Deklarasi Jakarta Usung 8 Langkah Percepatan Zero Waste

BETAHITA.ID - Berbagai pihak mulai dari pemerintah, peneliti, organisasi masyarakat sipil, praktisi, pekerja sampah, hingga komunitas Asia Pasifik bersama-sama menyerukan delapan langkah untuk percepatan transisi zero waste. Seruan tersebut tertuang dalam Deklarasi Jakarta 2026, Form Organic Waste to Climate Action in a Just Zero Waste Transition for Asia Pasific, yang disahkan pada penutupan Kongres Regional Kedua tentang Organik dan Perubahan Iklim di Jakarta, pada Kamis (24/9/2026).

Delapan seruan tersebut mencakup pencegahan sampah pangan, pengurangan sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA), pengurangan metana dan pembakaran terbuka, perlindungan pekerja sampah dan komunitas, peningkatan pembiayaan iklim, keterlibatan penghasil sampah pangan skala besar, serta perluasan praktik zero waste yang telah terbukti.

Deklarasi Jakarta ini disahkan secara kolektif oleh peserta kongres melalui persetujuan bersama dan simbol zero waste. Dukungan terhadap deklarasi juga dibuka secara daring melalui kode QR agar organisasi dan kelompok lain di Asia Pasifik dapat turut mendukung seruan tersebut.

“Keberhasilan kongres ini tidak diukur dari jumlah diskusi yang kita gelar, tetapi dari apa yang kita lakukan bersama setelah Jakarta,” ujar Rahyang Nusantara, Deputy Director Dietplastik Indonesia, pada Kamis pekan lalu.

Dalam kongres tersebut, Froilan Grate, Asia Pacific Regional Coordinator and Executive Director, GAIA Asia Pacific, mengatakan bahwa kekuatan gerakan zero waste ini bukan hanya terletak pada solusi yang telah dikembangkan, tetapi juga pada orang-orang yang terus menjalankan kerja ini setiap hari, yang sering kali dengan sumber daya dan pengakuan yang terbatas.

Setelah kongres ini berakhir, Froi berharap seluruh pihak bisa menjalin hubungan yang lebih kuat, keberanian yang diperbarui, dan keyakinan bahwa kita tidak bekerja sendirian. Percakapan yang dimulai di sini harus terus berlanjut di kota, organisasi, dan komunitas masing-masing, dengan membawa gagasan yang telah dibagikan dan mengubahnya menjadi aksi sesuai dengan konteks. 

"Kongres ini mungkin berakhir, tetapi kerja dan perjalanan kita bersama terus berlanjut. Sampai bertemu di Kongres Organik berikutnya di Filipina,” ujar Froi.

Pengurangan metana dimulai dari sumber

Diselenggarakan oleh Dietplastik Indonesia, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), dan GAIA Asia Pacific, kongres yang digelar sejak 23 September 2026 ini melanjutkan fondasi yang dibangun melalui Kongres Regional Pertama di Bengaluru, India, pada 2024. Menjelang COP31, kongres ini menjadi ruang untuk mempertemukan pengalaman lokal dengan agenda iklim regional sekaligus mendorong komitmen terhadap Ikrar Metana Daerah (Cities Methane Pledge), untuk mempercepat perubahan dari sistem kumpul-angkut-buang menuju sistem yang mencegah timbulan sampah, memilah sejak sumber, dan mengolah sampah organik sedekat mungkin dari sumber. 

Direktur Eksekutif Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) sekaligus Dewan Pengarah AZWI, David Sutasurya, menuturkan bahwa sampah organik sering kali dipandang sebagai masalah kota semata. Padahal, persoalan ini beririsan dengan keadilan, pangan, dan perubahan iklim. Ketika sampah organik tidak dikelola dan masuk ke TPA, ia akan menghasilkan metana. 

"Sebaliknya, ketika dikelola dari sumber, organik dapat dikembalikan ke tanah dan memperkuat sistem pangan lokal,” ujar David.

Rangkaian diskusi dalam kongres ini menegaskan bahwa pengurangan metana tidak cukup mengandalkan teknologi di hilir, tetapi membutuhkan pemilahan dari sumber, pengelolaan organik terdesentralisasi, pencegahan sampah pangan, keterlibatan pekerja, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan yang berjalan sebagai satu kesatuan.

Para peserta diskusi sepakat emisi metana dari sampah organik tidak dapat dilepaskan dari cara kota mengelola sampahnya. Ketika sisa makanan dan material organik tercampur dan dibawa ke TPA, material tersebut terurai dalam kondisi tanpa oksigen dan menghasilkan metana. Karena itu, pencegahan, pemilahan dari sumber, pengumpulan terpisah, serta pengolahan organik di tingkat komunitas menjadi bagian penting dari strategi pengurangan metana.

