Cerita Kampung Nahdliyin yang Dipunahkan Tambang

BETAHITA.ID - Nawaf Syarif masih mengingat ketika dia ditangkap polisi saat mengikuti protes warga yang menolak rencana pertambangan batu andesit di kampungnya di Jawa Tengah. 

“Saya  ditangkap dua kali, pertama pas bulan puasa April 2021, kemudian Februari 2022. Dua-duanya saat warga sedang mujahadah di jalan raya dan di masjid,” kenangnya saat dihubungi lewat telepon, Rabu, 5 Juni 2026. 

Pada awal 2020-an, warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, sedang gencar-gencarnya menolak rencana pertambangan batuan andesit di kawasan seluas 114 hektare. Pasalnya area yang dinamai Perbukitan Menoreh tersebut, merupakan lahan pertanian warga, yang ditanami berbagai macam pepohonan, buah-buahan, dan sumber pangan dan ekonomi warga. 

Desa yang tenteram dan subsisten itu segera buyar ketika orang-orang datang melakukan pengukuran lahan, dan orang-orang kecamatan bersama aparat berseragam mendatangi rumah satu-persatu. Demonstrasi dan kegiatan selalu dibalas dengan gas air mata dan kekerasan, termasuk penangkapan dan penahanan di kantor polisi, seperti dialami Nawaf. 

Nawaf adalah salah satu dari sedikit warga yang menolak menyerahkan lahannya untuk proyek tersebut. Sebagian besar menjual lahan dan menerima kompensasi, yang menurutnya merupakan hasil dari intimidasi dan upaya memecah-belah masyarakat.

Material batuan tersebut digunakan sebagai material utama pembangunan Bendungan Bener berjarak 10 kilometer dari desa. Proyek ini didapuk sebagai proyek strategis nasional oleh pemerintahan Joko Widodo, dan ditargetkan rampung pada 2024. Kini, proyek tersebut dilaporkan mangkrak. Beberapa media memberitakan bahwa faktornya antara lain kandungan andesit di kawasan tersebut minim. Proyek tersebut pun telah dicoret dari daftar PSN prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Nawaf membenarkan soal operasi tambang yang terhenti. “Sekarang aktivitas di tambangnya nggak semasif dulu. Paling hanya satu atau dua truk yang lewat. Saya dengar dananya nggak ada. Orang desa yang dulu sempat kerja di sana juga sudah menganggur,” ujarnya. 

Meskipun proyek itu mandek, bagi Nawaf pertambangan itu meninggalkan trauma dan telah menghancurkan tatanan sosial-budaya di Wadas.

Nawaf mengingat, pada Februari 2022, terjadi pengerahan aparat besar-besaran ke Wadas. Puluhan warga ditangkap, bersama aktivis, anak muda, dan pendamping hukum mereka. 

“Efek penyerbuan itu, yang datangin ratusan (aparat) dulu masih berpengaruh juga. Aku melihat orang-orang itu syok. Ada trauma itu terulang lagi,” katanya. 

“Yang paling terasa itu dampak konflik sosialnya. Di desa itu ikatan masyarakat masih kuat banget. Jadi saat tetangga menerima tawaran menjual lahan, sementara ada yang bertahan, ada perpecahan. Dulu bareng-bareng, sekarang jadi terasingkan,” katanya. 

Dampak lingkungan pun terasa. Pada 2024, Wadas mengalami banjir yang besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi polusi debu dan suara yang terjadi pada siang hingga malam hari, mengganggu tidur warga. Saat peledakan (blasting) di atas bukit, getarannya terasa hingga ke rumah warga di bawah. Kadang pecahan batuan tajam beterbangan hingga ke rumah warga. 

Perubahan besar lainnya adalah bagaimana cara warga memperlakukan hutan dan tanaman kini. Petani di Wadas yang juga beternak kambing dan sapi. Menurut Nawaf, dulunya warga mencari pakan dengan mencari rumput atau mengambil pucuk dan dedaunan yang dibutuhkan di lahan masing-masing, tanpa menebang pohon. Ini upaya dari menjaga alam, katanya. 

