Solidaritas Antiasap Serukan Bantuan Internasional

BETAHITA.ID - Karhutla yang kian membesar sejak pertengahan 2026 telah mengancam kehidupan makhluk hidup, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kelompok masyarakat sipil serukan bantuan internasional karena menilai pemerintah gagal melindungi masyarakat, satwa, dan ekosistem karena karhutla. 

Inisiatif Solidaritas Publik Anti Asap Karhutla (ISPA) menyerukan solidaritas dan bantuan darurat untuk mengatasi karhutla di Indonesia. Seruan ini mereka layangkan kepada organisasi kemanusiaan, organisasi HAM dan lingkungan, lembaga PBB, pemerintah negara lain, serta jaringan masyarakat sipil internasional. 

Mereka menyebutkan krisis asap beracun dan kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) di Indonesia telah mengancam kehidupan makhluk hidup, kesehatan dan keselamatan masyarakat. 

Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Edy K Wahid, menyebutkan krisis ini menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut yang berulang, memadamkan api dengan cepat, melindungi masyarakat dari asap, dan memberikan bantuan kesehatan yang memadai.

“Kami mendesak bantuan internasional,” ucapnya pada Senin (7/9/2026).

Karhutla gambut terus berulang dari tahun ke tahun padahal negara memiliki aparat, anggaran, teknologi dan kewenangan untuk mencegah dan menangani karhutla. 

Sementara penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut belum memberikan efek jera. 

Selain YLBHI, aliansi ini juga terdiri dari Trend Asia, Greenpeace Indonesia, Walhi Kalteng, Walhi Kalbar, Walhi Kalsel, LBH Samarinda, Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, dan Auriga Nusantara. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Greenpeace Indonesia menunjukkan sekitar 37,9 juta orang di delapan provinsi telah terdampak karhutla gambut dalam kurun satu bulan terakhir hingga 4 September 2026. 

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba, menyebutkan kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Kalimantan Barat saja tercatat sekitar 165.747 kasus. Jutaan orang lainnya menjalani hidup dengan menghirup udara berbahaya dari asap kebakaran.

“Masyarakat berhak hidup, bernapas dengan udara yang bersih, mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari bahaya lingkungan. Anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat yang memiliki masalah pernapasan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Hal ini menjadikan isu karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan; ini juga masalah kebijakan publik, kemanusiaan, dan hak asasi manusia,” ucapnya.

Sistem Pemantauan Karhutla milik Kementerian Kehutanan (Sipongi) menunjukkan indikasi luas kebakaran di Indonesia pada periode Januari-Juni 2026 mencapai 202.010,96 hektare, meningkat 366 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kabut asap atas karhutla ini telah mencapai Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Analisis Trend Asia berdasar data dari BPS periode 2024-Juli 2026 menunjukkan sebagian karhutla biang kabut asap itu terjadi di atas lahan korporasi yang menghasilkan setidaknya 11 komoditi dan mengalir serta dikonsumsi di 169 negara. 

“Industri yang bertanggung jawab atas malapetaka ini diantaranya perkebunan kelapa sawit, pulp dan paper, pertambangan, dan industri kehutanan,” ungkap Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry. 

Juru Kampanye Auriga Nusantara, Vicky Soerjono, menyebutkan karhutla tidak hanya berdampak pada masyarakat melainkan juga habitat satwa ikonik. Data Mapbiomas Fire yang dikembangkan lembaganya mencatat 11.442 hektar habitat spesies ikonik turut terbakar. Kebakaran ini pun juga berdampak pada vegetasi-vegetasi yang bernilai tinggi bagi ekosistem.

“Hal ini semakin menjadikan karhutla isu yang sangat serius karena berdampak pada berbagai sektor,” ungkapnya.

Sementara bantuan internasional yang mereka desak adalah bantuan medis, penyelamatan satwa, bantuan pemadaman api, dan pemulihan korban.