Target 100 GW PLTS Butuh Sinkronisasi Kebijakan Ketenagalistrikan

BETAHITA.ID - Ambisi Indonesia untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW), dengan perkiraan kebutuhan investasi hingga USD73 miliar, mendapat perhatian dari kalangan kelompok masyarakat sipil. Peneliti Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menganggap proyek tersebut butuh perencanaan kelistrikan nasional terpadu yang transparan, dengan target yang konsisten serta daftar proyek yang jelas dan dapat diprediksi. 

Menurut Randi Bachtiar, Energy Finance Specialist IEEFA, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia dapat mengukur kemajuan pembangunan secara konsisten sekaligus memobilisasi pembiayaan dan menggaet investor untuk menanamkan modal.  

Randi mengatakan, studi terbaru IEEFA bertajuk ‘Indonesia’s electricity planning framework needs a single, transparent benchmark’ menyoroti perbedaan target pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional yang tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan kontrak kinerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PLN. 

Sebagai contoh, PLN melaporkan penambahan jaringan transmisi sepanjang 2.317 kilometer sirkuit (kms) pada 2025, setara dengan 26% dari target 8.756 kms dalam RUPTL 2025-2034. Namun jika dibandingkan dengan kontrak kinerja yang hanya menetapkan target 2.070 kms, realisasi tersebut menyentuh 112%. 

Randi mengatakan, perbedaan juga terlihat pada proyeksi investasi ketenagalistrikan, yang diperkirakan sebesar USD14,3 miliar (setara Rp244,7 triliun) dalam RUPTL, dibandingkan USD3,1 miliar mengacu laporan kinerja ESDM. PLN melaporkan realisasinya mencapai USD4,63 miliar, yang setara 149% dari target ESDM, namun hanya 32% dari proyeksi RUPTL.  

“Hal tersebut menghasilkan penilaian yang berbeda mengenai kemajuan pelaksanaan dan memunculkan kesimpulan yang saling bertentangan. Karena itu, Indonesia membutuhkan satu kerangka perencanaan dan pelaksanaan yang transparan untuk menyelaraskan target RUPTL, target kinerja tahunan, dan daftar proyek PLN," katanya, pada Kamis (1/10/2026). 

Randi menawarkan, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun scorecard implementasi RUPTL yang dapat diakses publik, yang mencatat target resmi, status pengadaan, target operasi komersial, serta setiap perubahan jadwal proyek. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas serta memberikan kepastian yang lebih tinggi bagi investor. 

Randi bilang, keselarasan perencanaan ini semakin mendesak dengan ambisi PLTS 100GWp pada 2029. Pasalnya, RUPTL 2025-2034 hanya menargetkan penambahan pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 42,6GW dan 10,3GW storage, jauh dari ambisi yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, dengan kapasitas terpasang di awal tahun baru 1,5GWp (gigawatt peak), Indonesia butuh mengakselerasi peningkatan kapasitas PLTS lebih dari 60 kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun untuk mencapai 100GWp. 

“Target 100GWp membutuhkan perubahan signifikan dalam RUPTL, termasuk perubahan perencanaan pembangkitan, transmisi, storage, pengadaan, pembiayaan, serta integrasi PLTS terdistribusi dan PLTS atap. RUPTL 2025-2034 hanya mengalokasikan kapasitas PLTS atap 3 GW, yang menunjukkan kesenjangan antara perencanaan yang berlaku dan skala program PLTS 100 GWp yang baru diluncurkan pemerintah pada Agustus 2026,” ujar Randi.  

Randi melanjutkan, dari sisi investasi, program PLTS 100GWp diperkirakan membutuhkan pendanaan hingga USD73 miliar dalam waktu tiga tahun, dengan rata-rata investasi per tahun sebesar USD24 miliar. Pendanaan tersebut sekitar 15 kali lipat dari realisasi investasi pembangkit sepanjang 2025. 

Hal ini berarti Indonesia perlu memobilisasi modal dalam jumlah besar, baik dari swasta maupun lembaga pembiayaan agar tidak bergantung pada pendanaan pemerintah di tengah ruang fiskal yang terbatas. Adapun untuk menggaet investasi swasta, sambung Randi, dibutuhkan kejelasan daftar proyek yang dapat diprediksi dan jadwal pengadaan yang jelas, sehingga akan memudahkan dalam menyusun perencanaan anggaran. 

"Kepastian tersebut juga memungkinkan pengembang dan pemberi pinjaman menyiapkan investasi dan pembiayaan sejak awal. Selain itu, dukungan pemerintah melalui mekanisme tarif, akses terhadap lahan milik negara, dan pembiayaan lunak dapat meningkatkan kelayakan proyek untuk memperoleh pembiayaan (bankability),” ucap Randi.