Nawaf yang masih mengolah lahannya terus berupaya menjaga berbagai tanaman, seperti pohon karet, kapulaga, dan kelapa. Dia mengaku lahannya tidak terpengaruh kegiatan tambang karena berada di jalur sabuk hijau (green belt). Namun kebun tetangga di sekelilingnya telah dibebaskan dan dikuasai negara. 

“Ada perubahan yang parah banget. Karena sekarang statusnya tanah yang dibebasin itu jadi tanah negara, bukan milik perseorangan lagi, semacam ada perebutan saat mencari pakan. Sekarang tidak hanya daun yang diambil, tetapi pohon-pohonnya ditebang. Diambil daunnya, lalu batangnya dibuang begitu saja,” kata Nawaf.  

Nawaf mengaku sering mengalaminya. “Pohon karetku tiba-tiba ada yang nebang. Banyak yang ngalamin juga. Tanaman warga yang belum melepaskan lahan, seperti kemukus, kelapa, atau pisang, banyak yang ikut panen. Rata-rata pergeseran perilakunya seperti itu,” ujarnya. 

Masalah sosial yang terjadi saat ini, kata Nawaf, sangat jauh dari kondisi Wadas sebelumnya. “Sekarang jadi sering tuduh. Sementara petani yang mempertahankan lahan jadi merasa kehilangan. Ada masalah tambang, sekarang hasil bumi juga hilang.” 

Perubahan sosial lainnya, Nawaf menyadari tidak ada lagi kegiatan pemuda di desa. Wadas sendiri merupakan kampung nahdliyin. Kebanyakan pemudanya merupakan kader di Barisan Ansor Serbaguna (Banser), bagian dari organisasi kepemudaan GP Ansor yang dinaungi Nahdlatul Ulama. 

“Dulu kan aktif ya sama Ansor-Banser. Di Wadas banyak anggotanya. Setiap minggu ada ansoran, di kecamatan atau di dusun. Sekarang nggak ada kegiatannya lagi,” ujarnya.  

Nawaf mengatakan, saat perjuangan melawan pertambangan andesit untuk Bendungan Bener, massa Banser menolak tambang. “Tapi ya saya merasa ada pandangan berbeda di tubuh Ansor sendiri, jadi merasa dikucilin dulu,” katanya. 

“Saya kecewa dengan beberapa petinggi. Kalau perjuangan warga sendiri, saya memandang NU nggak terlalu membersamai warga. Dulu kita sempat komunikasi dengan beberapa, tapi ya malah dekat sama penguasa saat itu,” katanya. 

Pada kesempatan lain, Nawaf mengatakan warga melakukan beberapa kali demonstrasi, tetapi menerima larangan menyanyikan yel-yel NU. “Kita kan warga NU, sebagai kader kadang nyanyiin mars. Sama ketua kabupaten dilarang, nggak boleh tunjukin atribut juga,” katanya. 

“Saya merasanya ya, percuma sama NU,” katanya. 

Kekecewaan Nawaf pun semakin bertambah ketika mendengar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima konsesi tambang batu bara seluas 26.000 hektare di Kalimantan Timur. Konsesi yang disebut merupakan bekas wilayah izin usaha pertambangan PT Kaltim Prima Coal, dan dikelola melalui badan usaha PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. 

Berbagai studi dan laporan masyarakat sipil menemukan bahwa operasi PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur meninggalkan dampak buruk lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk lubang tambang tanpa reklamasi, penggusuran masyarakat Dayak, pencemaran sungai, dan kriminalisasi. Masalah ini menjadi warisan bagi PBNU yang menerima bekas konsesi tersebut. 

Adapun warga Nahdliyin sejak Mei lalu mengadakan Mubes Warga NU di berbagai daerah untuk menyuarakan kegelisahan. Di Batang, Jawa Tengah, peserta mendesak PBNU untuk mengembalikan konsesi tambang. Selain di Yogyakarta yang sudah selesai, warga di Cirebon, Jawa Barat, berencana menggelar acara yang sama 16 Juni mendatang.

Nawaf mengaku sekarang tidak aktif lagi di Banser. 

Redaksi mendapatkan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang mengklarifikasi berbagai isu termasuk pengelolaan konsesi tambang di Kalimantan Timur. Namun ketika pernyataan ini dikonfirmasi lebih lanjut tidak mendapatkan respons sampai artikel ini diterbitkan.