IESR: BBM dari Minyak Sawit Berpotensi Menambah Biaya

BETAHITA.ID - Krisis energi yang terjadi saat ini di Indonesia, pada dasarnya merupakan krisis energi fosil yang dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil, yang harganya sangat volatil akibat berbagai faktor pasar global. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi sebagaimana dicita-citakan Indonesia, pengurangan bauran energi fosil menjadi langkah yang mutlak diperlukan. Demikian menurut Institute for Essential Services Reform (IESR).

Dalam pidatonya dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Prabowo menyatakan untuk mengatasi krisis energi, pemerintah mempercepat produksi solar dari minyak sawit (crude palm oil, CPO) dan tengah mengkaji produksi bensin dari minyak sawit. 

Selain biofuel berbasis sawit, pemerintah juga menyiapkan pengembangan energi dari batu bara melalui teknologi gasifikasi dan produksi bahan bakar sintetis. Bahkan, Prabowo menyebut limbah pertanian juga akan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang murah dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, ini menjadi salah satu strategi dalam diversifikasi energi.

IESR menganggap usulan Presiden untuk memenuhi kebutuhan energi melalui bahan bakar berbasis minyak sawit maupun batu bara, berpotensi menambah biaya energi dan belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila krisis serupa kembali terjadi di masa depan. Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan berbagai alternatif tersebut pada dasarnya merupakan sumber energi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, sehingga berisiko menambah beban fiskal di sektor energi.

“Selain itu, minyak sawit dan batu bara juga merupakan komoditas yang tetap terpapar risiko pasar serupa dengan bahan bakar minyak,” katanya, dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Lebih jauh Deon mengatakan, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan benturan antara target kemandirian energi dan agenda swasembada pangan. Peningkatan permintaan terhadap kelapa sawit dan limbah jagung untuk kebutuhan energi dapat mengancam ketersediaannya bagi produksi minyak goreng dan pakan ternak, yang merupakan kebutuhan penting bagi petani dan masyarakat secara umum.

“IESR mendorong pemerintah untuk memfokuskan upaya pada langkah-langkah yang secara sistematis dapat meningkatkan bauran energi terbarukan, sekaligus mendorong efisiensi energi melalui elektrifikasi, baik pada sektor transportasi melalui kendaraan listrik, maupun pada kebutuhan industri dan rumah tangga,” ucapnya.

IESR menyambut baik ambisi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi. Terkait visi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW, yang juga disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya itu, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik.   

Namun, menurut IESR, dari perspektif teknis dan lini masa, target pencapaian dalam tiga tahun merupakan tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, IESR memberikan catatan penting pada aspek rasionalitas tahapan implementasi agar visi besar ini dapat dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas sistem dan kesiapan industri serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.   

Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, mengatakan hal yang tidak kalah penting adalah adanya kepastian institusi pemerintah mana yang akan diberi mandat untuk memimpin implementasi visi tersebut. Kejelasan mandat kelembagaan menjadi krusial karena akan menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor, perencanaan program, pembagian peran, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan. 

“Sementara itu, di sektor transportasi, elektrifikasi kendaraan pribadi merupakan salah satu jalur transisi energi yang perlu didorong. Konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memanfaatkan aset kendaraan yang sudah ada. Namun, terdapat setidaknya dua hal penting yang perlu diperhatikan,” katanya.

Pertama, imbuh Radit, total biaya konversi saat ini masih cenderung mahal, bahkan jika dibandingkan dengan pembelian kendaraan listrik baru. Komponen biaya terbesar terdapat pada baterai serta conversion kit, yang mencakup motor listrik dan inverter, dengan porsi lebih dari setengah total biaya konversi. 

Kedua, ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia masih belum terbentuk secara memadai. Jumlah bengkel konversi masih terbatas, sementara berbagai komponen utama yang dibutuhkan masih harus diimpor. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat salah satu tujuan elektrifikasi kendaraan adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. 

“Dengan demikian, kelayakan konversi kendaraan BBM ke listrik pada akhirnya sangat bergantung pada aspek keekonomian. Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional,” ucap Radit.