“Praktik seperti ini telah menjadi pola umum dalam memuluskan jalan operasi ekstraktif di berbagai wilayah, dengan mengabaikan suara dan hak-hak masyarakat lokal,” ujarnya. 

Dalam pertemuan itu, PT IMS mengklaim akan melaksanakan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan mematuhi seluruh regulasi. Mereka juga mengklaim telah melengkapi seluruh dokumen perizinan, termasuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

Masyarakat Desa Bobo bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Simpul Maluku Utara selama ini menolak tambang perusahaan itu dengan alasan dampak sosial dan ekologi. Pertambangan, kata Julfikar, pada dasarnya adalah padat modal dan teknologi, serta rakus tanah dan air. 

Praktik tambang sendiri tidak membawa kesejahteraan masyarakat. Julfikar menyebutkan Pulau Obi dan Maluku Utara telah lama menjadi lokasi industri pertambangan. Namun, alih-alih membawa kesejahteraan, kehadiran tambang justru memperparah kemiskinan masyarakat lokal. 

Sumber penghidupan tradisional—seperti berkebun, menangkap ikan, dan memanfaatkan hasil hutan—telah rusak dan hilang. Laut sebagai ruang tangkap nelayan tercemar berat, membuat aktivitas melaut menjadi semakin jauh, biaya produksi membengkak, dan hasil tangkapan menurun drastis. 

“Sementara itu, keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir elit dan korporasi. Ketimpangan ekonomi akibat tambang memperdalam luka sosial dan ketidakadilan di tengah masyarakat,” kata dia. 

Ia pun menekankan persoalan tambang bukan hanya urusan administratif. Selama ini alasan masyarakat menolak tambang sebagai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan lestari tak pernah menjadi pertimbangan pemerintah. 

“Belajar dari Desa Kawasi di Pulau Obi, masyarakat menilai tidak ada jalan lain selain menolak tambang. Dengan ini, kami menyatakan secara tegas dan bulat: kami menolak kehadiran PT Intim Mining Sentosa di Desa Bobo. Penolakan ini bersifat total, tanpa syarat, dan tidak dapat dinegosiasikan,” ucap dia.