Mengurai Problem Rantai Pasok Batubara Indonesia

PEMADAMAN bergilir yang menghantam Jawa-Bali beberapa waktu lalu memicu debat publik yang hampir seluruhnya berputar pada satu angka: US$70 per ton, alias harga Domestic Market Obligation (DMO) batubara. Seolah-olah, begitu angka ini diubah, krisis akan selesai. Namun, ada hal lain yang jarang dilihat publik, yaitu problematika rantai pasok batubara dari hulu ke pembangkit. Karena dari sinilah, angka-angka kuota dan kontrak, serta “mesin” yang sesungguhnya rusak.

Mekanisme Pembahasan dan Persetujuan RKAB yang Gelap

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah dokumen yang menentukan berapa banyak batubara yang boleh diproduksi setiap perusahaan tambang dalam satu tahun. Ia bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah instrumen pengendalian produksi nasional yang berdampak langsung pada ketersediaan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), volume ekspor, dan pada akhirnya, nyala-tidaknya lampu di rumah kita.

Dalam kajian "Transparansi Penetapan Kuota Produksi Batubara untuk Percepatan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia", Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengidentifikasi informasi asimetris dalam penetapan kuota produksi sebagai akar masalah. Kajian tersebut secara eksplisit menyoroti bahwa tanpa keterbukaan data, pengendalian produksi tidak akan efektif. Temuan itu kini terkonfirmasi oleh krisis yang sedang terjadi. Penetapan kuota tahunan menjadi "titik rawan", bila tidak berbasis cadangan atau data riil, bisa jadi "main jatah-jatahan."

Maka pertanyaan-pertanyaan berikut krusial dan belum pernah dijawab pemerintah secara terbuka: Apakah pemangkasan kuota produksi ke angka 600 juta ton telah mempertimbangkan Studi Kelayakan (Feasibility Study) masing-masing pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)? Ataukah pemotongan dilakukan secara blanket (pukul rata) tanpa memperhitungkan skala sensitivitas keekonomian tambang yang berbeda-beda?

Pertanyaan ini bukan retoris. Sebuah tambang dengan stripping ratio tinggi dan biaya operasional besar memiliki titik impas yang sangat berbeda dari tambang dengan kondisi geologis lebih menguntungkan. Memotong kuota secara merata tanpa merujuk FS masing-masing IUP sama saja dengan memaksa sebagian perusahaan beroperasi di bawah titik impas. Konsekuensinya dapat diprediksi: mereka akan memilih berhenti produksi. Dan ketika mereka berhenti, pasokan untuk PLN pun ikut terhenti.

Lebih jauh lagi, apa parameter atau indikator yang digunakan pemerintah sebagai dasar pemotongan kuota? Apakah indikatornya terbuka? Dan yang paling mendasar: apakah sudah ada Keputusan Menteri (Kepmen) resmi yang menjadi payung hukum formal atas kebijakan pemangkasan ini? Jika belum, maka kita sedang menyaksikan kebijakan berskala nasional, yang berdampak pada keamanan energi jutaan orang, dijalankan tanpa fondasi regulasi formal. Ini bukan masalah prosedural semata. Ini adalah cermin tata kelola yang beroperasi di ruang gelap.

Soal timeline, persoalannya tak kalah pelik. Proses evaluasi RKAB yang seharusnya sudah final di awal tahun harus diulang karena data acuan pemotongan kuota baru tersedia di penghujung Januari. Perusahaan yang telah menyusun rencana operasional berdasarkan RKAB awal terpaksa menyesuaikan ulang seluruh perencanaan. Sebagian bahkan sudah mencapai batas maksimal kuota yang dipotong dan menghentikan produksi.

Kebijakan pemangkasan kuota ini juga belum sepenuhnya memitigasi dampak turunan yang signifikan: risiko PHK massal di daerah tambang, serta potensi gangguan pada kelancaran suplai batubara ke PLN. Ditambah lagi, fluktuasi harga BBM industri tidak diperhitungkan dalam asumsi pemotongan. Biaya produksi bersifat dinamis, sementara kuota dipatok statis. Ketidaksesuaian ini memperparah tekanan pada perusahaan-perusahaan yang sudah terhimpit.

