Krisis Iklim Vs. Krisis Orangutan

BETAHITA.ID - Indonesia kembali mendapat peringatan keras tentang masa depan orangutan. Ironisnya, peringatan itu datang bukan dari konflik satwa liar, bukan pula dari laporan pembukaan hutan, melainkan dari dua penelitian ilmiah yang saling melengkapi.

Penelitian pertama, yang dipublikasikan pada 2026 yang berjudul Population status of Sumatran and Tapanuli Orangutan: A comprehensive assessment 2021 - 2023, menghadirkan pembaruan paling komprehensif mengenai kondisi populasi orangutan sumatra (Pongo abelii) dan orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) dalam lebih dari satu dekade. Hasilnya menunjukkan populasi orangutan sumatra di sebaran alaminya kini diperkirakan tinggal 11.694 individu, sementara orangutan tapanuli hanya 716 individu. Dibandingkan dengan survei sebelumnya, populasi orangutan sumatra telah menyusut sekitar 19,5 persen.

Hampir bersamaan, penelitian lain yang berjudul Extreme rainfall further endangers the world’s rarest great ape mengungkap bahwa hanya dalam empat hari hujan ekstrem pada November 2025, sedikitnya 58 orangutan tapanuli diperkirakan mati akibat banjir bandang dan longsor di Bentang Alam Batang Toru. Angka itu setara dengan sekitar 7 persen populasi global spesies tersebut. Para peneliti menyebut peristiwa itu sebagai gangguan pada tingkat kepunahan (extinction-level disturbance), sebuah istilah yang jarang digunakan dalam literatur konservasi karena menunjukkan ancaman yang sangat serius terhadap kelangsungan spesies.

Jika penelitian pertama berbicara tentang tren penurunan populasi, penelitian kedua menunjukkan bagaimana perubahan iklim dapat mempercepat kepunahan dalam hitungan hari. Dan dua penelitian itu sesungguhnya menyampaikan pesan yang sama yaitu, ancaman terhadap orangutan telah berubah. Persoalannya bukan lagi hanya berapa hektare hutan yang hilang setiap tahun.

Selama bertahun-tahun, keberhasilan konservasi diukur dari menurunnya angka deforestasi, bertambahnya luas kawasan konservasi, atau meningkatnya patroli hutan. Semua indikator itu penting, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak lagi cukup menjelaskan mengapa populasi orangutan terus menyusut.

Penelitian tersebut menemukan bahwa kehilangan hutan memang menjadi penjelas utama penurunan populasi. Namun, beberapa meta-populasi mengalami penurunan jauh lebih besar dibandingkan luas hutan yang hilang. Dengan kata lain, masih ada penyebab kematian yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat perubahan tutupan hutan. Peningkatan konflik manusia-orangutan, perburuan, perdagangan ilegal, serta bentuk kematian lain jadi faktor pendorong penurunan populasi orangutan.

Temuan ini semestinya menjadi kritik terhadap cara negara membangun kebijakan konservasi. Selama ini kita relatif piawai menghitung luas hutan yang hilang menggunakan citra satelit. Kita juga semakin baik memperkirakan jumlah populasi satwa liar. Namun, Indonesia belum memiliki sistem yang secara konsisten mencatat mengapa satwa liar mati.

Padahal, dalam konservasi, mengetahui jumlah individu yang tersisa tidak pernah cukup. Yang jauh lebih penting adalah memahami penyebab hilangnya individu tersebut. Tanpa informasi itu, kebijakan akan terus bergerak di permukaan atau bahkan kebijakan hanya akan menggeser dari risiko satu ke risiko lainnya saja. Kita mengetahui gejalanya, tetapi gagal mengobati penyakitnya.

Dalam penelitian terbaru setidaknya 82% orangutan memang berada di kawasan konservasi dan hutan lindung. Namun sekitar 2.204 individu masih hidup di luar kawasan yang memiliki perlindungan formal, termasuk seluruh populasi Tripa.

Angka tersebut memperlihatkan kelemahan mendasar pendekatan konservasi Indonesia yang masih terlalu bergantung pada batas administrasi kawasan. Orangutan tidak mengenal garis taman nasional, hutan lindung, konsesi, ataupun area penggunaan lain (APL). Mereka membutuhkan bentang hutan yang utuh dan saling terhubung. Ketika lanskap dipotong oleh jalan, pertambangan, perkebunan, bendungan, atau infrastruktur lainnya, risiko kepunahan meningkat meskipun sebagian besar kawasan orangutan sumatera masih berstatus "dilindungi". 

Melihat Krisis di Batang Toru

Selama bertahun-tahun, Batang Toru dipandang sebagai benteng terakhir orangutan tapanuli. Namun bentang alam ini juga menjadi ruang yang menanggung berbagai tekanan seperti, fragmentasi habitat, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekstraktif, dan kini semakin sering diterpa cuaca ekstrem. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hujan ekstrem yang diperkuat perubahan iklim memicu longsor yang merusak lebih dari 8.300 hektare habitat orangutan tapanuli. 

Ini adalah pengingat bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan. Ia sudah menjadi ancaman langsung terhadap spesies yang populasinya kecil dan terisolasi seperti orangutan tapanuli. Sayangnya, kebijakan konservasi Indonesia masih berjalan dalam sekat-sekat birokrasi.

Deforestasi ditangani sebagai isu kehutanan. Banjir diperlakukan sebagai urusan kebencanaan. Adaptasi perubahan iklim berada di ranah lingkungan hidup. Perlindungan satwa menjadi tanggung jawab konservasi. Padahal, di lapangan, semua persoalan itu bertemu dalam satu bentang alam yang sama. 

Orangutan tidak mati karena satu penyebab tunggal. Mereka menghadapi akumulasi tekanan yang terus mengancam, seperti habitat yang semakin terfragmentasi, konflik dengan manusia, lemahnya penegakan hukum, pembangunan yang memutus konektivitas, hingga cuaca ekstrem. Krisis yang mereka hadapi adalah krisis tata kelola bentang alam yang semakin mengancam karena terakumuliasi puluhan tahun. 

Di tengah kondisi tersebut, penelitian terbaru memberikan pelajaran penting. Konservasi tidak bisa lagi berhenti pada target menghentikan deforestasi. Agenda berikutnya harus lebih ambisius. Membangun sistem pemantauan kematian satwa liar, melindungi koridor ekologis di luar kawasan konservasi, mengintegrasikan risiko perubahan iklim ke dalam pengelolaan habitat, serta memastikan setiap rencana pembangunan diuji terhadap daya dukung ekosistem dan dampaknya terhadap semua spesies yang terancam punah. 

Jika tidak, setiap survei populasi hanya akan menjadi laporan berkala tentang kemunduran yang kita saksikan bersama. Kita akan terus menghitung berapa individu yang tersisa, tetapi gagal menjawab pertanyaan yang paling mendasar, mengapa mereka terus hilang, dan mengapa negara belum mampu menghentikannya.