Anak Pesisir Bayar Mahal Harga Pembangunan yang Abai Krisis Iklim

BETAHITA.ID - Krisis iklim dianggap tidak lagi bisa dibaca sebatas cuaca ekstrem, tetapi juga ancaman terhadap keadilan antar generasi. Laporan Children’s Climate Risk Report 2026 dari UNICEF menunjukkan hampir seluruh anak di dunia terpapar risiko iklim, dengan 1,1 miliar anak menghadapi tiga ancaman sekaligus: kekeringan, panas ekstrem, dan gelombang panas.

Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Mida Saragih, mengatakan bahwa berdasarkan laporan global UNICEF tentang Children’s Climate Risk Report 2026, anak-anak berada di garis depan krisis iklim. Sedikitnya 33 juta anak terdampak banjir pesisir dan 337 juta terdampak banjir sungai.

Kerentanan mereka semakin kompleks karena faktor usia, gender, dan kondisi disabilitas, terutama saat harus mengungsi dan hidup dalam ketidakpastian. Di Indonesia, lanjut Mida, kondisi ini tergambar jelas di Pantai Utara Jawa. Kajian BRIN (2026) mencatat 65,8% wilayah pesisir mengalami erosi sejak 2000-2024, yang diperparah penurunan muka tanah. 

“Tingginya paparan bencana iklim di pantai utara Jawa menciptakan tekanan lingkungan dan ekonomi, serta tekanan fisik dan psikologis yang berdampak langsung pada tumbuh kembang anak. Akibatnya, mereka terpaksa tumbuh dalam situasi yang mengancam kesehatan, pendidikan dan masa depan,” kata Mida, dalam sebuah keterangan tertulis, pada Jumat (26/6/2026).

Jawa Tengah memiliki 341 desa pesisir yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Data Walhi Jawa Tengah menunjukkan bahwa 96,6% desa pesisir di Jawa Tengah tergolong rentan terhadap dampak bencana iklim. Salah satu wilayah yang berada dalam kondisi kritis adalah Kabupaten Demak, khususnya Kecamatan Sayung, yang terdampak banjir rob seluas 1.266 hektare. Banjir rob terjadi secara berulang dan memaksa warga di Desa Sriwulan, Bedono, dan Sidogemah untuk meninggikan rumah mereka setiap beberapa tahun.

Berdasarkan data BPS (2023), luas Desa Bedono mencapai 739 hektare atau sekitar 9,38% dari total wilayah Kecamatan Sayung (7.880 hektare), menjadikannya desa terluas di kecamatan tersebut. Namun, penelitian Walhi Jawa Tengah (2024) dengan metode pemetaan partisipatif dan analisis spasial menunjukkan daratan Desa Bedono kini berkurang drastis.

Hasil penelitiannya menunjukkan penyusutan daratan Desa Bedono hingga tersisa 94,33 hektare. Warga Desa Bedono terpaksa berpindah karena huniannya tenggelam, termasuk di antaranya Dusun Tambaksari dalam rentang 1999-2000, Dusun Rejosari (Senik) pada 2006, dan Dusun Mondoliko pada 2023. Situasi ini dipengaruhi akumulasi kenaikan muka air laut -/+ 15,5 cm per tahun dan penurunan muka tanah antara 7-21 cm per tahun.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Tengah, Fahmi Bastian, menuturkan bahwa bagi warga yang bermukim di Jawa Tengah, ini merupakan situasi mendesak untuk negara memenuhi kewajibannya melindungi generasi sekarang dan generasi akan datang. Jika terus membiarkan pesisir tenggelam, maka negara bukan hanya gagal melindungi anak-anak hari ini, tetapi negara juga sedang merampas hak generasi masa depan atas ruang hidup yang aman, sehat dan berkelanjutan.

“Hak antar-generasi menuntut agar tiap kebijakan pembangunan diuji dengan melihat apa kontribusinya pada keselamatan, keberlanjutan, dan kualitas hidup. Kami menghendaki penanganan bencana iklim yang menyentuh akar kerentanan, yakni penyelamatan Pantura Jawa,” ujarnya.

Pembangunan yang bertumpu pada proyek skala besar, imbuh Fahmi, akan memperparah kerentanan pesisir. Sehingga, Fahmi berpendapat, pemerintah sudah sepatutnya menghentikan pengembangan mega proyek Giant Sea Wall dan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur yang mencakup Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi.