Ekonomi Sumber Daya Alam, Pakar: Setok Lama, Banderol Harus Baru

BETAHITA.ID - Bhima Yudhistira Adhinegara mengajak berpikir soal harga hutan dalam Seminar Nasional “The New Economy of Nature” di Jakarta pada Kamis (20/8). Menurut dia, proyeksi penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan sebesar Rp6,4 triliun. Disandingkan dengan total belanja APBN sebesar Rp4.000 triliun, kontribusi PNPB hutan sangatlah kecil—hanya sekitar 0,16%. Padahal, proyeksi PNBP hutan ini terus menurun. Proyeksi Rp6,4 triliun, misalnya, turun sebesar Rp3,4 triliun dari periode sebelumnya.

Karena itu, kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) ini, “Indonesia harus melakukan langkah perbaikan model ekonomi struktural.”

Seminar Nasional bertema “Bisnis dan Konservasi” yang diselenggarakan Yayasan KEHATI ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, investor, masyarakat sipil, serta media untuk mendiskusikan cara menghasilkan nilai tambah ekonomi dari kekayaan alam dan keanekaragaman hayati tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.

Hasilnya diharapkan dapat  mendorong perubahan cara pandang terhadap keanekaragaman hayati Indonesia, dari sekadar aset konservasi menjadi modal alam (natural capital) yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan daya saing Indonesia di masa depan.

Dari Model Ekstraktif ke Ekonomi Restoratif

Pada awal era Orde Baru, eksploitasi hutan tropis sempat mendongkrak PDB Indonesia dari USD 5,6 miliar pada 1967 menjadi USD 78 miliar pada 1980, menjadikan Indonesia sebagai eksportir kayu log tropis terbesar di dunia. Namun, menurut Bhima, kejayaan masa lalu yang bertumpu pada ekstraksi menghasilkan kerusakan lingkungan yang parah. Hilirisasi ekstraktif seperti nikel di beberapa daerah justru memicu deforestasi kawasan hutan mineral, mangrove, hingga gambut, serta memperparah polusi udara.

Di sisi lain, ketergantungan pada ekonomi ekstraktif telah menciptakan ketimpangan sosial yang luar biasa. “Saat ini kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan total kekayaan 55 juta warga lainnya,” ujar dia.

Sebagai alternatif, CELIOS memproyeksikan potensi ekonomi yang lebih merata senilai Rp2.200 triliun dalam 25 tahun ke depan jika Indonesia bersedia beralih ke ekonomi restoratif. Model ekonomi ini mempertahankan kelestarian alam dan memberikan nilai tambah langsung bagi komunitas lokal di tingkat tapak, alih-alih mengandalkan korporasi ekstraktif besar.

Bhima mengusulkan 10 preposisi baru untuk menyatukan agenda transisi hijau, mulai dari penerapan ecological tax, termasuk pajak kerusakan biodiversitas, windfall profit tax untuk sektor ekstraktif, pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas yang berpotensi menyerap 19 juta lapangan kerja, hingga reformasi indikator makro APBN dengan memasukkan Gross Domestic Happiness Index dan indeks penurunan emisi karbon.

Ihwal Indeks Kebahagiaan, menurut Bhima, karena PDB tidak lagi relevan. PDB menciptakan fenomena Chilean Paradox, di mana ekspektasi kelas menengah pupus di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun berkualitas rendah. Selain itu, kehidupan dan kearifan masyarakat adat atau komunitas lokal di tingkat tapak tidak bisa dinilai secara moneter dengan PDB.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional Kementerian Kehutanan, Dida Mighfar Ridha, menekankan pentingnya mengoptimalkan natural capital dari hutan produksi hingga hutan konservasi.

“Hutan merupakan natural capital. Nilai tambah pemanfaatan hutan harus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dida.

Melalui program-program seperti Multiusaha Kehutanan dan Perhutanan Sosial, dia mengklaim, pemerintah berupaya memfasilitasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan demi kelangsungan ekonomi masyarakat lokal tanpa merusak tegakan hutan.

Peluang Bioprospeksi dan Bioekonomi

Inovasi teknologi dan riset mendalam menjadi jembatan utama untuk menerjemahkan modal alam mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Nunung Nuryartono, memaparkan prospek cerah pengembangan bioekonomi dan bioprospeksi di Indonesia.

