Memantau Hilangnya Hutan Alam PSN Merauke dengan Nusantara Atlas

BETAHITA.ID - Hutan seluas 40 ribu hektare telah dibuka untuk proyek strategis nasional (PSN) pangan dan energi Merauke, Papua Selatan, dengan jutaan hutan tersisa yang telah dialokasikan untuk dibuka, menurut sebuah analisis platform pemantauan yang dapat diakses publik dalam waktu-nyata. 

Progres hilangnya hutan alam kini dapat dipantau melalui platform geospasial berbasis web secara real-time, Nusantara Atlas. Melalui peta interaktif terbarunya, platform tersebut kini menampilkan rekonstruksi rencana PSN di Papua Selatan, yang memperlihatkan zona pengembangan seluas 2,3 juta hektare, yang mencakup tanaman padi, tebu, kelapa sawit, dan kayu pulp, serta pembangunan jalan proyek dan pelabuhan logistik di Merauke. 

David Gaveau, direktur pelaksana @The TreeMap yang mengembangkan platform tersebut mengatakan, meskipun saat ini pembukaan lahan baru mencapai 40 ribu hektare, cakupan luas rencana proyek tersebut mengisyaratkan potensi transformasi yang jauh lebih besar.  

“Nusantara Atlas memungkinkan siapa saja untuk memantau deforestasi, kebakaran, perluasan perkebunan, pembangunan jalan, dan pengembangan pelabuhan di masa mendatang terkait inisiatif ini,” kata Gaveau, Selasa, 30 Juni 2026. 

Gaveau mengatakan, rekonstruksi detail terkait rencana tata guna lahan PSN Merauke tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan data spasial dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, serta bekerja sama dengan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. 

Pengguna dapat menelusuri data deforestasi secara waktu-nyata atau real-time di dalam batas wilayah proyek, serta memverifikasi rencana alokasi lahan, koridor infrastruktur, maupun perusahaan dan konsesi terkait. Hasil rekonstruksi dapat ditampilkan bersamaan dengan citra satelit resolusi tingkat tinggi terkini, arsip historis Landsat dan Sentinel, peringatan deforestasi, peta area bekas kebakaran, kawasan lindung, serta wilayah masyarakat adat. 

“Pengguna dapat membuat animasi time-lapse yang mendokumentasikan perubahan lanskap dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan pemantauan terhadap pembangunan jalan, pelabuhan, perkebunan, dan infrastruktur lainnya, seiring berjalannya proyek tersebut,” kata Gaveau. 

Data yang terlihat

Peta rekonstruksi PSN Papua Selatan tersebut memperlihatkan bentang lahan yang dialokasikan untuk berbagai tujuan terkait swasembada pangan dan energi. Untuk budidaya pagi, pemerintah menargetkan pembukaan sehingga 1 juta hektare sawah baru. “Peta kami menunjukkan bahwa 882.000 hektare telah dialokasikan untuk produksi padi,” kata Gaveau. 

Peta tersebut juga mengidentifikasi wilayah luas yang direncanakan sebagai perkebunan tebu, seluas 531.471 hektare, yang ditujukan untuk memasok industri bioetanol yang sedang dikembangkan pemerintah.  

Selain itu, terdapat lahan seluas 228.411 hektare dialokasikan untuk pengembangan kelapa sawit guna mendukung program biodiesel B50; yang menambah perkebunan kelapa sawit eksisting seluas 260.482 hektare di wilayah tersebut. Adapun lahan seluas 272.482 hektare lainnya diperuntukkan bagi kegiatan peternakan. 

“Dokumen perencanaan di wilayah tetangga mengindikasikan bahwa alokasi akhir lahan kelapa sawit dapat melampaui 400 ribu hektare, yang menegaskan bahwa PSN Papua Selatan ini terus berkembang,” kata Gaveau. 

Rekonstruksi tersebut juga menyoroti area yang tercakup dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut No. 591/2025), yang mengubah status 486.939 hektare Kawasan Hutan menjadi lahan non-hutan (Areal Penggunaan Lain/APL) untuk mendukung pengembangan PSN. 

Analisis citra satelit terkini menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek sudah berjalan. Sejak proyek ini dimulai, lebih dari 30.440 hektare hutan dan sabana telah dibuka untuk pengembangan perkebunan tebu, yang secara langsung merambah wilayah masyarakat adat Ye di sepanjang perbatasan dengan Papua Nugini.

Di sisi lain, rekonstruksi Nusantara Atlas menemukan, hanya 55.335 hektare yang dialokasikan pemerintah pusat untuk perlindungan wilayah adat. 

Sementara itu analisis satelit menunjukkan bahwa 60 kilometer dari rencana 135 kilometer jaringan jalan telah dibuka oleh Jhonlin Group, yang akan membuka akses ke wilayah yang sebelumnya terisolasi. 

Adapun perusahaan yang telah mulai beroperasi antara lain PT Global Papua Abadi, yang beroperasi di lahan seluas 50 ribu hektare. Sementara itu PT Murni Nusantara Mandiri mengelola tanah seluas 52 ribu hektare. Kedua perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan jaringan Fangioni, menurut investigasi Yayasan Pusaka. Tujuh konsesi tambahan dapat segera beroperasi untuk pengembangan tanaman tebu. 

“Ini menimbulkan ancaman luar biasa terhadap salah satu bentang alam hutan-sabana terbesar yang tersisa di Indonesia,” kata Gaveau. 

“Terlepas dari seberapa luas cakupan akhirnya nanti, PSN Papua Selatan telah memicu dimulainya masa transformasi yang mendalam. Keberhasilan proyek ini dalam mencapai tujuan pertaniannya juga masih belum pasti, mengingat kondisi Merauke yang kerap mengalami kekeringan musiman, banjir, serta karakteristik tanah yang menantang,” kata Gaveau. 

Risiko kebakaran

Pada saat yang sama, rencana perluasan jalan, sistem drainase, dan pembukaan lahan akan meningkatkan risiko kebakaran di wilayah yang memang sering mengalami kebakaran setiap tahunnya selama musim kemarau, menurut analisis tersebut. 

Antara tahun 2019 dan 2025, lahan seluas 407.117 hektare terbakar di wilayah Merauke saja—termasuk 169.903 hektare di dalam area cakupan PSN seluas 2,32 juta hektare—berdasarkan metodologi dari makalah yang dipublikasikan April lalu. 

Gaveau mengatakan, pengalaman dari berbagai proyek pengembangan lahan berskala besar sebelumnya di Indonesia menunjukkan, pengeringan lahan basah alami dan konversi vegetasi alami secara signifikan meningkatkan frekuensi, cakupan, serta tingkat keparahan kebakaran hutan dan lahan, sehingga menjadikannya lebih sulit dikendalikan dan dikelola untuk pertanian. 

“Jika proses serupa terjadi di Papua Selatan, wilayah tersebut akan menghadapi dampak jangka panjang berupa peningkatan risiko kebakaran, kerusakan lingkungan, lonjakan emisi gas rumah kaca dan polusi udara, hilangnya keanekaragaman hayati, serta dampak sosial dan hak asasi manusia,” ujarnya. 

“Mengingat kondisi El Niño diperkirakan akan menguat hingga akhir tahun 2026, pemantauan semacam ini menjadi sangat penting di Merauke—khususnya pada periode Juli hingga November—mengingat kebakaran merupakan fenomena yang kerap terjadi di lanskap hutan, sabana, dan lahan basah wilayah tersebut,” kata Gaveau.