Warga NU Usul Urunan Receh, Desak PBNU Kembalikan Konsesi Tambang

BETAHITA.ID - Warga dan kader muda Nahdliyin mendesak PBNU untuk mengembalikan pemberian konsesi tambang batu bara oleh pemerintah. Mereka merasa lebih baik urunan recehan untuk membiayai organisasi dari pada memakai duit energi kotor.

• Lihat lainnya: NU Yogya: Tambang NU Simbol Orientasi Baru PBNU

Gerakan otokritik terhadap sikap elit Nahdliyin yang berada di dalam pemerintahan mulai merebak menjelang Muktamar NU. 

Warga Nahdliyin di daerah mulai menggelar Musyawarah Besar. Mereka ramai-ramai menyuarakan kritik terhadap kepengurusan PBNU yang cenderung berpihak kepada pemerintah. 

Pada Minggu lalu (31/5/2026), warga Nahdliyin di Yogyakarta dan Batang, Jawa Tengah. Lalu disusul pada Senin (1/6/2026) dengan forum pra Mabes di Cirebon yang menyiapkan agenda yang akan digelar Pondok Pesantren Khatulistiwa Kempek Cirebon. Mubes Warga NU Cirebon Raya rencananya diselenggarakan 16 Juni 2026. 

Aktivis muda NU, Roy Murtadho, menyebutkan kader muda dan sebagian besar warga Nahdliyin di tapak mulai gelisah dengan sikap PBNU. Suara mereka sama, dibuka menyoal tawaran konsesi tambang pemerintah demi membiayai organisasi ini. 

“Saya sendiri yang mengisi di Batang yang bersamaan dengan acara di Yogyakarta. sebagian besar, kader muda, anggota, dan simpatisan merasa gelisah dengan PBNU, terutama (menyangkut) isu nasional dan global. Soal Palestina hingga Board of Peace,” ucapnya ketika berbincang pada Senin (1/6/2026). 

Pada Mubes Warga NU di Batang, desakan mengembalikan konsesi tambang untuk NU berkumandang sejak acara dibuka. Mereka merasa alasan PBNU menerima kosnesi tambang dari pemerintah, saat tawaran ini bergulir pada Juli 2024 lalu, tak dapat diterima. 

Ketika itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengungkap alasan organisasinya mau mengelola usaha pertambangan, demi membiayai organisasi. 

“Nah, warga Nahdliyin di tapak ini justru menawarkan urunan demi kebutuhan organisasi,” ungkap Gus Roy. 

Menurut mereka harga kerusakan lingkungan akibat tambang tak sebanding kebutuhan organisasi. Dampak dari buruknya tambang, kata Gus Roy, juga dirasakan warga Nahdliyin di tapak. 

“Sebut saja tambang batu di Wadas Purworejo untuk pembangunan bendungan Bener. Warga-warga Nahdliyin di Kalimantan yang bermukim di lingkar tambang, bahkan banyak juga warga NU yang turut menjadi korban nikel di Halmahera. Itu belum lagi kita bicara korban lubang tambangnya,” kata dia. 

Kader dan warga di tingkat tapak sadar bahwa NU sebagai ormas keagamaan terbesar memahami pentingnya penyelamatan lingkungan. Ormas ini telah berkali-kali memberikan komitmen energi bersih hingga kajian menolak energi kotor. Sikap menerima konsesi tambang batu bara bertolak belakang dengan komitmen NU. 

PBNU sendiri menerima konsesi tambang eks PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kalimantan Timur seluas 26.000 hektare. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tersebut dikelola melalui badan usaha khusus yang dibentuk oleh PBNU bernama PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. 

Namun catatan betahita menunjukkan, PBNU juga mewarisi masalah akibat operasi KPC sebelumnya.