Pesisir Sumatera Kian Rusak oleh Kejahatan Lingkungan

BETAHITA.ID - Kelompok aktivis di Sumatra mencatat penegakan hukum tak mampu mencegat dampak kejahatan lingkungan. Sementara kerusakan lingkungan kian merenggut ruang hidup masyarakat pesisir.  

Masyarakat pun turut menanggung dampak ekonomi, penurunan hasil tangkapan ikan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka. Selain itu hanya ancaman krisis iklim dan penyempitan daratan tetap abadi. 

Temuan Kanopi Hijau operasional PLTU Batubara di Bengkulu meracuni perairan melalui tumpahan material bongkar muat dan tumpukan batubara (stockpile). 

Kolam pelabuhan, yang dulunya rimbun oleh bakau dan menjadi daerah tangkap nelayan tradisional kini tercemar batu bara. Tumpahan material ini mengendap menjadi lumpur batubara pekat yang menjalar hingga ke pusat penyandaran perahu nelayan dengan radius mencapai ± 2,33 kilometer. Alhasil habitat kepiting bakau hancur dan nelayan hanya menemukan sisa-sisa kulit kepiting yang mati mengering di dasar kolam berlumpur hitam. 

Temuan lainnya, terdapat 157 Hektar mangrove dibabat demi sawit di dalam kawasan Cagar Alam (CA) Pasar Ngalam Seluma. Investigasi Kanopi Hijau menunjukkan aktor utama kejahatan lingkungan ini adalah warga lokal setempat yang berperan sebagai pemodal. Ia membabat mangrove untuk kemudian menjual lahan tersebut kepada masyarakat. 

Oknum tersebut bahkan mendesak pihak pemerintah desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas lahan cagar alam yang dirusak. Dampaknya, ekosistem muara yang rusak membuat nelayan kesulitan menangkap kepiting bakau dan ikan, memicu penurunan drastis pada pendapatan harian mereka. 

Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar mengatakan, Pantai Barat Sumatera dengan panjang tidak kurang 1.700 Km, adalah kawasan yang paling rentan mendapatkan dampak dari krisis iklim. 

“Laju abrasi yang tinggi dimana dengan rerata 1 - 4 meter/ tahun, sementara kawasan pesisir termasuk juga ke dalam kawasan permukiman. Krisis iklim bukan hanya mengancam sumber penghidupan berupa sumber daya laut dan pesisir akan juga tempat tinggal,” kata Ali.  

Kondisi serupa terjadi di Teluk Lampung, Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) menemukan dugaan pelanggaran lingkungan di kawasan pesisir merajalela. Warga Desa Tarahan,terus mengeluhkan pembuangan limbah industri, termasuk kasus tumpahan solar yang terjadi sejak tahun 2023. Kondisi ini menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun dan habitat ikan rusak. 

Belum lagi aktivitas kapal berukuran besar yang menggunakan trawl beroperasi di luar jalur penangkapan, hingga memasuki ruang tangkap nelayan kecil. Aktivitas tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu mata pencaharian nelayan, tetapi juga menimbulkan tekanan terhadap sumber daya dan ekosistem laut. 

Ironisnya, hingga kini aparat berwenang belum berhasil menangkap satu pun pelaku kejahatan tersebut.  

"Sampai saat ini tidak ada penegakan hukumnya, baik itu dari pemerintah daerah setempat. Padahal kondisi masyarakat semakin terjepit," kata Ketua YKWS Febri .  

Sementara itu temuan LBH Padang di PLTU Teluk Sirih di Padang berdampak buruk pada nelayan bagan, nelayan pancing, dan pembudidaya ikan di Teluk Kabung Tengah. 

Terminal BBM milik Pertamina di Teluk Kabung Tengah, juga memiliki imbas serupa.  

"Kini nelayan mengeluhkan sulitnya mencari ikan. Kebutuhan modal melaut yang dahulu sekitar Rp400 ribu–Rp800 ribu kini dapat mencapai Rp1,5 juta–Rp5 juta, sementara hasil tangkapan tidak selalu mampu menutup biaya tersebut," kata Habib dari LBH Padang.   

Temuan lain di Sibolga, hasil survei kedua Wilayah di Kelurahan Pasar Belakang dan Sibolga Ilir khususnya, 90 persen nelayan mengeluhkan menurunnya hasil tangkapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, perubahan cuaca ekstrim di pesisir laut Sibolga dan Tapanuli Tengah. Saat ini cuaca susah diprediksi sehingga nelayan susah melaut. 

Faktor lainnya diduga disebabkan oleh limbah perusahaan seperti limbah pendingin Depot Pertamina, limbah perusahaan (PT. Asahi, PT. Horizon, PT, ASL dan PLTU.) Dari hasil survei 70-80 persen nelayan mengungkapkan sumber limbah berasal dari PLTU Labuan Angin Sibolga. 

Pencemaran ini menyebabkan menjauhnya populasi ikan dan berdampak pada hasil tangkap nelayan, sehingga beberapa nelayan memilih untuk menjadi Anak Buah Kapal (ABK).  Keresahan nelayan tersebut sampai saat ini belum mendapat tindakan dari pihak terkait.