Kerugian Akibat Karhutla 2026 Bisa Tembus Rp123 T

BETAHITA.ID - Kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini diperkirakan menembus Rp123,1 triliun. Angka ini hampir 50 persen dari total penghasilan atau produk domestrik regional bruto Kalimantan Tengah. 

Laporan terbaru dari Center for Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap, total biaya ekonomi dan kesehatan sepanjang Januari-Agustus 2026 berpotensi mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. 

“Yang perlu digarisbawahi, angka ini belum menghitung skenario meluasnya karhutla hingga akhir tahun. Artinya, potensi kerugian riil bisa jauh lebih besar dari yang kami sampaikan hari ini,” kata Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, Selasa, 1 September 2026. 

Berdasarkan data sistem informasi monitoring deteksi dini pengendallian kebakaran hutan dan lahan (Sipongi) milik Kementerian Kehutanan, luas area terbakar sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektare. Kalimantan Barat mencatat luas karhutla tertinggi yakni 38.310 hektare, disusul Papua Selatan (25.838 hektare) dan Nusa Tenggara Timur (19.565 hektare). 

Dalam menghitung total kerugian akibat karhutla, penulis laporan menggunakan pendekatan yang dikembangkan Kiely dkk (2021) dalam jurnal Nature Communications, lalu mengombinasikannya dengan data historis World Bank untuk krisis karhutla tahun 2015 dan 2019. 

Hasilnya, analisis tersebut memperkirakan total kerugian ekonomi dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp29,54 triliun, atau setara 0,23% dari PDB nasional. 

“Angka ini bukan sekadar nilai kayu atau lahan yang hangus, melainkan kontraksi aktivitas ekonomi yang lebih luas, mulai dari perdagangan, pertanian, hingga akomodasi makanan dan minuman yang ikut mengalami kontraksi akibat asap dan gangguan produksi,” kata Huda. 

Kalimantan Barat mencatat dampak kerugian terbesar, mencapai Rp5,7 triliun. Papua Barat menyusul sebesar Rp4,3 triliun, serta Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2,8 triliun. 

“Ini juga menandai bahwa karthula kini bukan hanya persoalan Kalimantan dan Sumatra, tapi sudah merambat ke Indonesia Timur,” kata Huda. 

Dampak kerugian tersebut juga memengaruhi penerimaan negara. Berdasarkan perhitungan CELIOS, total potensi penerimaan negara tahun ini sebesar Rp269,86 miliar. Namun krisis karhutla membuat potensi ini hilang, di mana Jawa Timur mencatatkan kehilangan potensi pajak terbesar, mencapai Rp93,8 miliar. 

Adapun Kalimantan Barat, yang memiliki hotspot tertinggi di seluruh Indonesia, menempati posisi kedua, dengan kehilangan potensi pajak sebesar Rp28,9 miliar. 

“Hal ini menunjukkan dampak fiskal tidak berhenti di provinsi yang terbakar saja, tapi merambat ke provinsi lain lewat keterkaitan sektor turunan seperti industri olahan kayu, bubur kertas dan kertas, dan furnitur,” kata Huda. 

Biaya kesehatan akibat karhutla

Selain dampak ekonomi, laporan CELIOS turut menyoroti lonjakan biaya kesehatan akibat karhutla. Huda memaparkan dua skenario perhitungan, masyarakat yang terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) oleh tenaga kesehatan, dan masyarakat yang terdiagnosis ditambah masyarakat bergejala penyakit tersebut.

Untuk skenario pertama, analisis menemukan potensi jumlah masyarakat terdiagnosis ISPA mencapai 1,78 juta orang, dengan total  biaya kesehatan sebesar Rp9,75 triliun. 

Angka penderita ISPA melonjak drastis menjadi 17,4 juta jiwa jika digabungkan dengan masyarakat yang bergejala namun tidak memeriksakan diri karena alasan biaya maupun akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Total biaya kesehatan mencapai Rp93,56 triliun, setara 67,6% dari total anggaran fungsi kesehatan APBN 2026. 

“Yang menarik, ranking provinsi untuk biaya kesehatan tidak sejalan dengan ranking luas lahan terbakar. Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau justru menjadi tiga provinsi dengan dampak biaya kesehatan terbesar, meskipun luas lahan terbakarnya tidak setinggi Kalimantan Barat,” kata Huda. 

“Ini karena kepadatan penduduk yang tinggi di provinsi-provinsi tersebut membuat jumlah warga berisiko jauh lebih besar. Sebagai provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, pemerintah provinsi Jawa Timur perlu mulai waspada terhadap titik-titik kebakaran lahan di wilayahnya,” ujarnya. 

Pemerintah harus mengubah strategi mitigasi karhutla

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus mengubah strategi mitigas karhutla. Pasalnya, berbagai data menunjukkan sebaran kebakaran tahun 2026 tidak lagi terpumpun di wilayah gambut saja, seperti pulau Sumatra dan Kalimantan seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Data Mapbiomas Fire menemukan, selama periode Januari-Juni 2026, akumulasi  luas area terbakar tertinggi berada di Pulau Kalimantan, seluas 37.665 hektare. Kemudian disusul Bali dan Nusa Tenggara seluas 33.338 hektare, serta Papua seluas 25.946 hektare.  

Pada periode yang sama, Nusa Tenggara Timur mencatat luas area terbakar tertinggi se-Indonesia, seluas 25.629 hektare, jika dilihatkan berdasarkan provinsi. Provinsi ini terkenal dengan hamparan savana yang luas. Area nongambut seperti Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur juga kini masuk lokasi karhutla dengan luas yang tinggi. 

Papua Selatan, yang mengalami lonjakan karhutla juga mendapat sorotan. Kenaikan area terbakar tersebut diyakini seiring dengan pembukaan lahan masif untuk megaproyek food estate dan bioetanol dengan total luas 2,1 juta hektare milik pemerintah

“Data 2026 menunjukkan ancaman sudah merambat ke lahan gambut di Papua Selatan. Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi,” kata Bhima. 

Menurut Bhima, pemerintah harus segera menetapkan status bencana nasional untuk karhutla, serta membangun tempat pengungsian bagi masyarakat, termasuk evakuasi medis bagi kelompok rentan. 

Pemerintah juga harus mengevaluasi seluruh izin usaha perkebunan sawit, termasuk yang berstatus proyek strategis nasional dan pertambangan. 

“Hal ini dapat dilakukan melalui audit menyeluruh dengan sanksi pencabutan izin, dan hasil audit ini harus dibuka ke publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” kata Bhima. 

“Pemerintah juga harus membentuk tim pemulihan ekosistem terpadu. Sejak BRGM dibubarkan pada 2024, upaya pemulihan pasca-karhutla belum berjalan optimal, dan tim ini perlu diintegrasikan dengan proses evaluasi dan pencabutan izin usaha pihak penyebab karhutla,” ujarnya.