Dari sisi ekonomi, pemadaman listrik melumpuhkan aktivitas industri dan merugikan pelaku usaha. Kerugian terjadi karena hilangnya produktivitas secara drastis dalam hitungan jam, di antaranya pabrik berhenti beroperasi, mesin pendingin mati, hotel terganggu, dan anjungan tunai mandiri (ATM) bank lumpuh. Kerugian ini bisa ditaksir hingga triliun rupiah.

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumatera Selatan juga menyebut nilai kerugian dunia usaha dari blackout imbas gangguan sistem transmisi SUTET 275 kV Lubuk Linggau-Lahat mencapai Rp2 triliun. Kerugian ini baru terjadi di Sumatera Selatan, belum di wilayah lain yang terdampak pemadaman. Hal ini membuktikan jika sistem kelistrikan terpusat yang mengandalkan pembangkit fosil skala besar sangat rapuh. Ketika satu titik transmisi utama rusak, seluruh pulau ikut lumpuh.

Menurut Koalisi, insiden blackout ini memperlihatkan pola gangguan yang terus berulang. Sebelumnya, pada 4 Juni 2024, seluruh provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami blackout serupa akibat kerusakan pada transmisi 275 kV jalur Lubuk Linggau-Lahat.

Koalisi beranggapan, kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem mitigasi dan ketahanan infrastruktur kelistrikan yang selalu bergantung pada energi fosil. Situasi ini semakin ironis, mengingat pemadaman terjadi meski wilayah Sumatera sudah mengalami kelebihan daya listrik. Wilayah Sumatera Utara sudah surplus daya sebesar 60 persen, Sumatera Barat 40 persen, Aceh 44 persen, Sumatera Selatan 104 persen dan Bengkulu surplus 120 persen.

Anggota STuEB dari Apel Green Aceh, Syukur Tadu, menilai gelap yang menyelimuti Sumatera dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar gangguan teknis kelistrikan. Bagi banyak warga, padamnya listrik menjadi simbol rapuhnya sistem energi yang selama ini bergantung pada jaringan besar dan sumber energi terpusat.

“Di Aceh, situasi ini kembali memunculkan pertanyaan lama, mengapa daerah yang kaya sumber daya alam masih harus bergantung pada pasokan energi dari luar wilayahnya? Di tengah ancaman krisis iklim, kerusakan hutan, dan ketidakpastian pasokan energi fosil, desakan menuju kemandirian energi berbasis masyarakat semakin menguat,” kata Syukur, dalam sebuah keterangan tertulis, pada Senin (25/5/2026).

Momentum ini, imbuhnya, harus menjadi titik balik untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Potensi mikrohidro di kawasan pegunungan, energi surya di wilayah pesisir, hingga pengelolaan energi berbasis adat dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ia menilai ketergantungan terhadap sistem energi terpusat hanya akan memperbesar risiko krisis di masa depan, sementara masyarakat di akar rumput terus menjadi pihak yang paling terdampak.

Konsolidator STuEB, Ali Akbar dari Kanopi Hijau Indonesia, mengatakan PT PLN sebenarnya menyadari sistem transmisi listrik yang digunakan saat ini rapuh dan tidak efektif. Namun, sistem terpusat ini tetap dipertahankan demi kepentingan kontrol politik dan ekonomi. Sebagai kebutuhan vital dimana semua orang bergantung kepada listrik, melalui sistem ini pemerintah pusat dapat mengatur tata ekonomi nasional dan mengabaikan risiko fatalnya.

“Selain itu sistem ini juga menjadi peluang bagi beberapa kelompok pemodal untuk tetap mendirikan pembangkit listrik baru, padahal Sumatera sudah kelebihan daya,” kata Ali.

Ali berpendapat, momentum blackout berulang ini semestinya jadi titik balik mewujudkan demokratisasi energi yaitu mengalihkan sistem pengelolaan energi berbasis korporasi atau negara ke sistem pengelolaan berbasis komunitas, hak kepemilikan, dan akses yang setara terhadap energi bersih, sekaligus menghentikan dominasi bahan bakar fosil.