Dengan modal 22 tipe ekosistem alami yang membentang dari perairan laut dalam hingga pegunungan tinggi, Indonesia memiliki keragaman spesies yang luar biasa. Jumlahnya lebih dari 31.902 spesies flora dan 81.260 spesies fauna terestrial yang telah teridentifikasi hingga tahun 2022. Kekayaan ini merupakan bahan baku tanpa batas bagi inovasi pangan, farmasi, kosmetik, biomaterial, hingga energi terbarukan.

“Bioprospeksi merupakan langkah inovasi kita untuk mengeksplorasi dan melakukan riset secara mendalam guna mengetahui manfaat dari kekayaan keanekaragaman hayati kita,” jelas Prof. Nunung. Ia mencontohkan dua studi riil BRIN dalam paparannya.

Pertama, bioprospeksi makroalga, berupa pemanfaatan metabolit mikroalga dan makroalga pesisir untuk aplikasi kesehatan (neuroprotektif, kardioprotektif, anti-penuaan, dan antikanker) serta pengawet makanan alami. Kedua, revitalisasi etnobotani yang menggabungkan pengetahuan obat tradisional lokal dengan teknologi modern seperti bioinformatika, machine learning, dan AI untuk mendalami variabilitas genetik tanaman obat (seperti pemanfaatan daun tumbuhan sambong/Blumea balsamifera) sebagai bahan antimikroba alami melalui metode reverse pharmacology).

Prof. Nunung juga menegaskan pentingnya perlindungan kedaulatan riset nasional. BRIN telah memberlakukan kebijakan tegas di mana peneliti asing yang ingin meneliti keanekaragaman hayati Indonesia wajib bermitra dengan peneliti domestik, melakukan analisis sampel di laboratorium dalam negeri, serta memetakan seluruh pengetahuan komunal lokal secara digital untuk menghindari pencurian paten (biopiracy).

Dua Contoh Baik

Keberhasilan transisi menuju ekonomi restoratif diungkap oleh pelaku usaha sosial (sociopreneur) dan industri besar yang berhasil menerapkan nilai keberlanjutan dalam rantai pasok mereka. Pendiri PT Mahorahora Bumi Nusantara, Slamet Sudijono, membagikan kisahnya membangun bisnis gula aren organik berkelanjutan di Sukabumi, Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Memulai kemitraan sejak pandemi dengan para petani penderes nira kelapa/aren yang tinggal di lereng gunung, Mahorahora berhasil memecahkan hambatan logistik dan pasar yang dihadapi petani tradisional.

Melalui pendampingan kapasitas, sertifikasi organik, dan jaminan pembelian produk dengan harga adil (ethical sourcing), Mahorahora mampu melipatgandakan pendapatan petani mitra secara drastis dari yang semula hanya Rp300.000–Rp400.000 per bulan menjadi Rp1,8 juta hingga Rp2,5 juta per bulan (meningkat hingga 4-5 kali lipat). Keuntungan finansial ini secara otomatis menciptakan insentif bagi masyarakat lokal untuk menjaga kelestarian pohon aren liar di hutan.

"Melalui gula aren kita mencoba mempraktikkan economy of nature, menjaga manisnya tradisi, warisan berkah nusantara dari hutan dan petani Indonesia untuk dunia dan kelestarian hutan," ungkap Slamet.

Saat ini produk gula aren organik Mahorahora telah merambah lebih dari 20.000 gerai ritel modern di seluruh Indonesia dan tengah menjajaki pasar ekspor global dengan dukungan Yayasan KEHATI.

Dari industri kecantikan, PT Paragon Technology and Innovation membagikan kisah sukses merek produk mereka, Earth Love Life, khususnya varian Forest Therapy yang memanfaatkan minyak nilam (patchouli oil) Sulawesi. Sulawesi menyumbang sekitar 80% dari pasokan minyak nilam global dan melibatkan kehidupan 20.000 petani lokal. Namun, tanaman nilam memiliki sifat yang sangat rakus unsur hara dan air; jika dibudidayakan secara ekstraktif tanpa pemulihan tanah, kesuburan tanah akan terkuras habis.