Dalam sesi diskusi, Froilan Grate, mengatakan bahwa berbagai solusi tersebut sebenarnya sudah berjalan di berbagai komunitas di Asia. Filipina misalnya, menunjukkan bahwa sistem zero waste tidak harus dimulai dengan teknologi mahal, tetapi dari kemauan politik dan sistem yang berfungsi, dimulai dari rumah tangga, komunitas, hingga pemerintah daerah. 

“Kita tidak kekurangan solusi. Yang dibutuhkan adalah kebijakan, kapasitas, pembiayaan, dan jaringan untuk membuat solusi lokal berjalan dan berkembang,” ujar Froi. 

Pendanaan zero waste masih timpang

Sayangnya aliran pendanaan untuk pengurangan metana di sektor sampah masih timpang. Menurut Tiza Mafira Director of Climate Policy Initiative sekaligus Dewan Pengarah AZWI, sebagian besar pendanaan masih mengarah pada waste to energy (WtE), sementara pengelolaan sampah organik memperoleh porsi yang jauh lebih kecil. Padahal, pengalihan sampah organik dari TPA dapat menawarkan biaya investasi (CAPEX) dan operasional (OPEX) yang lebih rendah, termasuk dibandingkan WtE.

“Lebih dari 90 persen pendanaan metana untuk sektor sampah mengalir ke proyek WtE, sementara hanya sekitar 1 persen yang mengalir ke pengelolaan sampah organik," ujar Tiza. 

Tiza memandang perlunya penguatan pendanaan untuk memperluas sistem, bukan hanya pilot project. Solusi zero waste yang dipimpin secara lokal membutuhkan dukungan jangka panjang, sesuai dengan hirarki pengelolaan sampah.

Tak hanya itu, keterbatasan akses terhadap pembiayaan membuat banyak inisiatif lokal sulit berkembang meskipun telah berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sistem desentralisasi juga menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan konvensional karena skala usaha kecil, keterbatasan aset, dan pendapatan yang belum selalu dapat diprediksi.

Global Climate Policy Officer GAIA, Yobel Novian Putra menekankan bahwa pembiayaan juga harus mengakui peran pekerja sampah dan komunitas dalam sistem tersebut. Sebab, pekerja sampah tidak hanya berperan dalam pemulihan material yang bernilai ekonomi. Mereka juga dapat menjadi bagian dari layanan pengumpulan dan pengolahan organik yang dibiayai sebagai layanan publik.

"Arus pendanaan untuk solusi pengelolaan sampah saat ini belum sebanding dengan kebutuhan. Bayangkan, sekitar US$4 miliar hanya dialokasikan untuk waste-to-energy. Bagaimana jika sebagian pendanaan itu dialihkan untuk memperkuat sistem zero waste yang dipimpin komunitas?" katanya. 

Zero waste, sambung Yobel, tidak hanya mengurangi sampah dan emisi metana, tetapi juga dapat menghemat biaya pengelolaan, menciptakan manfaat ekonomi, serta memberikan berbagai manfaat sosial dan lingkungan lainnya.

Selain soal pembiayaan, para peserta kongres juga membahas keterkaitan antara kehilangan pangan, pemborosan pangan, sistem pangan, dan perubahan iklim. Urgensi ini sejalan dengan target Indonesia untuk mengurangi food loss and waste (FLW) hingga 70 persen sebelum 2045, sebagaimana dituangkan Bappenas dalam roadmap pengurangan FLW sebagai bagian dari upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Di tingkat praktik, Jody Julian dari Carefood memaparkan upaya menyelamatkan pangan surplus yang masih layak konsumsi dari berbagai sumber, termasuk katering, pasar, supermarket, toko roti, dan petani. Pada 2025, Carefood bersama Yayasan Gita Pertiwi menyelamatkan sekitar 46 ton pangan untuk disalurkan kepada penerima manfaat di berbagai lokasi.

“Kami melakukan ini bukan untuk pemerintah, kami melakukan ini bukan untuk komunitas, tapi kami lakukan bukan hanya ke masyarakat tapi untuk kami sendiri menyelamatkan bumi,” kata Jody.

Pembahasan ini menegaskan bahwa pengurangan sampah organik tidak hanya berlangsung di hilir, tetapi perlu dimulai sejak pangan diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, hingga dikelola ketika tidak lagi dapat diselamatkan. Upaya mencegah kehilangan dan pemborosan pangan menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan organik sekaligus aksi iklim.