Koalisi Sipil Desak Lembaga Keuangan Terapkan Kebijakan No Fire

BETAHITA.ID - Menjelang fenomena cuaca El Niño pada periode 2026/2027, lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara, banyak di antaranya kelompok masyarakat sipil dari Indonesia, mengirimkan surat terbuka kepada sejumlah lembaga keuangan global. Surat tersebut menyoroti keterkaitan antara pembiayaan sektor kehutanan dan perkebunan berisiko tinggi dengan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan gambut, serta mendesak bank-bank untuk memperketat kebijakan “No Fire” dan “No Deforestation” dalam portofolio pembiayaan mereka.

Dalam surat tersebut, koalisi masyarakat sipil ini menyampaikan, keperihatinan atas laporan dan proyeksi matematis yang menunjukkan potensi peristiwa iklim ekstrem terkait fenomena El Niño pada periode 2026/2027. Berdasarkan berita yang dirilis oleh Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA) dan Organisasi Meteorologi Dunia PBB, El Niño diperkirakan akan menguat ke tingkat sedang/kuat pada tahun ini dan berpotensi menyebabkan kondisi cuaca ekstrem.

“Selama dekade terakhir (2016–2025), bank-bank telah menyalurkan kredit senilai 429 miliar dolar AS untuk kegiatan yang terkait dengan eksploitasi kayu, kedelai, karet, pulp dan kertas, minyak sawit, dan daging sapi. Sektor-sektor ini bertanggung jawab atas deforestasi hutan tropis yang didorong oleh komoditas,” tulis Koalisi CSO dalam surat terbukanya, yang dipublikasi pada 13 Juli 2026.

Koalisi mengatakan, sudah menjadi fakta yang mapan bahwa kegiatan pertanian dan kehutanan ini berkontribusi terhadap risiko dan dampak kebakaran serta kabut asap melalui penggunaan api dalam sistem pengelolaan lahan, deforestasi, dan pengeringan lahan gambut. Praktik-praktik ini menciptakan lingkaran umpan balik yang merugikan dengan mengeringkan hutan dan lahan gambut, sehingga menciptakan kondisi yang mudah terbakar seperti kotak korek api yang memungkinkan kebakaran menyebar dengan cepat.

Akibatnya, negara-negara hutan tropis menghadapi kerentanan yang semakin meningkat seiring perubahan iklim yang memperparah peristiwa cuaca ekstrem dan siklus El Niño. Gangguan akibat siklus El Niño diperkirakan akan paling parah dirasakan di wilayah tropis, dengan proyeksi bahwa peningkatan kebakaran hutan dan kekeringan dapat berdampak pada pertanian dan produksi pangan.

Ketika hutan dan lahan gambut terbakar, dampaknya melampaui area kebakaran itu sendiri, bahkan melintasi batas negara. Di Asia Tenggara dan Amerika Selatan, musim puncak kebakaran telah menimbulkan kerugian yang terus terakumulasi selama bertahun-tahun. Dampak paling parah dan terdokumentasi dengan baik meliputi:

• Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan pendorong signifikan perubahan iklim.
• Kabut asap beracun menyebabkan kematian dan membebani sistem kesehatan publik secara berlebihan.
• Hilangnya keanekaragaman hayati akibat kebakaran bersifat parah dan sebagian besar tidak dapat dipulihkan.
• Kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar dan secara kronis diremehkan.
• Kebakaran hutan dan lahan gambut menghancurkan sistem pangan dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan.

“Kami merekomendasikan agar lembaga keuangan anda segera mengambil tindakan untuk mengatasi risiko kebakaran hutan yang terkait dengan pembiayaan Anda,” tulis Koalisi.

Caranya, memperkuat kebijakan Tanpa Deforestasi atau Konversi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi untuk mengurangi deforestasi dan degradasi di ekosistem tropis. Hal ini mencakup larangan penggunaan api dalam segala bentuk kegiatan.

Kemudian, melibatkan klien di sektor-sektor berisiko hutan untuk memastikan mereka tidak menggunakan api dalam kegiatan mereka, atau mengizinkan penggunaannya di dalam rantai pasok mereka. Koalisi mengatakan, dalam hal klien tidak mematuhi ketentuan tersebut, membatasi layanan keuangan atau mengakhiri hubungan bisnis.

Koalisi menganjurkan klien dan perusahaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi pertanian untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk memberikan dukungan kepada regu pemadam kebakaran di wilayah mereka. Mendorong kredit dan pembiayaan untuk kegiatan berkelanjutan seperti produksi agroekologi dan sistem agroforestri yang ditujukan untuk pangan.

Selain itu, Koalisi juga meminta lembaga keuangan menahan diri dari memberikan pembiayaan baru, melakukan pembiayaan ulang, atau layanan penjaminan emisi kepada perusahaan atau kelompok korporasi yang telah dinyatakan secara hukum bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut, hingga seluruh kewajiban yang diperintahkan pengadilan, komitmen pemulihan, dan langkah-langkah kompensasi telah sepenuhnya dilaksanakan.