Waktu Menyempit Untuk Pulihkan Hutan Dunia: PBB

BETAHITA.ID - Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kesempatan untuk memulihkan hutan dunia kian menyempit, di tengah fakta bahwa hutan sangat penting bagi ketahanan pangan dan ketahanan terhadap darurat iklim. 

Dalam laporan berjudul State of the World’s Forest yang diterbitkan Selasa, 29 September 2026, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat lebih dari 489 juta hektare hutan telah dibuka sejak 1990. Sementara area yang lebih luas lagi mengalami degradasi. Badan PBB tersebut mendesak pemerintah berbagai negara untuk menjadikan pemulihan hutan sebagai prioritas nasional. 

Di sisi lain, laporan tersebut juga mengakui adanya kemajuan terkini dalam upaya perlindungan dan penanaman pohon di seluruh dunia, namun menyatakan bahwa tindakan nyata belum sejalan dengan komitmen yang telah dibuat. 

Selama dua dekade terakhir, berbagai inisiatif tingkat nasional, regional, dan global telah menjanjikan pemulihan lahan seluas lebih dari 1 miliar hektare, namun kenyataannya hanya seperlima dari jumlah tersebut yang sedang dipulihkan. Laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) ini mencatat: "Kemajuan yang dicapai tidak merata dan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan global yang terus meningkat."

Hutan, yang mencakup area seluas 4,14 miliar hektare (sekitar sepertiga dari luas daratan Bumi), menyimpan 714 gigaton karbon dan menjadi habitat bagi hingga 80% keanekaragaman hayati darat dunia. Hutan juga berperan penting dalam mengatur curah hujan dan mengurangi kelaparan, mengingat hampir sepertiga penduduk dunia bergantung pada hutan untuk penghidupan mereka.

Ancaman pun kian meningkat. Setiap tahun, sekitar 127 juta hektare hutan terdampak kebakaran, ditambah dengan kerusakan akibat serangga, penyakit, dan cuaca ekstrem. Hal ini membuat hutan semakin rentan, mengingat adanya tekanan tambahan dari perluasan lahan pertanian, krisis iklim, polusi, serta ekstraksi bahan bakar fosil dan sumber daya lainnya.

"Kesenjangan yang kian melebar antara permintaan dan pasokan berkelanjutan ini menyoroti ketimpangan struktural yang mengancam integritas ekologis sekaligus kelangsungan jangka panjang ekonomi berbasis hutan," demikian bunyi laporan tersebut.

Laporan itu menyebutkan bahwa langkah pemulihan terhadap hutan dan ekosistem terdegradasi lainnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, ketahanan pangan, dan perekonomian—di mana pemulihan lahan seluas 1 miliar hektare diperkirakan mampu menghasilkan manfaat senilai US$1,8 triliun setiap tahunnya.

Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, menyatakan bahwa laporan tersebut “menegaskan bahwa pemulihan hutan dan lanskap bukan sekadar prioritas lingkungan, melainkan investasi strategis bagi sistem pangan-pertanian yang tangguh dan pembangunan perdesaan”.

“Waktu untuk bertindak semakin terbatas; penundaan atau rancangan pemulihan yang kurang tepat akan meningkatkan biaya jangka panjang, memperparah ketimpangan, serta berisiko menjebak lanskap dalam pola pengelolaan yang tidak berkelanjutan,” kata Dongyu.

“Mengingat terus berlangsungnya hilangnya dan rusaknya ekosistem hutan, serta meningkatnya permintaan global akan produk dan jasa berbasis lahan, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan skala upaya pemulihan yang efektif,” ujarnya.