ParagonCorp berkolaborasi dengan IFF (International Flavors & Fragrances) merintis rantai pasok nilam berkelanjutan melalui tiga pilar regeneratif yang tersertifikasi For Life oleh Ecocert yakni: Restore, mengolah sisa limbah penyulingan daun nilam menjadi kompos untuk dikembalikan ke tanah; Cultivate, membina lebih dari 700 petani nilam terkait praktik pertanian yang baik dan keselamatan kerja; Regenerate, menerapkan kewajiban rotasi tanaman setelah empat kali panen nilam dengan tanaman penyerap hara lain seperti serai wangi, guna menjaga kestabilan unsur hara tanah.

Astri Wahyuni, Director of Corporate Affairs PT Paragon Technology and Innovation, menekankan komitmen jangka panjang perusahaan. “Perjalanan untuk sustainability tidak akan menemukan garis finish, sehingga kami terus melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan natural resource,” ujarnya.

ParagonCorp yang kini memiliki fasilitas R&D kosmetik terbesar di Asia Tenggara menargetkan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai keunggulan diferensiasi produk kecantikan halal Indonesia di kancah internasional.

Pendanaan Hijau

Transisi menuju ekonomi baru berbasis alam membutuhkan dukungan pembiayaan yang masif dan terstruktur. Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos, menegaskan bahwa implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak boleh sekadar menjadi pemanis atau tameng greenwashing bagi korporasi. ESG harus menjadi instrumen inti dalam integrasi risiko lingkungan ke dalam keputusan investasi.

Yayasan KEHATI secara aktif membangun ekosistem ESG di pasar modal Indonesia. Hingga saat ini, KEHATI telah berkolaborasi dengan 15 manajer investasi untuk mengelola dana investasi berbasis ESG yang nilainya mencapai Rp8 triliun. Menariknya, sebagian dari biaya kelolaan investasi tersebut disisihkan oleh manajer investasi untuk didonasikan kembali kepada Yayasan KEHATI guna membiayai program ketahanan pangan (food security) dan adaptasi iklim masyarakat lokal di wilayah Indonesia Timur.

Selain itu, Riki memaparkan tantangan besar dalam mentransformasikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) konservasi agar mampu mandiri secara finansial melalui pembentukan entitas bisnis konservasi (conservation enterprise). Riki mengingatkan bahwa dana hibah (grants) dari donor internasional bersifat sementara dan tidak bisa diandalkan selamanya seiring peningkatan status PDB per kapita Indonesia.

Salah satu contoh nyata yang tengah diupayakan KEHATI adalah proses transisi berkelanjutan pada program TFCA (Tropical Forest Conservation Act) Sumatera yang akan segera selesai masa kontrak hibahnya dalam dua tahun ke depan. Melalui pembentukan ekosistem bisnis terintegrasi—seperti koperasi kopi sekunder yang menghubungkan petani kopi di pinggiran hutan Sumatera langsung dengan pasar premium domestik dan ekspor—diharapkan kerja-kerja konservasi hutan tetap berjalan mandiri tanpa ketergantungan pada donor.

"Tujuan akhirnya adalah membantu setiap organisasi yang kami dukung untuk bertransisi dari ketergantungan donor menuju kemandirian ekonomi. Warisan terbaik konservasi bukanlah laporan proyek, melainkan bisnis konservasi yang dikelola secara profesional dan mampu bertahan selamanya," pungkas Riki Frindos.

Dalam penutupan seminar, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengatakan pemerintah menyambut baik dorongan transformasi ini. Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen menempatkan kekayaan alam sebagai modal ekologis strategis.

Menteri LH mengungkapkan bahwa lanskap geopolitik global kini menuntut arsitektur ekonomi yang adil dan berpihak pada kelestarian ekosistem. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik. Regulasi ini dirancang untuk memastikan berjalannya mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) atau pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik nasional.

Dia mengusulkan konsep “Aksi Prosperity” sebagai pilar ketiga melengkapi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Aksi ini bertujuan menjamin agar masyarakat di tingkat tapak menerima porsi keuntungan terbesar dari perdagangan karbon maupun jasa lingkungan lainnya, salah satunya dengan mendorong keterlibatan koperasi dalam registrasi kredit karbon.

"Isi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati adalah dua sisi dari satu matahari yang sama. Kita tidak boleh memisahkannya secara sektoral," kata Jumhur Hidayat.