Samira menambahkan, perusahaan harus memiliki pemahaman terkait rantai pasoknya, untuk memantau dan mengatasi potensi terjadinya pelanggaran HAM dari seluruh proses perusahaan hulu hingga hilir.

Kemudian, kata Samirah, perusahaan harus mengadopsi uji tuntas HAM di dalam kebijakan perusahaan hingga ke supply chain dan terungkap kepada publik.

“Terakhir, mengembangkan mekanisme pengaduan dan pelaporan pelanggaran yang efektif, sejalan dengan United Nations Guideline Principle of Business and Human Right (UNGP),” kata Samira.

Dani Setiawan, Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), juga menyampaikan keresahannya menyoal subsidi perikanan. Menurut Dani, World Trade Organization (WTO) mendorong negara-negara mengurangi subsidi, akibatnya nelayan tidak mendapat subsidi yang cukup. 

Meskipun subsidi BBM diberikan untuk nelayan kecil, kata Dani, "Namun nelayan kecil tidak bisa mengakses BBM subsidi tersebut karena administrasi sulit dan infrastruktur pendukung terbatas." 

Menurut survey KNTI, ujar Dani, nelayan kecil terpaksa membeli BBM mandiri dan harganya jauh lebih mahal. 

Dani menambahkan, kemiskinan, permasalahan perempuan, dan pelanggaran HAM terhadap pekerja masih banyak terjadi. Karena itu KNTI menuntut pemerintah agar menentukan prioritas kebijakan yang efektif selama lima tahun ke depan di sektor perikanan. 

Muhammad Iqbal Gade, Ketua Tim Kerja Pengawakan Kapal Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP), merespon masalah yang ada mengatakan harus ada pemisahan antara aturan tenaga kerja di laut dan di darat.

"Penyadaran seluruh pihak dan stakeholder atas perlindungan pada pekerja di kapal harus dilakukan, pemerintah berkomitmen untuk mengawal instrumen kontrol," ungkap Iqbal.

Rekomendasi peneliti untuk kebijakan pemerintah:

1. Meninjau kebijakan bagi sektor perikanan dengan meningkatkan kontribusi untuk pelaku yang ada pada rantai pasok dengan kondisi rentan dari sisi sosial ekonomi.
2. Mengevaluasi dampak lingkungan dan keadilan sosial dari insentif yang diberikan pada sektor perikanan untuk menjamin dukungan terhadap kelestarian jangka panjang bagi komunitas nelayan.
3. Mereformasi kebijakan insentif perikanan khususnya yang memiliki dampak negatif bagi sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan.
4. Meningkatkan sinkronisasi aturan serta memperkuat kelembagaan pemerintah yang mengatur kebijakan perikanan dan multisektor khususnya isu pemenuhan HAM
5. Mewajibkan uji tuntas HAM dilakukan oleh perusahaan dan membuat panduan komprehensif mengenai hal sampai supply chain. Asistensi dan pengawasan atas implementasi Uji Tuntas HAM dilakukan sebagai Insentif pemerintah.