Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, mengingatkan meski industri sawit berkontribusi pada ekonomi makro namun pernyataan presiden mengaburkan fakta ketimpangan struktural yang akut di lapangan. Narasi success story presiden soal sawit belum utuh. Data Sawit Watch hingga akhir tahun 2025 menunjukkan, "keajaiban" sawit masih berdiri di atas fondasi rapuh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kerusakan ekologis.

Terdapat akumulasi 1.150 konflik agraria di perkebunan sawit yang melibatkan masyarakat adat/lokal, buruh hingga petani lokal. Konflik ini tidak pernah diselesaikan secara tuntas oleh negara, dan seringkali berakhir dengan kriminalisasi warga bahkan tak jarang beberapa kasus berujung pada gugurnya korban. 

“Bagaimana bisa disebut tanaman ajaib jika ia tumbuh subur di atas tanah sengketa?" ucap Rambo pada Senin (2/2/2026).

Jutaan tenaga kerja yang rentan berada di balik angka ekspor CPO yang fantastis. Rambo menyebutkan dari estimasi sekitar 20 juta orang yang menggantungkan hidup pada rantai pasok industri sawit, lebih dari 70 persen berstatus Buruh Harian Lepas (BHL). Mayoritas adalah perempuan yang bekerja tanpa cuti haid, tanpa jaminan kesehatan, dan tanpa kepastian hubungan kerja. 

“Jika Presiden menyebut ini ajaib, apakah beliau menutup mata bahwa buruh sawit kita adalah kelompok paling miskin di sektor pertanian?" kata Rambo.

Tak hanya itu, struktur penguasaan lahan sawit di Indonesia sangat timpang. Data menunjukkan 25 grup perusahaan besar menguasai lebih dari 5,8 juta hektare lahan sawit di Indonesia.  Sementara petani sawit swadaya terus terpinggirkan dengan produktivitas rendah dan harga TBS yang didikte pasar oligopoli. 

Keajaiban sawit hari ini, kata Rambo, adalah keajaiban akumulasi kekayaan bagi segelintir taipan, bukan bagi rakyat luas. 

Belum lagi hutan alam dan gambut yang dilibas sawit dan belum dipulihkan. Kerusakan ini telah membuat bencana bagi masyarakat lokal. 

Sawit Watch mendesak moratorium sawit hingga 1.150 konflik agraria yang terdata diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang adil, pencabutan HGU perusahaan yang terbukti menelantarkan lahan, dan perlindungan buruh sawit melalui pembuatan Undang-Undang Perlindungan Buruh Sawit. 

"Presiden juga harus memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk membuka data HGU ke publik sesuai putusan Mahkamah Agung (MA), agar rakyat tahu siapa yang sebenarnya menguasai tanah air mereka," kata Rambo.

Sementara itu pola kemitraan perkebunan sawit harus dibikin setara. Skema kemitraan inti-plasma yang selama ini membebani petani dengan utang tak wajar dan transparansi hasil yang minim juga harus direvisi.

“Sawit baru ajaib kalau itu semua dilakukan, kalau tidak ya sawit hanya jadi Miracle of Oligarchs,” ujarnya.