Kritik ini bukan terhadap pengendalian produksi itu sendiri. PWYP Indonesia tetap pada posisi bahwa produksi batubara Indonesia harus diturunkan secara bertahap menuju phase-down. Yang kami kritik adalah pengendalian yang gelap, serampangan, dan bermotif menjaga harga ekspor; bukan pengendalian yang transparan, berbasis sains, dan diarahkan untuk transisi energi berkeadilan. Keduanya sama-sama disebut "pengendalian produksi," tetapi motif dan dampaknya berlawanan arah.

Ketidakcocokan Kalori yang Tidak Pernah Dibuka

Patokan harga DMO US$70 per ton merujuk pada batubara berkalori tinggi. Sementara itu, mayoritas PLTU PLN, terutama yang beroperasi di sistem Jawa-Bali, boiler-nya sudah terkunci pada spesifikasi batubara kalori menengah. Ini adalah batasan teknis dari desain pembangkit yang tidak bisa diubah hanya dengan menaikkan atau menurunkan harga. Struktur produksi batubara Indonesia semakin didominasi batubara berkalori rendah, sementara sebagian pembangkit masih dirancang untuk kalori menengah hingga tinggi. Konsekuensinya, kewajiban DMO 25 persen yang dibebankan secara merata kepada seluruh IUP adalah distorsi administratif. Hanya sebagian tambang yang kualitas batubaranya cocok untuk PLN. 

Tanpa peta kecocokan ini, menaikkan harga DMO dari US90 atau bahkan US$120 tidak akan secara otomatis menghasilkan batubara kalori menengah di dermaga PLTU PLN. Yang akan terjadi, produsen kalori tinggi mendapat margin lebih besar untuk produk yang tidak dibutuhkan PLN. Sementara produsen kalori menengah, yang mungkin jumlahnya terbatas dan lokasi tambangnya jauh dari pembangkit, tetap menghadapi tantangan logistik dan biaya yang sama.

PLN Bukan Korban Satu-Satunya

Narasi dominan saat ini menempatkan PLN sebagai korban dari produsen batubara yang memilih ekspor. Narasi ini tidak sepenuhnya salah, tetapi sangat tidak lengkap. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyebut PLN kerap menunda pembayaran kepada pemasok batubara domestik hingga lebih dari tiga bulan setelah pasokan diterima. Bagi perusahaan tambang, terutama yang berskala menengah, keterlambatan pembayaran selama itu bukan sekadar ketidaknyamanan administratif. Ia adalah ancaman eksistensial terhadap arus kas yang menentukan apakah operasional bisa berlanjut. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita benar-benar terkejut ketika sebagian dari mereka lebih memilih membayar denda atau mengalihkan prioritas ke pasar ekspor?

Ini bukan pembelaan terhadap produsen batubara. Ini adalah pengakuan bahwa krisis pasokan adalah kegagalan sistemik dua arah. PLN yang monopsonistik namun tidak disiplin, bertemu dengan oligarki tambang yang opasitasnya difasilitasi negara. Memperbaiki satu sisi tanpa menyentuh sisi lainnya tidak akan menyelesaikan apa pun.

Pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka: apakah kinerja pembayaran PLN kepada pemasok DMO pernah diaudit secara publik? Berapa total tunggakan yang terakumulasi? Dan apakah tunggakan ini menjadi faktor yang turut menghambat kelancaran pasokan? Transparansi bukan hanya tuntutan untuk perusahaan tambang. PLN sebagai pembeli tunggal batubara domestik harus tunduk pada standar keterbukaan yang sama.

134 Juta Ton Kontrak yang Belum Terverifikasi

Di tengah semua persoalan ini, ada satu angka yang perlu perhatian serius: 134 juta ton volume batubara yang dilaporkan telah terikat kontrak antara produsen dan PLN. Di atas kertas, angka ini seharusnya menjamin kelistrikan dalam negeri. Tetapi terikat kontrak bukan berarti sudah terkirim. Berapa yang sudah ter-delivery? Berapa yang tertunda dan apa penyebabnya? Apakah karena pemangkasan kuota, ketidakcocokan kualitas, hambatan logistik, atau tunggakan pembayaran PLN?

Publik tidak memiliki akses terhadap data realisasi ini. Dan tanpa data yang terbuka, seluruh debat tentang kecukupan pasokan domestik hanyalah tebak-tebakan berbasis asumsi. Kita tidak bisa merancang kebijakan DMO yang tepat, apakah mempertahankan, menyesuaikan, atau mereformasi? 

