“Hari ini sekitar 90 persen permukaan Jakarta sudah tertutup beton dan aspal. Air hujan tidak lagi punya ruang untuk meresap, sehingga banjir menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Yang sering dikorbankan justru warga kampung kota, sementara pengembang besar terus diberi ruang,” kata Aminullah. 

Hal serupa terjadi di Jawa Barat, di mana kawasan tangkapan air bagi DAS besar seperti Ciliwung, Citarum, dan Cisadane mengalami alih fungsi lahan secara masif. 

Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Barat Siti Hannah Alaydrus mengatakan, lebih dari 2.300 hektare lahan di wilayah sungai telah beralih fungsi dalam kurun 2017–2023. 

“Jawa Barat diperlakukan sebagai ruang investasi dan Proyek Strategis Nasional, tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dampaknya bukan hanya dirasakan di hulu, tapi juga oleh jutaan warga di wilayah hilir,” ujarnya.

Situasi serupa terjadi di Jawa Tengah. Menurut Manajer Media dan Kampanye WALHI Jawa Tengah Azalya Tilaar, selama satu dekade terakhir, deforestasi mencapai 11 ribu hektare di provinsi tersebut, terutama di kawasan hutan lindung dan produksi. Akibatnya, banjir dan longsor kini menjadi rutinitas tahunan di hampir seluruh kabupaten dan kota.  

Menurut data pemerintah provinsi Jawa Tengah, terjadi setidaknya 45 kejadian bencana sepanjang periode 1-25 Januari 2026. Di antaranya banjir, tanah longsor, kebakaran, hingga cuaca ekstrem. Korban meliputi tujuh orang meninggal dunia, lima luka-luka, 9.729 mengungsi, dan secara keseluruhan 308.108 orang terdampak serta kerusakan rumah warga dan fasilitas umum, hingga lahan pertanian dan perikanan. 

“Namun setiap bencana terjadi, yang disalahkan selalu hujan ekstrem, bukan kebijakan tata ruang dan perizinan yang terus melonggarkan eksploitasi,” kata Azalya.

Di Yogyakarta, tekanan ekologis datang dari aktivitas pertambangan pasir yang terkonsentrasi di kawasan Gunung Merapi dan DAS Progo. 

Kepala Divisi Kampanye WALHI Yogyakarta Elki Setyo Hadi mengatakan, puluhan titik tambang telah mengubah kondisi sungai dan merusak infrastruktur publik. 

“Penambangan pasir bukan hanya soal ekonomi lokal, tapi soal perubahan morfologi sungai, penurunan muka air tanah, dan meningkatnya risiko banjir yang ditanggung warga,” ujarnya.

Sementara itu di Jawa Timur, kerusakan kawasan hulu dan pesisir berjalan bersamaan. Mulai dari hilangnya ratusan hektare hutan di hulu DAS Brantas, proyek panas bumi di kawasan hutan, serta menyusutnya mangrove di wilayah pesisir. 

Menurut Direktur WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Ariono, hal ini terjadi karena pemerintah melihat alam sebgai ruang ekonomi. 

“Pembangunan masih melihat alam sebagai ruang ekonomi semata. Padahal hutan, mata air, dan mangrove adalah penyangga keselamatan warga. Ketika semua itu rusak, bencana tinggal menunggu waktu,” katanya.

Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional Wahyu Eka Styawan mengatakan, pemerintah harus mendorong pemulihan melalui tata kelola ruang yang berkeadilan. Salah satunya dengan mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja dan rencana pembangunan nasional.

“Selain itu, perlu juga memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan industri ekstraktif, serta perlindungan kawasan hutan dan pesisir sebagai penyangga kehidupan,” kata Wahyu. 

"Pendekatan teknokratik jangka pendek tidak cukup jika tidak disertai perbaikan struktural dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan. Tentunya tanpa perubahan mendasar, bencana akan terus berulang dan menjadi bagian dari keseharian warga. Keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan seharusnya menjadi pijakan utama pembangunan di Pulau Jawa,” kata Wahyu.