Karhutla Lepas 31 Juta Ton Karbon, FOLU Net Sink Terancam Gagal

BETAHITA.ID - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 kembali menjadi sumber emisi karbon dioksida (CO2) dalam skala besar. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melakukan perhitungan emisi dari karhutla yang terjadi. Estimasi emisi dari vegetasi yang terbakar sepanjang Januari hingga awal September 2026 mencapai sekitar 31 juta ton CO2. 

Emisi dari karhutla ini setara dengan hampir seluruh emisi gas rumah kaca tahunan Kuba, negara dengan populasi sekitar 11,3 juta jiwa, mencakup seluruh sektor energi, transportasi, industri, dan pertanian mereka selama satu tahun penuh.

Sementara itu, berdasarkan deteksi panas satelit Copernicus, emisi karhutla jauh lebih besar, mencapai 65,18 Mt C atau setara sekitar 239 juta ton CO2. Artinya, 239 juta ton CO₂ setara dengan seluruh emisi bahan bakar fosil tahunan Kazakhstan, mencakup pembangkit listrik batu bara, industri, transportasi, dan seluruh aktivitas ekonomi negara tersebut selama satu tahun penuh.

Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi, Patria, mengatakan bahwa besarnya pelepasan emisi ini memperlihatkan kontradiksi serius dalam komitmen iklim Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030. Pemerintah menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) mampu menyerap emisi lebih besar daripada emisi yang dilepaskannya pada 2030. 

"Namun, ketika hutan, lahan, dan gambut terus terbakar, karbon yang seharusnya tersimpan justru kembali dilepaskan ke atmosfer,” kata Patria, Selasa (8/9/2026).

Menurut Patria, bagaimana mungkin Indonesia dapat mencapai FOLU Net Sink jika pada saat yang sama puluhan hingga ratusan juta ton CO2 terus dilepaskan dari karhutla. Setiap kebakaran berarti karbon yang seharusnya tersimpan di dalam ekosistem dilepaskan kembali ke atmosfer. 

"Ini bukan sekadar persoalan penanggulangan kebakaran, tetapi persoalan kredibilitas komitmen iklim Indonesia,” katanya.

Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan bahwa FOLU Net Sink 2030 ditargetkan dicapai melalui sejumlah intervensi, termasuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan sekuestrasi karbon, serta pengurangan emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut. Namun, karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa salah satu sumber emisi utama sektor FOLU tersebut belum berhasil dikendalikan.

Uli menjelaskan, FOLU Net Sink sebenarnya telah gagal sejak disusun. Logika FOLU yang masih memberikan kuota besar bagi perubahan hutan menjadi konsesi bisnis berkorelasi dengan karhutla yang terus terjadi. Merujuk data SiPongi+ misalnya, Emisi CO2 dari kebakaran hutan dan lahan tercatat sebesar 53.527.407 ton CO2 pada 2024, kemudian meningkat menjadi 56.204.535 ton CO2 pada 2025. 

"Artinya, terjadi peningkatan sekitar 2,7 juta ton CO2 dalam satu tahun. Kondisi ini menunjukkan kontradiksi mendasar, pemerintah menargetkan peningkatan penyerapan karbon, tetapi belum berhasil menghentikan pelepasan karbon dari ekosistem yang sama,” kata Uli Arta.

Bagi Walhi, karhutla harus ditempatkan sebagai persoalan utama kebijakan iklim Indonesia. Pemerintah harus memastikan pencegahan dilakukan berdasarkan risiko, terutama pada ekosistem gambut dan kawasan yang berulang kali terbakar, sekaligus menghentikan tata kelola yang membuat kawasan penyimpan karbon semakin rentan terhadap kebakaran. 

Perlindungan dan restorasi gambut harus ditempatkan sebagai bagian inti dari strategi FOLU, bukan hanya menjadi agenda ketika kebakaran telah terjadi.

Pada saat yang sama, pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap konsesi dan menegakkan hukum terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan atau membiarkan terjadinya karhutla. 

Integrasi kebijakan iklim dengan tata ruang dan perizinan juga mutlak dilakukan agar kebijakan pemanfaatan lahan tidak justru menghasilkan pelepasan emisi yang bertentangan dengan target FOLU Net Sink. Upaya tersebut harus berjalan bersama dengan penguatan peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga dan memulihkan ekosistem yang rentan terbakar.

Menurut Patria, keberhasilan FOLU Net Sink 2030 tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak karbon yang diklaim berhasil diserap, tetapi juga dari seberapa jauh pemerintah mampu menghentikan karbon yang terus dilepaskan.

Uli menambahkan, karhutla 2026 menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai. Selama hutan dan gambut masih terus terbakar, jutaan ton emisi masih dilepaskan, dan sumber pelepasan tersebut tidak dihentikan, maka komitmen FOLU Net Sink 2030 patut dipertanyakan. 

"Indonesia tidak bisa mengklaim diri menuju net sink dengan membiarkan ekosistem penyimpan karbon terus menjadi sumber emisi,” ucap Uli.