Ke Mana Arah Danantara Sumberdaya Indonesia? 

Seluruh persoalan di atas, RKAB yang gelap, kuota tanpa basis teknis, ketidakcocokan kalori, hingga data pengiriman yang tertutup, kini bersiap diwariskan kepada satu entitas: PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Berdasarkan PP 24/2026, paling lambat 1 Januari 2027, DSI akan memonopoli seluruh ekspor batubara sekaligus menentukan margin usahanya. Sementara itu, mekanisme DMO di era ekspor satu pintu ini malah berstatus "diatur kemudian".

Artinya, DSI akan mewarisi infrastruktur tata kelola yang rusak, dengan kewenangan komersial dan pengawasan yang terpusat di satu atap. Konsolidasi tanpa transparansi bukanlah penyederhanaan tata kelola, melainkan pemusatan rente yang makin sulit diawasi. PWYP Indonesia menegaskan: DSI tidak boleh beroperasi sebagai agregator ekspor sebelum fondasi hulu diperbaiki. Jendela regulasi yang saat ini masih terbuka harus dimanfaatkan untuk memasukkan prinsip transparansi secara mutlak, sebelum aturan main DSI mengeras menjadi instrumen pelindung oligarki baru.

Peta Jalan Transparansi Rantai Pasok

Krisis pasokan batubara Indonesia bukan krisis satu variabel. Ia adalah akumulasi dari kegelapan di sepanjang rantai pasok. Tuntutan transparansi ini bukan hal baru. Indonesia adalah negara implementasi Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), sebuah standar global yang secara eksplisit menuntut keterbukaan data produksi hingga tingkat proyek. 

Untuk membenahi "mesin" yang rusak ini, PWYP Indonesia mengajukan tujuh rekomendasi peta jalan transparansi rantai pasok batubara:

• Pertama, buka proses dan basis teknis penetapan kuota RKAB. Publik harus tahu apakah Feasibility Study IUP benar-benar menjadi rujukan dan apa payung regulasi formalnya.
• Kedua, publikasikan peta kecocokan kualitas. Buka data IUP mana yang spesifikasi batubaranya sesuai dengan PLTU mana, di lokasi berapa jauh, dengan biaya logistik berapa.
• Ketiga, audit dan buka kinerja pembayaran PLN kepada pemasok DMO. Ini mencakup rata-rata waktu pembayaran dan total tunggakan yang terakumulasi.
• Keempat, buka data realisasi kontrak DMO secara berkala. Berapa ton yang terikat kontrak, berapa yang sudah terkirim, berapa yang tertunda, dan apa penyebab pastinya.
• Kelima, terapkan Windfall Levy yang transparan jika harga disesuaikan. Keuntungan ekstra dari ekspor harus ditangkap negara dan dialokasikan secara akuntabel, tanpa menggeser beban kenaikan ke tarif listrik konsumen rentan.
• Keenam, benahi tata kelola PT DSI sebelum beroperasi. Publikasikan data SIMBARA untuk publik (bukan hanya antar-K/L), pisahkan fungsi pengawasan dari fungsi komersial, dan lakukan ring-fencing terhadap margin ekspor agar dialokasikan untuk Dana Transisi Berkeadilan, bukan lenyap ke neraca investasi umum.
• Ketujuh, kelola dana dan rantai pasok dengan kepatuhan penuh pada Standar EITI 2023. Terutama terkait pelaporan pendapatan dan pengelolaan sumber daya dalam konteks transisi energi yang adil.

Transparansi rantai pasok bukan tujuan akhir. Ia adalah prasyarat agar Indonesia bisa merancang jalan keluar dari ketergantungan batubara secara adil: bagi konsumen yang berhak atas listrik bersih dan terjangkau, bagi daerah penghasil yang selama ini menanggung beban lingkungan, bagi pekerja tambang yang membutuhkan kepastian transisi, dan bagi generasi yang akan mewarisi dampaknya.

Tanpa transparansi, tidak ada transisi yang berkeadilan. Yang ada hanya perpindahan rente dari satu tangan ke tangan lain, sementara batubara terus digali dan iklim terus memburuk. 

Di situlah pekerjaan yang sesungguhnya dimulai.