Menurutnya tidak mengherankan jika AS dan Cina berada di urutan teratas daftar itu tetapi jumlahnya sangat mencolok. Untuk pertama kalinya, kata dia, peneliti dapat menunjukkan bahwa emisi suatu negara dapat ditelusuri hingga ke bahaya tertentu.

Para peneliti Dartmouth menggabungkan sejumlah model yang berbeda, menunjukkan faktor-faktor seperti emisi, kondisi iklim lokal dan perubahan ekonomi, untuk memastikan dampak yang tepat dari kontribusi masing-masing negara terhadap krisis iklim. Mereka mencari tautan ini selama periode 1990 hingga 2014, dengan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Climatic Change.

Mereka menemukan gambaran yang sangat tidak merata tentang negara-negara kaya di garis lintang utara, seperti di Amerika utara dan Eropa, yang paling banyak memicu perubahan iklim tetapi belum dirugikan secara ekonomi olehnya. Negara-negara seperti Kanada dan Rusia bahkan mendapat manfaat dari musim tanam pertanian yang lebih lama dan mengurangi kematian akibat dingin saat musim dingin menghangat.

Sebaliknya, negara-negara miskin, seperti yang ditemukan di daerah tropis atau pulau-pulau Pasifik dataran rendah, paling sedikit merugikan negara-negara lain namun menderita beban kerusakan ekonomi akibat perubahan iklim. Penelitian tidak memperhitungkan hal-hal yang tidak termasuk dalam PDB, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan budaya dan kematian akibat bencana, yang berarti kerusakannya pada kenyataannya jauh lebih besar.

“Di tempat-tempat yang sudah panas, anda melihat semakin sulit untuk bekerja di luar, kematian akibat panas meningkat, lebih sulit untuk bercocok tanam. Jika Anda melapisinya di atas negara mana yang paling banyak mengeluarkan emisi, Anda mendapatkan badai yang hampir sempurna,” kata Justin Mankin, seorang ahli geografi di Dartmouth dan rekan penulis makalah tersebut. 

Menurutnya terdapat ketidakadilan yang sangat besar. Negara-negara seperti AS secara tidak proporsional merusak negara-negara berpenghasilan rendah di selatan global dan secara tidak proporsional menguntungkan negara-negara berpenghasilan lebih tinggi dan lebih dingin di utara global.

Negara-negara berkembang dan aktivis iklim telah mendorong pembayaran kerugian dan kerusakan kepada negara yang menanggung pemanasan global melalui gelombang panas, banjir dan kekeringan. Tetapi AS, yang bertanggung jawab atas sekitar seperempat dari semua emisi hingga saat ini, telah menolak menyiapkan dana semacam itu dengan alasan kekhawatiran bahwa itu akan bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh nafsu rakusnya untuk bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara. dan gas.

Tekanan untuk mengubah sikap ini meningkat lagi menjelang pembicaraan iklim PBB yang akan diadakan di Mesir akhir tahun ini. Aliansi aktivis muda dari lebih dari 40 negara baru-baru ini menulis surat kepada presiden pembicaraan untuk mendesak tindakan atas kerugian dan kerusakan.

Krisis iklim telah meningkatkan krisis kemanusiaan secara tidak proporsional mempengaruhi negara-negara miskin di belahan selatan. 

Surat aliansi aktivis itu mencatat bahwa PBB memperkirakan bahwa sebanyak 3,6 miliar orang di seluruh dunia sekarang tinggal di daerah yang sangat rentan terhadap bencana iklim. 

“Sudah terlalu lama, upaya untuk mengurangi emisi dan meningkatkan adaptasi sama sekali tidak memadai melebihi kemampuan orang untuk beradaptasi. Oleh karena itu, kerugian dan kerusakan sekarang menjadi bagian dari realitas perubahan iklim dan harus ditangani,” tulis surat itu.

Negara-negara kaya telah mengulur-ulur janji untuk memberikan 100 miliar Dolar AS bantuan iklim kepada negara-negara rentan terdampak pemanasan global. Setiap jalur hukum untuk mengambil kerugian dari AS atau China diperumit oleh fakta bahwa tidak ada negara yang mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional di Den Haag.

“Hambatan utama untuk klaim oleh satu negara terhadap negara lain atas kerusakan iklim bukanlah dasar ilmiah mereka, itu adalah dasar hukum mereka,” kata Michael Gerrard, Direktur Sabin Center for Climate Change Law at Columbia Law School.

Ia menyebutkan negara-negara menikmati kekebalan berdaulat terhadap sebagian besar jenis tuntutan hukum kecuali mereka telah mengabaikannya. 

Kebuntuan ini berarti semacam kesepakatan yang dinegosiasikan tetap menjadi cara yang paling mungkin untuk memperbaiki ketidaksetaraan dampak iklim. 

“Ini adalah langkah positif bahwa studi ini mulai mengukur kerugian para aktor nasional ini, kita dapat melihat skala kerugiannya sangat besar,” kata Carroll Muffett, Kepala Eksekutif Pusat Hukum Lingkungan Internasional.

“Kami bergerak perlahan menuju semacam akuntabilitas untuk ini. Ketika bukti meningkat dan catatan obstruksi AS dalam konteks iklim ditetapkan, saya tidak berpikir itu dan negara lain akan dapat melarikan diri dari tanggung jawab mereka selamanya, ”tambah Muffett.

Biaya kerusakan iklim meningkat dan pada akhirnya seseorang harus membayar biaya itu. Pertanyaannya, kata dia, adalah siapa yang akan melakukannya dan bagaimana hal itu akan dilakukan.