Hotspot di Ekosistem Gambut Meroket 549% pada Juli 2026

BETAHITA.ID - Bulan Juli mencatat lonjakan tertinggi titik panas di kawasan gambut Indonesia. Dalam satu bulan tersebut, jumlah titik api atau hotspot nasional meningkat sebesar 549 persen. Hal ini dinilai sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera bergerak cepat dalam mencegah dan menangani kebakaran yang meluas. 

Pantau Gambut mencatat terdapat lima provinsi dengan peningkatan titik panas yang signifikan sepanjang Juli 2026, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua Selatan, Aceh, dan Riau. 

Kalimantan Barat mencatat jumlah titik panas tertinggi di seluruh Indonesia, sebanyak 4.874 titik. Sementara itu Kalimantan Tengah mengalami lonjakan paling tajam—sebesar 2.156,8 persen—setelah konsisten berada di bawah 200 titik per bulan sejak awal tahun ini. Provinsi tersebut memiliki 2.821 hotspot pada Juli dibandingkan 125 hotspot dibandingkan bulan sebelumnya

Papua Selatan menyusul, dengan kenaikan sebesar 457,5 persen, yakni dari 757 menjadi 4.220 hotspot pada periode yang sama. Adapun Aceh dan Riau menempat posisi keempat dan kelima. 

“Lonjakan titik panas sebesar 549 persen dalam satu bulan merupakan peringatan keras bahwa pendekatan reaktif tidak lagi dapat dipertahankan. Pemerintah tidak boleh terus menunggu api membesar, lalu membiarkan masyarakat menanggung akibat dari pencegahan yang terlambat,” kata Direktur Eksekutif Pantau Gambut Iola Abas, Senin, 10 Agustus 2026. 

Pengkampanye Pantau Gambut Putra Saptian mengatakan, seluruh hotspot yang dianalisis berada pada area kesatuan hidrologis gambut. “Ini harus menjadi perhatian pemerintah karena mengindikasikan meningkatnya risiko kebakaran di wilayah gambut,” kata Putra. 

Ancaman kebakaran di Indonesia diperparah oleh El Niño yang kuat, fenomena pemanasan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di atas kondisi normal, yang menyebabkan wilayah seperti Indonesia mengalami musim panas yang lebih kering dan panjang. 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi kondisi ini bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2027, dengan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus dan September. 

“Dalam kondisi ini, 24,2 juta hektare KHG di seluruh Indonesia perlu menjadi prioritas pemerintah untuk melalui kebijakan pencegahan yang menjaga fungsi hidrologis gambut. Tanpa langkah tersebut, risiko terulangnya krisis kebakaran seperti pada 2015 akan semakin besar,” kata Putra. 

Iola mengatakan, pemerintah harus segera menindaklanjuti tren kenaikan hotspot, dengan menelusuri lokasi dan faktor penyebab rentannya wilayah gambut, termasuk kondisi tutupan lahan, tata air, dan aktivitas di dalam mkonsesi dan kawasan proyek pembangunan. 

“Hasil penelusuran ini harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat pencegahan dan memastikan pemulihan dilakukan di area yang mengalami kerusakan,” katanya. 

Iola mengatakan, masyarakat di berbagai daerah menjadi kelompok pertama dan paling terdampak dari asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dia mendesak agar pemerintah tidak mengorbankan fungsi ekologis gambut demi pembangunan. 

“Memerdekakan gambut berarti memastikan masyarakat tidak terus menanggung biaya dari Keputusan pembangunan yang mengabaikan risiko ekologis. Tidak ada kemerdekaan yang sejati selama asap karhutla masih merampas hak warga untuk bernapas lega,” tutup Iola.