Program PLTS 100 GW Diluncurkan, Tata Kelola Harus Kuat

BETAHITA.ID - Pemerintah resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS). Pengamat menyatakan ini sebagai langkah awal, yang harus diikuti berbagai kebijakan dan tata kelola yang kuat untuk menjalankan ambisi energi terbarukan ini. 

Dalam peluncuran dan groundbreaking di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8), Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program ini akan mencakup dedieselisasi, elektrifikasi pedesaan dan desa produktif, penguatan jaringan listrik, hingga penyedian energi untuk kawasan industri. Pemerintah juga berencana mengintegrasikan BESS untuk mendukung sistem kelistrikan yang lebih bersih dan andal. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, program ini membutuhkan investasi sekitar USD 73 miliar dan berpotensi menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja serta menghasilkan efisiensi subsidi sekitar Rp73,9 triliun setiap tahun. 

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah harus segera menyesuaikan berbagai kebijakan terkait untuk mendukung implementasi proyek tersebut. 

“Untuk bisa berhasil program ini memerlukan arsitektur implementasi nasional yang kuat, konsisten, dan memiliki kepastian hukum,” kata Fabby, Selasa, 25 Agustus 2026. 

“Pemerintah perlu segera menetapkan kepemimpinan program yang mempunyai kewenangan melakukan koordinasi lintas kementerian, PLN, pemerintah daerah, industri, lembaga pembiayaan, serta pelaku usaha,” ujarnya. 

Fabby menilai, target pemerintah untuk membangun PLTS 100 GW dalam waktu kurang dari empat tahun sangat ambisius. 

“Keberhasilan Program PLTS 100 GW tidak diukur dari berapa banyak proyek yang di-groundbreaking, tetapi dari berapa gigawatt PLTS yang dapat dibangun, tersambung ke jaringan, dan menghasilkan listrik secara andal sebelum 2029,” kata Fabby. 

“Tantangan terbesar sekarang adalah mengubah komitmen politik presiden menjadi mesin implementasi yang mampu membangun puluhan gigawatt PLTS setiap tahun,” ujarnya. 

Langkah prioritas 

Menurut IESR, tugas pertama pemerintah untuk melancarkan program PLTS 100GW adalah menyediakan payung hukumnya. Di antaranya peraturan presiden yang menetapkan target, koordinas, serta mekanisme pembiayaan. Adapun dokumen perencanaan energi dan ketenagalistrikan harus menyesuaikan dengan program baru ini. 

“Pemerintah juga harus menetapkan program ini sebagai proyek strategis nasional (PSN) untuk mempercepat perizinan, penyediaan lahan, pembangunan jaringan, dan penyelesaian hambatan lintas sektor,” kata Fabby. 

Pemerintah juga harus menyusun kerangka proyek tahunan yang jelas hingga 2029, termasuk lokasi, kapasitas, jadwal pengadaan, dan kebutuhan jaringan dan BESS. pengadaannya juga dapat melalui lelang yang kompetitif, transparan, dan bankable, untuk menarik modal swasta dalam skala besar. 

Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan kesiapan sistem kelistrikan, membangun rantai pasok nasional, serta membuka pendekataan implementasi multijalur, agar pencapaian 100 GW tidak hanya bergantung pada proyek PLN. 

“Pemerintah perlu memberikan ruang bagi pemerintah daerah, koperasi dan komunitas, sektor industri dan komersial, pemrakarsa PLTS atap, serta independent power producer untuk ikut mempercepat pembangunan kapasitas pembangkit energi surya,” kata Fabby. 

“Kunci utamanya adalah membangun ekosistem pendukung dan kecepatan mengeksekusi rencana. Indonesia sudah memiliki modal, teknologi matang, dan potensi surya yang melimpah. Yang kini mendesak adalah kepastian regulasi, tata kelola yang kuat, proyek yang layak pembiayaan, kesiapan jaringan listrik, serta institusi yang mampu mengeksekusi program secara konsisten,” ujar Fabby.