NU Yogya: Tambang NU Simbol Orientasi Baru PBNU

BETAHITA.ID - Sejumlah warga Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kritik terhadap kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026. Mereka menyebutkan isu konsesi tambang untuk ormas menjadi simbol paling terang dari pergeseran orientasi organisasi ini. 

Kritik ini disampaikan pada Musyawarah Warga NU DIY yang digelar di Masjid KH Imam Aziz, Pesantren Bumi Cendekia, Yogyakarta, Minggu (31/5/2026). Mereka menilai PBNU gagal menjaga kemandirian organisasi dan terlalu dekat dengan kekuasaan politik.

“Dinamika dewasa ini yang terjadi di tubuh NU, khususnya PBNU, telah mengalihkan perhatian jamiyah NU dari khidmah utamanya tersebut sekaligus membuka kotak pandora berbagai problem yang menjangkiti organisasi seperti lemahnya kemandirian, maraknya konflik kepentingan, serta sangat rentannya NU digunakan semata sebagai kendaraan politik. Kepemimpinan PBNU (Syuriah dan Tanfidziyah) saat ini memperlihatkan paradoks yang tajam,” tulis KH. Muhammad Mustafied melalui rilis pers yang diterima pada Minggu (31/5/2026).

Ia menyebutkan rangkap jabatan menteri dan sekjen PBNU juga semakin memperparah posisi ini. PBNU berisiko menjadi alat legitimasi bagi pemerintah. NU dapat bergeser dari penjaga moral menjadi juru bicara pemerintah.

Menurutnya isu konsesi tambang menjadi simbol paling terang dari pergeseran orientasi tersebut. PBNU menyebutnya sebagai jalan pembiayaan organisasi dan kemaslahatan. Tambang lekat dengan kerusakan ekologis, konflik agraria, kekerasan terhadap warga, patronase politik, dan relasi kuasa yang timpang. 

Mereka mempertanyakan kedudukan organisasi ulama menggantungkan masa depan pada ekonomi yang menggali bumi, merusak lanskap, dan memindahkan beban ekologis kepada warga sekitar. 

“NU tetap besar sebagai struktur, tetapi kurang terasa sebagai benteng advokasi warga. NU masih besar sebagai organisasi, tetapi kian lemah sebagai kekuatan demokratisasi. Ketika organisasi besar memilih aman, warga kecil dibiarkan berhadapan sendiri dengan kuasa politik dan modal,” ujarnya. 

Selain itu pada isu geopolitik, keterpaparan pada wacana pro-Zionis pada Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU dan dukungan pada Board of Peace bentukan Donald Trump menunjukkan rapuhnya filter PBNU dalam kerja global. Palestina bukan isu luar negeri biasa. Palestina menyangkut kolonialisme, kemanusiaan, martabat umat, hukum internasional, dan amanat konstitusi Indonesia.

Alhasil pola kepemimpinan vertikal kian terasa di tubuh NU. Teknokrasi PBNU terasa kuat ke bawah, lunak ke atas. Cabang, wilayah, kader, dan perangkat organisasi diminta tunduk pada sistem. Sementara di tingkat tertinggi seperti Syuriah justru melakukan hal-hal yang merusak aturan dengan membuat keputusan sepihak kemudian melahirkan konflik berlarut-larut tanpa ujung hingga menjadi tontonan publik. 

“Tradisi lama yang menempatkan jabatan sebagai beban khidmah mulai digeser oleh gairah berebut posisi. Ungkapan dulu rebutan ngisor, sekarang rebutan nduwur menunjukkan perubahan suasana batin organisasi,” kata dia.

Pada akhirnya, kepemimpinan PBNU saat ini dapat disimpulkan gagal dalam menjaga jarak moral, menjaga jarak dari kekuasaan pemerintah, menjaga jarak dari ekonomi ekstraktif, menjaga jarak dari oligarki, dan menjaga jarak dari panggung global yang dapat mengaburkan keberpihakan kepada kaum tertindas seperti Palestina.