Syahwan dari Yayasan Anak Padi Lahat mengatakan kerusakan alam yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan akibat eksploitasi batu bara sangat merugikan warga di tingkat tapak. Kondisi ini membuat warga lokal menjadi tumbal dari energi kotor batu bara. Pengerukan batu bara membuat sungai tercemar tak bisa lagi diandalkan sebagai sumber air bersih, udara kotor bercampur debu dan abu, bahkan hasil pertanian pun merosot akibat turunnya kualitas lingkungan yang diderita petani di lingkar tambang.

“Warga lingkar tambang menjadi tumbal dari praktik industri ekstraktif, lingkungan rusak, dimiskinkan dan banyak dampak negatif lainnya dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan energi, tapi blackout Sumatera menjadi bukti eksploitasi batu bara tak mampu menjadi solusi, karena itu hentikan operasional tambang batu bara sekarang juga dan suntik mati PLTU,” kata Syahwan.

Hasil investigasi resmi memastikan bahwa Provinsi Jambi menjadi pusat penyebab lumpuhnya sistem kelistrikan yang memicu mati listrik massal (blackout) di Sumatra sejak Jumat pekan lalu. Kabel transmisi utama SUTET 275 kV putus total di wilayah Tempino (Muaro Jambi) dan jalur Muara Bungo.

"Kegagalan manajemen risiko cuaca di wilayah Jambi terbukti harus dibayar mahal oleh jutaan warga di Sumatra. Putusnya kabel transmisi SUTET di Muaro Jambi dan Muara Bungo menjadi bukti bahwa Jambi adalah 'titik lemah' yang melumpuhkan urat nadi perekonomian regional,” ujar Deri Sopian dari Lembaga Tiga Beradik, Jambi.

Koalisi menyebut potensi energi bersih di Sumatera sebenarnya lebih dari mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah ini. Data menunjukkan Provinsi Bengkulu memiliki potensi mencapai 6.577,8 MW, hingga kini baru sekitar 259 MW (3,5%) yang termanfaatkan.

Di Sumatera Utara, dilansir dari web Layanan Informasi dan Investasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Lintas EBTKE) Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan sekitar 19 GW, terdiri dari energi minihidro dan mikrohidro mencapai 447 megawatt (MW) energi surya  8,84 GW energi angin atau bayu 37 MW.

Di Jambi, data kementerian ESDM, potensi energi terbarukan mencapai 12,6 GW hingga 13,2 GW didominasi oleh energi surya dan hidro, di Sumatera Selatan mencapai 21 GW, di Aceh sebesar 3,619 GW bersumber dari tenaga air, panas bumi, biomassa, tenaga surya, dan bayu. Lalu Provinsi Riau potensi energi terbarukan mencapai 5,9 GW, di Lampung mencapai 7,5 GW dan di Sumatera Barat mencapai 12,9 GW.

Namun, menurut Koalisi, potensi energi terbarukan yang melimpah ini sayangnya masih dianaktirikan karena pemerintah sudah terjebak dalam rente oligarki batu bara.

Sebelumnya, sejak Jumat, 22 Mei 2026, sebagian wilayah Sumatera seperti Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau, mengalami padam listrik total atau blackout. Dalam sebuah pernyataan resmi, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa indikasi awal gangguan berasal dari sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang diduga dipengaruhi kondisi cuaca.

Gangguan tersebut kemudian memicu gangguan berantai (domino effect) pada sistem kelistrikan Sumatera sehingga berdampak pada sejumlah pembangkit di berbagai wilayah. Hingga Sabtu (23/5/2026) pukul 19.00 WIB, proses penormalan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Dari total 13,1 juta pelanggan terdampak, sebanyak lebih dari 8,5 juta pelanggan telah kembali menikmati aliran listrik.

Sementara itu, beban sistem yang telah berhasil dipulihkan mencapai 3.431,21 MW dari total 5.334 MW yang sebelumnya terdampak. Selain itu, seluruh gardu induk terdampak atau sebanyak 176 unit telah berhasil beroperasi kembali.

“Proses penormalan pembangkit terus dilakukan secara bertahap, khususnya untuk pembangkit berbasis batu bara yang membutuhkan waktu sinkronisasi lebih panjang," kata Darmawan, pada Sabtu (23/5/2026).

PLN mengatakan bahwa secara umum pasokan daya pada Sistem Sumatera dalam kondisi cukup. Gangguan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek sistem dan penyaluran tenaga listrik.

Pada Minggu pagi, PLN dilaporkan telah menormalkan 176 gardu induk.