generation), bukan melalui kerangka pengadaan terbuka yang melibatkan generator baterai, permintaan fleksibel (flexible demand), dan sebagainya. 

"Hal ini membedakan pasar Indonesia dari pasar di negara lain seperti Inggris, misalnya, yang cadangan semacam itu disediakan melalui mekanisme pengadaan," katanya. 

Fabby mengatakan, dalam praktik di berbagai negara, margin cadangan tidak hanya disediakan oleh pembangkit listrik, tetapi kini juga melalui sistem penyimpanan energi baterai dan permintaan fleksibel. Inilah yang disebut sebagai layanan penunjang (ancillary services), yang saat ini belum tersedia di Indonesia. 

Oleh karena itu, Indonesia perlu menetapkan mekanisme pengadaan yang kompetitif untuk produk-produk terpisah, seperti respons frekuensi cepat (fast frequency response), respons frekuensi primer, regulasi sekunder, cadangan berputar (spinning reserve), daya reaktif, dan sebagainya. 

Semua ini merupakan layanan yang dapat disediakan, namun memerlukan infrastruktur serta melibatkan biaya. Fabby menyoroti bahwa tarif listrik Indonesia saat ini tidak secara khusus mencakup layanan-layanan tersebut. Margin cadangan PLN tidak mendapatkan kompensasi yang memadai, sehingga menimbulkan masalah keuangan bagi perusahaan. 

"Pembiayaan transmisi sebenarnya menuntut adanya reformasi pada layanan transmisi itu sendiri, yang pada gilirannya mengarah pada reformasi tarif listrik untuk mencakup seluruh layanan yang dapat disediakan oleh sistem transmisi. 

Terakhir Fabby menegaskan, bahwa Indonesia membutuhkan sistem transmisi yang tangguh, yang mengintegrasikan aset tahan iklim, kendali cerdas, serta sistem penyimpanan, pembangkitan fleksibel, respons permintaan, dan pengadaan layanan penunjang. Kombinasi dari semua elemen ini, menurut Fabby, menciptakan ketahanan jaringan listrik yang memungkinkan untuk menghadapi peristiwa ekstrem di masa depan, seperti kejadian yang melanda Sumatera pada Mei dan Juni lalu.