Indonesia Harus Percepat Pengembangan Energi Surya

BETAHITA.ID - Indonesia harus konsisten melakukan percepatan pengembangan energi surya. Hal ini dinilai dapat menjadi solusi kebutuhan listrik yang meningkat, menguatkan kemandirian energi, serta mendorong pembangunan ekonomi rendah karbon di berbagai wilayah. 

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan berlimpah dengan karakteristik berbeda. Potensi energi surya menjadi yang terbesar. Menurutnya hal ini dapat mengoptimalkan energi terbarukan dan potensi ekonomi setempat. 

“Untuk itu, IESR mendorong pendekatan pengembangan PLTS yang sesuai konteks setempat. Setiap daerah perlu diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing,” kata Fabby dalam pembukaan Indonesia Solar Summit 2026 di Denpasar, Selasa, 12 Juli 2026. 

“Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya. 

Fabby mengatakan, sejumlah provinsi telah berkomitmen mencapai net-zero emission sebelum 2060, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dia menilai, ketiga wilayah ini memiliki potensi energi terbarukan dan dapat menjadi penggerak pengembangan energi surya nasional. Di antaranya melalui percepatan PLTS dan dedieselisasi. 

Adapun pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua juga memiliki sumber daya besar untuk mendorong ekonomi berbasis energi bersih, katanya. 

Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, saat ini NTB telah memiliki empat PLTS skala 5 MW yang beroperasi sejak 2019 di Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia. Selain itu, pemanfaatan PLTS skala kecil juga sudah berjalan di sejumlah desa di Lombok, termasuk di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

Dia mengklaim hal ini menjadikan NTB punya pengalaman awal dalam pengembangan dan integrasi PLTS ke sistem kelistrikan daerah.

“NTB dapat fokus menyiapkan sisi pembangkit listrik tenaga surya, dengan potensi kontribusi sekitar 10 GW. Sementara itu, pemerintah pusat dapat memperkuat perencanaan dari sisi pasokan dan permintaan listrik, agar pengembangan PLTS ini terintegrasi dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional,”  kata Lalu.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pihaknya terus mendorong pemanfaatan potensi energi surya di NTT. Menurutnya, dengan potensi energi surya sekitar 369.500 MWp dan radiasi matahari 4,8–5,1 kWh/m²/hari, NTT memiliki modal alam yang kuat untuk mempercepat pemanfaatan energi surya tersebut.

“Karena itu, pengembangan PLTS di NTT perlu diarahkan sebagai strategi dedieselisasi sekaligus peningkatan ekonomi daerah. PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi dapat menggantikan ketergantungan pada PLTD, terutama di pulau-pulau kecil yang selama ini rentan terhadap pasokan BBM dan biaya listrik tinggi,” katanya. 

Fabby mengatakan, Indonesia juga memiliki peluang untuk membangun industri surya terintegrasi. Pemerintah harus lebih dulu memastikan regulasi pasar domestik dan rantai pasok. Target PLTS 100 GW dapat menjadi pengungkit untuk memperkuat industri dalam negeri. 

“Kami menekankan bahwa pengembangan industri PLTS dalam negeri membutuhkan pembenahan di empat aspek utama, yaitu pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Dari sisi pasar, pemerintah perlu memperbesar penyerapan produk PLTS lokal melalui pengadaan yang jelas, konsisten, dan bankable,” kata Fabby.