IESR: Program PLTS 100 GW Harus Bisa Kembangkan Ekonomi Desa

BETAHITA.ID - Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pelaksanaan program PLTS 100 GW dilakukan dalam kerangka tata kelola yang baik (good governance) dan diletakkan dalam kerangka transformasi sistem penyediaan energi yang menyeluruh dan berkeadilan, di mana program listrik desa menjadi bagian integral di dalamnya.

Menurut IESR, listrik desa tidak boleh lagi dipandang sekadar pemenuhan indikator statistik rasio elektrifikasi. "Melainkan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, memicu pemanfaatan energi yang produktif (productive use of energy) demi menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer IESR, dalam sebuah keterangan tertulis, pada Rabu (29/7/2026).

Melalui pendekatan yang dinamakan Solar Archipelago, yang merupakan peta jalan Program PLTS 100 GW, elektrifikasi pulau-pulau dan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) merupakan bagian dari pemanfaatan energi surya skala komunitas yang masif untuk mencapai target sebelum 2030. Dengan mengintegrasikan listrik desa ke dalam program PLTS 100 GW berbasis potensi lokal, pemerintah tidak hanya mengejar target kapasitas pembangkit energi surya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, mempercepat demokratisasi energi, dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan hingga ke pelosok nusantara.

Fabby menuturkan, PLTS untuk listrik desa juga butuh perubahan pada implementasinya, di mana PLTS sebagai strategi untuk pengembangan ekonomi desa. Sehingga dalam hal ini, bukan hanya datang dan membangun, tetapi butuh upaya identifikasi ekonomi produktif desa dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat melakukan scale up dari aktivitas ekonomi produktif yang sudah ada atau membuat aktivitas ekonomi baru jika ada potensi lainnya, sehingga penyediaan listrik dan energi ditujukan untuk menjadi enabler dari ekonomi produktif tersebut.

"Upayanya juga perlu disertai capacity building untuk kegiatan produktif serta juga teknis dasar untuk pengelolaan PLTS. Penting untuk bisa melibatkan institusi perwakilan desa dalam struktur pengelolaan PLTS dan ekonomi produktif tersebut," kata Fabby. 

Dalam teknis implementasinya, masih kata Fabby, juga perlu memetakan desa yang punya kapasitas cukup untuk menerapkan konsep ekonomi produktif yang didukung PLTS sebagai enabler listrik untuk kegiatan ekonomi tersebut, dengan desa yang kapasitasnya terbatas. Untuk desa ini bisa dibuat konsep implementasi lain di mana pelibatan swasta diperkuat dan dukungan langsung dari pemerintah lebih besar, sehingga gap dari kapasitas teknis serta biaya bisa di-cover oleh aktor swasta dan pemerintah tersebut.

"Oleh karena itu, dari segi effort-nya akan jauh lebih besar, karena tujuannya adalah pembangunan dan pengembangan ekonomi, sehingga tidak hanya ESDM yang harusnya terlibat, perlu sinergi dengan inisiatif pemerintah lainnya yang menyasar desa," ucap Fabby.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas sejumlah program strategis di sektor energi, mulai dari percepatan pemerataan akses listrik di seluruh desa, pengembangan energi baru terbarukan, hingga penguatan ketahanan pasokan energi nasional.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Bahlil menuturkan bahwa salah satu program yang dibahas adalah listrik desa. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut telah menjangkau lebih dari 1.400 desa di seluruh Indonesia.

“Kita tahu bahwa dari total desa kita yang belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih,” kata Menteri Bahlil.

Selain itu, terkait pengembangan energi baru terbarukan, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa implementasi proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt akan segera memasuki tahap pembangunan melalui peluncuran groundbreaking perdana.

“Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insyaallah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan,” ucapnya.