Secara umum, platform ini bekerja dengan memproses peringatan deforestasi dari citra satelit beresolusi tinggi Planet Scope (3,7 meter). Cara kerjanya melibatkan pengumpulan data peringatan dari berbagai sistem deteksi yang dihimpun seperti GLAD dan RADD alerts, lalu diverifikasi ulang, diperbaiki, dan dilengkapi dengan informasi waktu kejadian serta penyebab deforestasi.  

Adapun setiap kasus deforestasi yang dipublikasikan dilengkapi dengan data geospasial, termasuk batas administrasi wilayah hingga status kawasan hutan dan nama perusahaan serta area konsesinya. Laporan yang divalidasi pun siap pakai dan gratis untuk publik, sehingga dapat mendukung pengawasan jarak jauh yang lebih efektif. 

“Kami berharap data ini dapat digunakan untuk khalayak umum sebagai data referensi dan digunakan pemerintah pusat maupun daerah untuk menegakkan hukum di Indonesia, terutama deforestasi,” kata Koordinator Validator Mapbiomas Indonesia Cecilinia Tika Laura. 

Advisor Mapbiomas Indonesia dan anggota jaringan global Mapbiomas Christopher Barr mengungkapkan, cara kerja validasi Alerta, data yang diproduksi, dan aksesibilitasnya menjadikannya platform pertama di Indonesia yang melakukan hal tersebut. Platform ini pun bisa memiliki peran yang penting dalam berbagai hal, termasuk tata kelola, penegakan hukum, advokasi lingkungan, dan penelusuran rantai pasok seperti komoditas kayu dan kelapa sawit. 

Menurut Barr hal ini penting. “Indonesia, seperti semua negara yang punya sumber daya hutan, menghadapi tantangan dengan penebangan liar dan pembukaan lahan tanpa izin. Dan untuk lembaga penegak hukum di sektor kehutanan, salah satu masalah yang paling utama adalah masalah data,” kata Barr. 

“Seringkali tidak ada laporan deforestasi, dan kalau ada, seringkali munculnya beberapa bulan atau kadang setelah hutannya dibabat, (itupun) laporannya tidak tervalidasi,” katanya. 

Barr mengatakan, Alerta akan menjadi “game changer” atau penggerak perubahan dalam sektor kehutanan. 

“(Kondisi) ini akan berubah sekarang, karena ada sistem untuk monitoring deforestasi dalam near real time dan laporan yang dihasilkan platform ini semuanya akan divalidasi, jadi datanya bisa dipercaya dan dipakai untuk semua lembaga penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung, Kehakiman, KPK, polisi, dan instansi penegak hukum lainnya untuk mencegah korupsi dan penebangan liar,” kata Barr.   

Koordinator Nasional MapBiomas Indonesia Timer Manurung mengatakan, deforestasi di Indonesia masih berlangsung dalam skala besar dan sering kali luput dari pengawasan langsung di lapangan. “Ketersediaan data yang akurat, terbuka, dan dapat diverifikasi seperti yang disediakan oleh Alerta sangat penting untuk memutus rantai pembukaan hutan ilegal,” katanya. 

“Platform ini membantu memperjelas siapa yang membuka hutan, di mana kejadiannya, dan seberapa luas dampaknya—sehingga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil dapat bertindak lebih cepat dan tepat. Ini adalah langkah maju untuk memastikan hutan Indonesia benar-benar terlindungi,” ujar Timer. 

Alerta pertama kali dikembangkan di Brasil pada 2018 oleh para co-creator MapBiomas, dan terus disempurnakan melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah serta penyedia isyarat deforestasi. Untuk menjamin validitas data, Alerta menyajikan area-area deforestasi dengan memvalidasi setiap isyarat deforestasi yang dirilis GLAD Alert sejak Januari 2021.