“Selama hampir satu dekade, PT Mayawana Persada terus membabat hutan Kalimantan tanpa menghadapi sanksi yang berarti, meskipun bukti deforestasi telah berulang kali disampaikan. Desakan kepada PEFC ini adalah langkah krusial untuk menghentikan praktik impunitas dan memastikan bahwa skema sertifikasi tidak justru melindungi pelaku perusakan hutan,” ujar Direktur Satya Bumi Andi Muttaqien.

Satya Bumi duduk sebagai salah satu dari lembaga yang mengirimkan surat ke PEFC. Lembaga lainnya di antaranya  LinkAR Borneo, AMAN Kalimantan Barat, Auriga Nusantara, Earthsight, Environmental Paper Network, Fern, Forest,  Watch Indonesia, Friends of the Earth, Greenpeace Indonesia, Hutan Kita Institute (HaKI), Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), LBH Pontianak, Mighty Earth, Rainforest Action Network, Save Our Borneo, Walhi, dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL)

Perusahaan kedua yang juga dilaporkan ke PEFC adalah PT Industrial Forest Plantation. Perusahaan kayu ini menguasai sekitar 100.000 ha lahan di Kalimantan. Catatan koalisi organisasi masyarakat sipil menyebutkan PT Industrial Forest Plantation berada di urutan kedua sebagai perusahaan yang melakukan deforestasi paling agresif, satu peringkat di bawah PT Mayawana Persada. 

Catatan audit perusahaan itu menyebutkan luas pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan ini. Pada tahun 2024 dan 2025, PT Industrial Forest Plantation diaudit oleh MUTU International, hasilnya pada tahun 2024 tercatat luas area yang dibuka oleh perusahaan mencapai 29.075 ha. 

Besaran ini didapat dari total luas pembukaan lahan sejak April 2010 hingga Juni 2024. Proses pembukaan lahan kemudian berlanjut di tahun 2025. Hasil audit mencatat, perusahaan telah membuka 34.740 ha. lahan di Kalimantan.

Kini PT Mayawana Persada dan PT Industrial Forest Plantation sedang masuk dalam tahap review untuk mendapatkan sertifikat dari PEFC. Koalisi organisasi masyarakat sipil menilai, PEFC perlu mempertimbangkan ulang kedua perusahaan tersebut. PT Industrial Forest Plantation juga terbukti melakukan penjualan kayu hasil pembukaan lahan. Berbagai catatan secara terang menunjukan praktik perusahaan yang justru merusak lingkungan. Sertifikat “hutan lestari” dari PEFC hanya menjadi bentuk greenwashing dalam tata kelola hutan.

Catatan-catatan itu menjadi dasar desakan kepada PEFC untuk mencabut sertifikat PT Mayawana Persada dan PT Industrial Forest Plantation. Lembaga sertifikasi itu juga harus mengecualikan perusahaan yang telah menebang hutan alami sejak tahun 2010 dari daftar perusahaan yang dapat disertifikasi, serta menghentikan sertifikasi parsial perusahaan yang terlibat dalam deforestasi baru-baru ini. 

Mereka harus mengadopsi pendekatan Kebijakan untuk Asosiasi yang akan mengecualikan perusahaan dari sertifikasi jika ada perusahaan dalam kelompok perusahaannya yang melanggar standar PEFC;

Selain itu PEFC harus menangguhkan dukungan (endorsement) terhadap Badan Sertifikasi Kehutanan Indonesia (IFCC) hingga standarnya diubah untuk mencerminkan keberlanjutan dan anti deforestasi.